Berita

Ketua DPD RI, AA LaNyala Mataliti/Istimewa

Politik

LaNyala Bawa DPD Lebih Independen, GNK Minta Publik Tidak Terpengaruh Framing Negatif

JUMAT, 02 AGUSTUS 2024 | 16:45 WIB | LAPORAN: AGUS DWI

Kemunculan framing negatif yang dibangun oknum pihak internal dan eksternal untuk mendiskreditkan Ketua DPD RI, AA LaNyala Mattalitti, disesalkan Inisiator Gerakan Nurani Kebangsaan (GNK), Habib Syakur Ali Mahdi Alhamid. 

Habib Syakur mengatakan, di bawah kepemimpinan LaNyala, DPD menjadi Lembaga Negara yang tidak bisa diintervensi partai politik (parpol) maupun rezim kekuasaan.

Untuk itu, ulama asal Malang Raya tersebut berharap DPD RI yang notabene Lembaga Negara yang menaungi para wakil daerah/provinsi bisa dipimpin kembali oleh senator yang berintegritas dan mengutamakan kepentingan kemajuan daerah.


“Saya melihat LaNyala berhasil membawa Lembaga DPD lebih independen tanpa campur tangan kepentingan parpol dan rezim, LaNyala pantas memimpin lagi DPD RI periode 2024-2029,” kata Habib Syakur, melalui keterangannya, Jumat (2/8). 

Dalam pandangan Habib Syakur, opini negatif sengaja dibangun pihak-pihak yang tidak suka lembaga DPD RI independen. Tujuannya adalah untuk membuat LaNyala tidak dipilih lagi sebagai Ketua DPD periode mendatang. 

Dia pun mencontohkan kericuhan yang terjadi pada Rapat Paripurna ke-10 DPD RI tahun sidang 2023-2024 di Gedung Nusantara V, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, beberapa waktu lalu yang dinilai sebagai salah satu upaya menggiring opini dengan framing negatif untuk menyerang Ketua DPD RI.

Begitupun penggiringan opini dari luar lembaga DPD yang dilakukan sejumlah pihak yang melaporkan dugaan gratifikasi ke KPK sebagai framing negatif agar publik tidak percaya lagi pada LaNyala.

“Kepemimpinan LaNyala mampu membawa DPD RI sebagai lembaga independen yang memperjuangkan kemajuan daerah,” tutup Habib Syakur.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Prabowo Hampir Pasti Pilih AHY, Bukan Gibran

Minggu, 04 Januari 2026 | 06:13

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Keterlambatan Klarifikasi Eggi Sudjana Memicu Fitnah Publik

Kamis, 15 Januari 2026 | 02:10

DPRD DKI Sahkan Dua Ranperda

Kamis, 15 Januari 2026 | 02:05

Tak Ada Kompromi dengan Jokowi Sebelum Ijazah Palsu Terbongkar

Kamis, 15 Januari 2026 | 01:37

Pernyataan Oegroseno soal Ijazah Jokowi Bukan Keterangan Sembarangan

Kamis, 15 Januari 2026 | 01:22

Bongkar Tiang Monorel

Kamis, 15 Januari 2026 | 01:00

Gus Yaqut, dari Sinar Gemilang hingga Berlabel Tersangka

Kamis, 15 Januari 2026 | 00:44

IPC Terminal Peti Kemas Bukukan Kinerja 3,6 Juta TEUs

Kamis, 15 Januari 2026 | 00:34

Jokowi vs Anies: Operasi Pengalihan Isu, Politik Penghancuran Karakter, dan Kebuntuan Narasi Ijazah

Kamis, 15 Januari 2026 | 00:03

Eggi Sudjana dan Jokowi Saling Puji Hebat

Rabu, 14 Januari 2026 | 23:41

Ketidakpastian Hukum di Sektor Energi Jadi Ancaman Nyata bagi Keuangan Negara

Rabu, 14 Januari 2026 | 23:39

Selengkapnya