Berita

Ketua DPD RI, AA LaNyala Mataliti/Istimewa

Politik

LaNyala Bawa DPD Lebih Independen, GNK Minta Publik Tidak Terpengaruh Framing Negatif

JUMAT, 02 AGUSTUS 2024 | 16:45 WIB | LAPORAN: AGUS DWI

Kemunculan framing negatif yang dibangun oknum pihak internal dan eksternal untuk mendiskreditkan Ketua DPD RI, AA LaNyala Mattalitti, disesalkan Inisiator Gerakan Nurani Kebangsaan (GNK), Habib Syakur Ali Mahdi Alhamid. 

Habib Syakur mengatakan, di bawah kepemimpinan LaNyala, DPD menjadi Lembaga Negara yang tidak bisa diintervensi partai politik (parpol) maupun rezim kekuasaan.

Untuk itu, ulama asal Malang Raya tersebut berharap DPD RI yang notabene Lembaga Negara yang menaungi para wakil daerah/provinsi bisa dipimpin kembali oleh senator yang berintegritas dan mengutamakan kepentingan kemajuan daerah.


“Saya melihat LaNyala berhasil membawa Lembaga DPD lebih independen tanpa campur tangan kepentingan parpol dan rezim, LaNyala pantas memimpin lagi DPD RI periode 2024-2029,” kata Habib Syakur, melalui keterangannya, Jumat (2/8). 

Dalam pandangan Habib Syakur, opini negatif sengaja dibangun pihak-pihak yang tidak suka lembaga DPD RI independen. Tujuannya adalah untuk membuat LaNyala tidak dipilih lagi sebagai Ketua DPD periode mendatang. 

Dia pun mencontohkan kericuhan yang terjadi pada Rapat Paripurna ke-10 DPD RI tahun sidang 2023-2024 di Gedung Nusantara V, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, beberapa waktu lalu yang dinilai sebagai salah satu upaya menggiring opini dengan framing negatif untuk menyerang Ketua DPD RI.

Begitupun penggiringan opini dari luar lembaga DPD yang dilakukan sejumlah pihak yang melaporkan dugaan gratifikasi ke KPK sebagai framing negatif agar publik tidak percaya lagi pada LaNyala.

“Kepemimpinan LaNyala mampu membawa DPD RI sebagai lembaga independen yang memperjuangkan kemajuan daerah,” tutup Habib Syakur.

Populer

MA Koreksi Kerugian Negara Kasus Korupsi Timah, Bukan Rp300 Triliun

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 22:36

Giliran Kepemimpinan TNI Kembali Diberikan kepada Matra Laut

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 06:27

Putusan Eksepsi Dokter Tifa Berujung Antiklimaks

Minggu, 02 Agustus 2026 | 05:20

KPK Konstruksikan Dugaan Fee Rp3,5 Miliar dari Waskita untuk Eks Ketum HIPMI

Minggu, 02 Agustus 2026 | 14:18

Kerumunan Massa saat Jokowi ke NTT Direkayasa

Senin, 03 Agustus 2026 | 13:39

Wewenang Ditjen Bea Cukai Sudah Melampaui Namanya

Minggu, 02 Agustus 2026 | 02:12

Pergantian Panglima TNI, Kapolri, dan Jaksa Agung Jadi Ujian Kekuatan Prabowo

Senin, 03 Agustus 2026 | 18:10

UPDATE

Mendadak Berubah, Jaksa Agung Lantik Saiful Bahri jadi Dirdik Jampidsus

Selasa, 11 Agustus 2026 | 20:21

RUU Perampasan Aset Diusulkan Ganti Nama, Berikut Nomenklaturnya

Selasa, 11 Agustus 2026 | 20:07

Purbaya Sudah Cairkan Rp20,5 Triliun ke 490 Pemda buat Gaji PPPK

Selasa, 11 Agustus 2026 | 19:52

Koperasi Jadi Kunci Hilirisasi Sawit dan Penguatan Daya Tawar Petani

Selasa, 11 Agustus 2026 | 19:50

Songs for Sumatera-Human Initiative Pulihkan Fasilitas MIN 4 Aceh Tamiang

Selasa, 11 Agustus 2026 | 19:38

Subsidi Pertalite Bocor, Kelompok Kaya Masih Nikmati Kucuran Negara

Selasa, 11 Agustus 2026 | 19:32

Pengacara Gus Yaqut Bongkar Duduk Persoalan Pembagian Kuota Haji Tambahan

Selasa, 11 Agustus 2026 | 19:16

Usai Bertemu Purbaya, Bahlil Bakal Perketat Orang Kaya yang Pakai Pertalite

Selasa, 11 Agustus 2026 | 18:58

12 Saksi Diperiksa, Sekretaris Kepala BGN Ikut Terseret Kasus MBG

Selasa, 11 Agustus 2026 | 18:46

Rudy Tanoe Irit Bicara soal Korupsi Penyaluran Bansos Usai Diperiksa KPK 4,5 Jam

Selasa, 11 Agustus 2026 | 18:42

Selengkapnya