Berita

Presiden Joko Widodo/Net

Bisnis

Jokowi Yakin Ekonomi Digital RI Bisa Tumbuh Rp5.800 Triliun pada 2030

KAMIS, 01 AGUSTUS 2024 | 21:10 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Ekonomi digital Indonesia diyakini akan tumbuh empat kali lipat pada 2030 mendatang mencapai 360 miliar Dolar AS (Rp5.847 triliun).

Hal tersebut dikatakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang melihat potensi besar dari pertumbuhan ekonomi digital di dalam negeri.

"Saya sudah berulang kali sampaikan soal potensi peluang digital Indonesia ke depan. Ekonomi digital akan tumbuh empat kali lipat di tahun 2030 mencapai 210-360 miliar Dolar atau kalau dirupiahkan di angka Rp5.800 triliun," kata Jokowi dalam pembukaan acara Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia (FEKDI) dan Karya Kreatif Indonesia (KKI) di JCC Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (1/8).


Selain itu, kepala negara itu juga percaya pembayaran digital akan tumbuh 2,5 kali lipat di 2030 mencapai 760 miliar Dolar AS atau setara Rp12.300 triliun.

Menurutnya, hal tersebut didukung oleh puncak bonus demografi pada 2030 mendatang, di mana 68 persen masyarakat Indonesia berusia produktif termasuk di dalamnya Gen-Y alias milenial, Gen-Z hingga Gen Alpha.

Di sisi lain, Jokowi juga menyoroti jumlah ponsel pintar di Indonesia yang ditaksir mencapai 354 juta ponsel, atau melebihi jumlah penduduk yang mencapai 280 juta.

"Artinya. Satu orang bisa memiliki ponsel lebih dari satu. Dengan jumlah pengguna internet 185 juta ini jumlah yang sangat besar sekali. Potensinya sangat besar sekali," jelasnya.

Dengan potensi besar tersebut, Jokowi menitipkan agar transformasi digital di ranah ekonomi dapat lebih inklusif dan adil. Ia berharap masyarakat pinggiran, masyarakat ekonomi lapisan bawah, ekonomi mikro, hingga UMKM juga bisa memiliki kesempatan serta akses yang sama.

"Saya minta kepada OJK (Otoritas Jasa Keuangan) dan BI (Bank Indonesia) agar meningkatkan perlindungan di sektor ekonomi digital. Literasi keuangan kita masih rendah, seingat saya kurang lebih dari 50 persen masih rentan mengalami risiko penipuan dan kejahatan digital," tuturnya.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

Mahfud MD: Mas Pandji Tenang, Nanti Saya yang Bela!

Rabu, 07 Januari 2026 | 05:55

UPDATE

Tiga Tahun UU TPKS: DPR Soroti Masalah Penegakan Hukum dan Temuan Kasus di Lapas

Kamis, 15 Januari 2026 | 12:08

Komisi III DPR Mulai Bahas RUU Perampasan Aset Tindak Pidana

Kamis, 15 Januari 2026 | 11:48

Utang Luar Negeri Indonesia Kompak Menurun

Kamis, 15 Januari 2026 | 11:34

Giliran Ketua DPD PDIP Jawa Barat Ono Surono Diperiksa KPK di Kasus OTT Bupati Bekasi

Kamis, 15 Januari 2026 | 11:19

Muncul Tudingan Pandji Antek Asing di Balik Kegaduhan Mens Rea

Kamis, 15 Januari 2026 | 11:04

Emas Antam Naik Terus, Tembus Rp2,67 Juta per Gram!

Kamis, 15 Januari 2026 | 10:54

KPK Tak Segan Tetapkan Heri Sudarmanto Tersangka TPPU

Kamis, 15 Januari 2026 | 10:43

TAUD Dampingi Aktivis Lingkungan Laporkan Dugaan Teror ke Bareskrim

Kamis, 15 Januari 2026 | 10:28

Istana Ungkap Pertemuan Prabowo dan Ribuan Guru Besar Berlangsung Tertutup

Kamis, 15 Januari 2026 | 10:27

Update Bursa: BEI Gembok Saham Tiga Saham Ini Akibat Lonjakan Harga

Kamis, 15 Januari 2026 | 10:17

Selengkapnya