Berita

Ilustrasi IMF/Voice of International

Dunia

IMF Sebut Kinerja Ekonomi Indonesia Menguat

SELASA, 30 JULI 2024 | 17:02 WIB | LAPORAN: HANI FATUNNISA

Indonesia berhasil memulihkan kondisi perekonomian yang sempat terguncang akibat pandemi Covid-19. Bahkan, kondisinya cenderung stabil dan menguat.

Hal itu disampaikan oleh Dewan-dewan Eksekutif Organisasi Moneter Internasional (IMF) selama konsultasi Pasal V1 dengan Indonesia pada 22 Mei 2023.

Menurut hasil konsultasi yang dilihat redaksi pada Selasa (30/7), perekonomian Indonesia disebut berada pada posisi yang baik untuk pertumbuhan yang kuat dan inklusif yang berkelanjutan.


"Para Direktur Eksekutif mencatat bahwa perekonomian Indonesia berkinerja kuat, tekanan inflasi mulai mereda, dan kebijakan ekonomi makro telah dikembalikan dengan tepat ke kondisi sebelum pandemi," bunyi laporan tersebut.

Meski memiliki prospek yang baik dan risiko umum yang stabil, tetapi IMF menilai masih ada tantangan besar terkait dengan lingkungan eksternal.

Lebih lanjut, IMF menekankan pentingnya strategi fiskal jangka menengah yang konkret untuk masa mendatang, termasuk upaya untuk meningkatkan mobilisasi pendapatan, melaksanakan reformasi subsidi energi, dan memperluas perlindungan sosial.

Para direktur mencatat bahwa kebijakan moneter telah diperketat dengan tepat untuk menjaga stabilitas harga. Tetapi mereka menekankan perlunya kebijakan moneter yang tegas jika inflasi bertambah.

Berakhirnya pembelian obligasi pemerintah oleh Bank Sentral Indonesia di pasar primer disambut baik oleh IMF.

Dikatakan bahwa kebijakan itu membuat sektor keuangan Indonesia menjadi lebih tangguh. Terlebih negara ini juga memiliki ruang kebijakan yang cukup untuk menanggapi guncangan yang merugikan.

"Mereka sepakat bahwa nilai tukar harus memainkan peran penyerap guncangan, dengan mencatat bahwa penggunaan intervensi valuta asing mungkin tepat dalam guncangan dan keadaan tertentu," kata dia.

IMF mencatat strategi diversifikasi Indonesia yang berfokus pada kegiatan hilir dari komoditas mentahnya, seperti nikel.

Mereka menyambut baik ambisi Indonesia untuk meningkatkan nilai tambah dalam ekspor, menarik investasi asing langsung, dan memfasilitasi transfer keterampilan dan teknologi.

"Direktur menyerukan untuk mempertimbangkan penghapusan bertahap pembatasan ekspor dan tidak memperluas pembatasan ke komoditas lain," tambahnya.

Konsultasi IMF dengan negara anggota merupakan bagin dari perannya sebagai organisasi internasional di bidang keuangan. 

Kegiatan ini memungkinkan IMF membahas kebijakan ekonomi dan memberikan saran mengenai cara meningkatkan stabilitas dan pertumbuhan ekonomi.

Populer

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Kekesalan JK Dipicu Sikap Gibran dan Serangan Termul

Senin, 20 April 2026 | 12:50

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

UPDATE

Khalid Basalamah Ngaku Hanya jadi Korban di Kasus Yaqut

Kamis, 23 April 2026 | 20:16

Laba BCA Tembus Rp14,7 Triliun

Kamis, 23 April 2026 | 20:10

Singapura Masih jadi Investor Terbesar RI, Suntik Rp79 Triliun di Awal 2026

Kamis, 23 April 2026 | 20:04

TNI-Polri Buru Anggota OPM Penembak ASN di Yahukimo

Kamis, 23 April 2026 | 19:43

Hilirisasi Sumbang Rp147,5 Triliun Investasi di Triwulan I 2026

Kamis, 23 April 2026 | 19:26

Bareskrim Gandeng FBI Buru Ribuan Pembeli Alat Phising Ilegal

Kamis, 23 April 2026 | 19:17

Jemaah Haji Terima Uang Saku 750 Riyal dari BPKH

Kamis, 23 April 2026 | 19:15

Data Rosan Ungkap Investasi RI Lepas dari Cengkeraman Jawa-Sentris

Kamis, 23 April 2026 | 19:02

PLN Pastikan Listrik Jakarta Sudah Pulih 100 Persen

Kamis, 23 April 2026 | 18:56

Idrus Marham Sindir JK: Jangan Klaim Jasa, Biarlah Sejarah Menilai

Kamis, 23 April 2026 | 18:41

Selengkapnya