Berita

Wakil Ketua Majelis Ekonomi PP Muhammadiyah, Mukhaer Pakkanna/Istimewa

Politik

Soal IUP Ormas Keagamaan, PP Muhammadiyah: Lomba Tarik Tambang “Malaikat dan Manusia”

SABTU, 27 JULI 2024 | 23:20 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) untuk ormas keagamaan masih terus mendapat kritik masyarakat. 

Di antaranya datang dari Wakil Ketua Majelis Ekonomi PP Muhammadiyah, Mukhaer Pakkanna, yang merespons IUP untuk ormas keagamaan dengan merujuk Al Quran dan Sunnah. 

Secara khusus dia menyoroti peran manusia sebagai khalifah di bumi dalam mengatasi masalah lingkungan yang disebabkan oleh ulah oligarki dan kartel industri pertambangan. 


"Malaikat itu menghindari dosa. Dan memang ia ditakdirkan untuk selalu suci. Sementara, manusia sebagai khalifah, harus siap salah dan bertanggung jawab," ujar Mukhaer dalam keterangan resminya, Sabtu (27/7). 

Pernyataan Mukhaer merujuk pada ayat Al Quran yang menggambarkan pertanyaan malaikat kepada Tuhan mengenai penunjukan manusia sebagai khalifah di bumi: "Apakah Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu, manusia yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah" (QS 2:30).

Mukhaer menekankan bahwa sebagai khalifah, manusia harus mengabdi secara totalitas kepada Allah juga bertanggung jawab atas akal, pikiran, dan nafsu yang diberikan. 

"Dengan centang-perenangnya kondisi pertambangan saat ini akibat ulah oligarki dan kartel pelaku industri pertambangan, telah memicu ekosistem lingkungan yang rusak parah, sarat kejahatan, korupsi, dan lembaran dunia hitam yang lain," tutur Direktur Program Pascasarjana ITB Ahmad Dahlan Jakarta ini.

Mukhaer menambahkan, sudah cukup lama masyarakat mengeluhkan lahan yang dikuasai oleh dwifungsi oligarki ekonomi dan politik. Ia melihat adanya kebutuhan mendesak untuk redistribusi aset dan akses pemanfaatan terhadap lahan-lahan yang dikuasai oleh oligarki.

"Terlepas dari 'tidak ada makan siang gratis' dari kebijakan Pemerintah terhadap PP 25 Tahun 2024 ini, saya kira ini momentum yang tepat untuk memulihkan keadaan. Kita harus membuktikan tantangan itu!" tegasnya.

Atas dasar itu, Mukhaer menyatakan bahwa tanggung jawab manusia sebagai khalifah harus diejawantahkan.

"Sebagai khalifah Allah, apakah manusia tidak mau bertanggung jawab mengatasi masalah yang rusak itu? Apakah manusia telah pasrah dan 'cuci tangan' untuk menyelesaikan masalah itu? Di mana fungsi kekhalifahan manusia? Apakah manusia berniat melamar sebagai malaikat sehingga bebas dari tugas-tugas kemanusiaan? Apakah lowongan itu masih ada?" tuturnya. 

Lebih jauh, Mukhaer mengajak seluruh masyarakat untuk mengambil peran aktif dalam memperbaiki kondisi lingkungan dan menjalankan tanggung jawab sebagai khalifah di bumi.

Populer

Dosen Unikama Kecewa, Lima Bulan Kampus Dikuasai Kelompok Tak Dikenal

Jumat, 30 Januari 2026 | 02:25

Enam Pengusaha Muda Berebut Kursi Ketum HIPMI, Siapa Saja?

Kamis, 22 Januari 2026 | 13:37

Rakyat Lampung Syukuran HGU Sugar Group Companies Diduga Korupsi Rp14,5 Triliun Dicabut

Kamis, 22 Januari 2026 | 18:16

Kasus Hogi Minaya Dihentikan, Komisi Hukum DPR: Tak Penuhi Unsur Pidana

Rabu, 28 Januari 2026 | 17:07

Hologram di Ijazah UGM Jadi Kuncian Mati, Jokowi Nyerah Saja!

Senin, 26 Januari 2026 | 00:29

Wanita di Medan Terima Vonis 2 Tahun Usai Gunakan Data Orang Lain untuk Pengajuan Kredit

Jumat, 30 Januari 2026 | 16:50

Jokowi Butuh Perawatan Kesehatan Super Intensif

Jumat, 30 Januari 2026 | 00:41

UPDATE

Nama Elon Musk hingga Eks Pangeran Inggris Muncul dalam Dokumen Epstein

Minggu, 01 Februari 2026 | 14:00

Said Didu Ungkap Isu Sensitif yang Dibahas Prabowo di K4

Minggu, 01 Februari 2026 | 13:46

Pengoperasian RDF Plant Rorotan Prioritaskan Keselamatan Warga

Minggu, 01 Februari 2026 | 13:18

Presiden Harus Pastikan Kader Masuk Pemerintahan untuk Perbaikan

Minggu, 01 Februari 2026 | 13:03

Danantara Bantah Isu Rombak Direksi Himbara

Minggu, 01 Februari 2026 | 12:45

Ada Kecemasan di Balik Pidato Jokowi

Minggu, 01 Februari 2026 | 12:25

PLN Catat Penjualan Listrik 317,69 TWh, Naik 3,75 Persen Sepanjang 2025

Minggu, 01 Februari 2026 | 12:07

Proses Hukum Berlanjut Meski Uang Pemerasan Perangkat Desa di Pati Dikembalikan

Minggu, 01 Februari 2026 | 12:03

Presiden Sementara Venezuela Janjikan Amnesti untuk Ratusan Tahanan Politik

Minggu, 01 Februari 2026 | 11:27

Kelola 1,7 Juta Hektare, Agrinas Palma Fokus Bangun Fondasi Sawit Berkelanjutan

Minggu, 01 Februari 2026 | 11:13

Selengkapnya