Ilustrasi foto: Proses pembuatan keramik di dalam negeri/Ist
Pengenaan Bea Masuk Anti Dumping (BMAD) sebesar 200 persen atas produk keramik impor dari China diminta untuk segera dibatalkan demi terpenuhinya kebutuhan dalam negeri.
Ketua Komite Arsitek Muda Architects Regional Council Asia (Arcasia), Denny Setiawan, menyatakan meskipun tujuan pengenaan BMAD untuk melindungi industri dalam negeri, namun hal itu perlu dibuktikan terlebih dahulu apakah terjadi dumping atau tidak.
“Ini upaya yang baik buat pemerintah untuk melindungi pasar dalam negeri utamanya mereka yang memproduksi keramik di dalam negeri. Saya setuju kepada para ekonom itu bahwa ini belum saatnya, belum saat yang tepat karena kesiapan produsen keramik dalam negeri kita belum sesiap itu untuk memenuhi semua kebutuhan keramik pasar dalam negeri sendiri,” ujar Denny kepada wartawan di Jakarta, Sabtu (27/7).
Dia mengatakan efek lain dari pengenaan BMAD 200 persen biaya membangun rumah menjadi lebih mahal dari biasanya karena estimasi untuk membangun rumah bisa mencapai harga 6-7 juta per meter persegi.
“Jadi kalau kita melihat membangun sekarang tidak bisa lagi dengan biaya yang murah, karena untuk satu meter persegi bangunan itu harganya sudah lebih dari 6 sampai 7 juta dengan keramik yang biasa keramik yang impor dari China itu tadi,” bebernya.
Lanjut Denny, implementasi BMAD bisa saja dilakukan jika produsen keramik dalam negeri sudah mampu memproduksi sesuai dengan kebutuhan pasar, tentunya keramik yang berkualitas dan harganya bisa terjangkau.
“Jadi rasanya belum tepat di saat masih banyak orang-orang yang belum bisa punya rumah yang layak, dari sisi profesi arsitek saya merasa kebijakan ini sebaiknya ditunda dulu sampai kita benar-benar siap dan produsen dalam negeri siap untuk menggantikan keramik-keramik China yang datang itu,” tegasnya.
Di sisi lain, Denny juga mendorong agar pemerintah bisa membantu menggenjot produksi dalam negeri dengan melakukan hilirisasi bahan baku keramik yaitu kaolin.
Pasalnya, bahan keramik itu dimiliki Indonesia secara melimpah, namun belum dimanfaatkan secara optimal.
“Kita sebenarnya bisa melakukan hilirisasi di lini ini, karena sebenarnya kita punya sumber daya yang cukup untuk bisa membuat keramik sendiri. Jadi rasanya pemerintah justru alih-alih menstop produk dari China kita fokuskan kepada bagaimana membesarkan produsen-produsen keramik yang ada di dalam negeri,” tambahnya.
Lebih lanjut, Denny juga mendorong supaya pemerintah membantu produsen keramik rumahan yang banyak tersebar di daerah, perlu untuk diberikan insentif atau pelatihan untuk membuat keramik yang berkualitas dan sesuai kebutuhan pasar.
“Jadi produsen-produsen keramik rumahan misalnya yang ada di banyak tempat di Indonesia itu kita besarkan,” urainya.
Masih kata Denny, risiko dari BMAD 200 persen yaitu generasi milenial terancam tidak bisa membangun atau mempunyai rumah pertamanya.
“Dari pada kita menyetop sekarang, akibatnya adalah banyak teman-teman yang belum punya kesempatan punya rumah yang layak jadi terhambat karena harga membangun rumah yang jadi mahal sekali,” bebernya lagi.
Dijelaskan Denny, apalagi ke depan Indonesia menghadapi bonus demografi, pastinya itu juga akan berimbas terhadap kepemilikan rumah.
“Populasi kita yang terbesar adalah usia 25 hingga usia 45 tahun, kita dalam bonus demografi tapi jangan salah generasi-generasi ini sedang berjuang untuk mempunyai rumah pertamanya untuk mencapai kemapanan ekonomi di level pertama,” ungkapnya.
“Jadi jangan sampai perjuangan mereka untuk bisa mendapatkan rumah pertama ini semakin jauh arangnya karena harga keramiknya semakin mahal. Jadi menurut saya sebagai arsitek tentunya yang banyak membantu teman-teman juga yang ingin punya rumah pertama saran saya tunda dulu deh,” tukasnya.
