Berita

Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto di pelataran Kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat/RMOL

Politik

Megawati: Jangan Perlakukan PDIP Sembarangan

SABTU, 27 JULI 2024 | 13:51 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) merupakan partai sarat sejarah yang tidak bisa diperlakukan sembarangan.

Hal itu ditegaskan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri saat memberi pesan dalam peringatan 28 peristiwa serangan kantor PDIP pada 27 Juli 1996 atau dikenal dengan Peristiwa Kudatuli.

Dikatakan Megawati, PDIP memiliki hak yang sama dengan partai lain di mata hukum.


"Kita adalah partai dan warga negara yang sah dan memiliki kedudukan sama di mata hukum. Karena itulah, kita tidak bisa diperlakukan sembarangan seakan-akan bukan warga negara Indonesia,” tegas Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto saat menyampaikan pesan Megawati di Kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta, Sabtu (27/7).

Baik PDIP maupun Megawati memiliki sejarah panjang dalam perpolitikan Tanah Air. Dikatakan Hasto, Megawati sejak kecil digembleng Proklamator Indonesia, Soekarno hingga mengalami berbagai macam kejadian. Mulai dari era kolonialisme dan harus hidup dalam pengungsian.

“Artinya Ibu Megawati tidak hanya sekadar saksi sejarah, beliau menjadi pelaku dari sejarah bahwa Republik tidak dibangun dengan mudah," sambung Hasto.

Hasto lantas mengungkit Peristiwa Kudatuli. Peristiwa tersebut dimaknai bahwa tidak boleh ada pembungkaman suara hingga praktik otoritarianisme.

“Peristiwa Kudatuli mengajarkan ketika suara rakyat dibungkam, ketika kekuasaan otoriter dihadirkan kembali, maka Ibu Megawati tidak akan berhenti memperjuangkan konstitusi, demokrasi, dan kedaulatan rakyat,” pungkasnya.

Populer

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Dadan Hindayana Kena Batunya

Rabu, 03 Juni 2026 | 01:04

UPDATE

Koreksi Tata-Kelola MBG: Ekspektasi Publik dan Komitmen Presiden

Minggu, 14 Juni 2026 | 01:56

Bank Dunia Soroti Penyusutan Jumlah Pekerja Kelas Menengah RI

Minggu, 14 Juni 2026 | 01:30

Literasi Perpajakan Diharapkan jadi Jantung Kepercayaan Masyarakat

Minggu, 14 Juni 2026 | 01:04

Menkomdigi: Aksi Damai dan Ruang Digital Sehat Harus Dijaga

Minggu, 14 Juni 2026 | 00:40

Pesan Arief Budiman di Balik #SellIndonesia Lawan #SellSingapura

Minggu, 14 Juni 2026 | 00:20

MUI Dorong Fatwa Perlindungan Al-Quds dari Upaya Yahudinisasi Israel

Minggu, 14 Juni 2026 | 00:05

Pembelaan Terakhir John Field Cs: Kami Tidak Lari dan Hilangkan Bukti

Sabtu, 13 Juni 2026 | 23:41

Legislator PDIP Sebut Kenaikan BBM Ancam Daya Beli Kelas Menengah

Sabtu, 13 Juni 2026 | 23:14

Golkar: Mahasiswa Punya Hak untuk Menyampaikan Pendapat

Sabtu, 13 Juni 2026 | 22:52

Gagalkan Peredaran Ribuan Pil Terlarang, Satu Pengedar Ditangkap di Blora

Sabtu, 13 Juni 2026 | 22:27

Selengkapnya