Berita

Ketua Majelis Lingkungan Hidup PP Muhammadiyah Azrul Tanjung di Gedung Pusat Muhammadiyah, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (26/7)/RMOL

Bisnis

Muhammadiyah Terima Izin Usaha Pertambangan, Asal..

JUMAT, 26 JULI 2024 | 16:31 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Muhammadiyah akan mengambil izin tambang jika lahan tambang yang diberikan pemerintah memiliki sumber batu bara besar dan juga memberikan maslahat bagi umat.

Hal itu disampaikan Ketua Majelis Lingkungan Hidup PP Muhammadiyah Azrul Tanjung soal Muhammadiyah yang telah menerima IUP tambang yang diberikan pemerintah.

"Kita akan menerima kalau a, b, c tadi terpenuhi lah kalau anda saja dikasih tambang. Nggak usah jauh-jauh lah, anda dikasih baju tapi bajunya robek-robek mau diterima nggak? Enggak kan, sama kondisi ini, itu satu ya," kata Azrul saat ditemui di Gedung Pusat Muhammadiyah, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (26/7).

Selain mendapatkan lahan yang kaya akan batubara, Muhammadiyah juga akan mengambil izin itu jika memiliki maslahat bagi umat.

"Yang kedua maslahat enggak? Maslahat itu tidak hanya untuk Muhammadiyah itu yang membedakan antara Muhammadiyah dengan para pebisnis tambang," ujarnya.

"Nanti kalau tambang ini kita ambil akan Maslahah enggak ? termasuk masyarakat yang ada di sekitar tambang," sambungnya.

Dia menegaskan Muhammadiyah melakukan kajian panjang, untuk menerima atau menolak izin tambang, salah satu pertimbangannya agar tidak menimbulkan konflik di lahan yang dimiliki Muhammadiyah.

"Ini kajiannya dalam, apa saja? Jangan menimbulkan konflik sosial, apa misalnya? Mereka terusir dari lahan. Mereka sendiri, walaupun bukan lahan bukan punya mereka mungkin ya, tapi Muhammadiyah nggak mau," tegasnya.

Muhammadiyah, kata Azrul, tidak mau menggunakan lahan tambang yang di dalamnya terdapat masyarakat yang sudah berladang di dalamnya atau mengusik warga sekitar.

"Mau dipindahkan ke mana? Itu yang membedakan Muhammadiyah. kenapa Muhammadiyah itu lebih mengedepankan amar ma’ruf, pekerjaannya jangan sampai nanti begitu ditambang orang orang yang menggantungkan hidupnya di lahan itu merasa terzalimi," tutupnya.

Populer

Bangun PIK 2, ASG Setor Pajak 50 Triliun dan Serap 200 Ribu Tenaga Kerja

Senin, 27 Januari 2025 | 02:16

Gara-gara Tertawa di Samping Gus Miftah, KH Usman Ali Kehilangan 40 Job Ceramah

Minggu, 26 Januari 2025 | 10:03

Viral, Kurs Dolar Anjlok ke Rp8.170, Prabowo Effect?

Sabtu, 01 Februari 2025 | 18:05

KPK Akan Digugat Buntut Mandeknya Penanganan Dugaan Korupsi Jampidsus Febrie Adriansyah

Kamis, 23 Januari 2025 | 20:17

Prabowo Harus Ganti Bahlil hingga Satryo Brodjonegoro

Minggu, 26 Januari 2025 | 09:14

Datangi Bareskrim, Petrus Selestinus Minta Kliennya Segera Dibebaskan

Jumat, 24 Januari 2025 | 16:21

Masyarakat Baru Sadar Jokowi Wariskan Kerusakan Bangsa

Senin, 27 Januari 2025 | 14:00

UPDATE

Karyawan Umbar Kesombongan Ejek Pasien BPJS, PT Timah Minta Maaf

Minggu, 02 Februari 2025 | 15:37

Sugiat Santoso Apresiasi Sikap Tegas Menteri Imipas Pecat Pelaku Pungli WN China

Minggu, 02 Februari 2025 | 15:30

KPK Pastikan Tidak Ada Benturan dengan Kortastipikor Polri dalam Penanganan Korupsi LPEI

Minggu, 02 Februari 2025 | 15:27

Tabung Gas 3 Kg Langka, DPR Kehilangan Suara?

Minggu, 02 Februari 2025 | 15:10

Ken Martin Terpilih Jadi Ketum Partai Demokrat, Siap Lawan Trump

Minggu, 02 Februari 2025 | 14:46

Bukan Main, Indonesia Punya Dua Ibukota Langganan Banjir

Minggu, 02 Februari 2025 | 14:45

Larangan LPG di Pengecer Kebijakan Sangat Tidak Populis

Minggu, 02 Februari 2025 | 14:19

Smart City IKN Selesai di Laptop Mulyono

Minggu, 02 Februari 2025 | 13:59

Salah Memutus Status Lahan Berisiko Besar Buat Rakyat

Minggu, 02 Februari 2025 | 13:45

Hamas Sebut Rencana Relokasi Trump Absurd dan Tidak Penting

Minggu, 02 Februari 2025 | 13:26

Selengkapnya