Berita

Ketua Majelis Lingkungan Hidup PP Muhammadiyah Azrul Tanjung di Gedung Pusat Muhammadiyah, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (26/7)/RMOL

Bisnis

Muhammadiyah Terima Izin Usaha Pertambangan, Asal..

JUMAT, 26 JULI 2024 | 16:31 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Muhammadiyah akan mengambil izin tambang jika lahan tambang yang diberikan pemerintah memiliki sumber batu bara besar dan juga memberikan maslahat bagi umat.

Hal itu disampaikan Ketua Majelis Lingkungan Hidup PP Muhammadiyah Azrul Tanjung soal Muhammadiyah yang telah menerima IUP tambang yang diberikan pemerintah.

"Kita akan menerima kalau a, b, c tadi terpenuhi lah kalau anda saja dikasih tambang. Nggak usah jauh-jauh lah, anda dikasih baju tapi bajunya robek-robek mau diterima nggak? Enggak kan, sama kondisi ini, itu satu ya," kata Azrul saat ditemui di Gedung Pusat Muhammadiyah, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (26/7).


Selain mendapatkan lahan yang kaya akan batubara, Muhammadiyah juga akan mengambil izin itu jika memiliki maslahat bagi umat.

"Yang kedua maslahat enggak? Maslahat itu tidak hanya untuk Muhammadiyah itu yang membedakan antara Muhammadiyah dengan para pebisnis tambang," ujarnya.

"Nanti kalau tambang ini kita ambil akan Maslahah enggak ? termasuk masyarakat yang ada di sekitar tambang," sambungnya.

Dia menegaskan Muhammadiyah melakukan kajian panjang, untuk menerima atau menolak izin tambang, salah satu pertimbangannya agar tidak menimbulkan konflik di lahan yang dimiliki Muhammadiyah.

"Ini kajiannya dalam, apa saja? Jangan menimbulkan konflik sosial, apa misalnya? Mereka terusir dari lahan. Mereka sendiri, walaupun bukan lahan bukan punya mereka mungkin ya, tapi Muhammadiyah nggak mau," tegasnya.

Muhammadiyah, kata Azrul, tidak mau menggunakan lahan tambang yang di dalamnya terdapat masyarakat yang sudah berladang di dalamnya atau mengusik warga sekitar.

"Mau dipindahkan ke mana? Itu yang membedakan Muhammadiyah. kenapa Muhammadiyah itu lebih mengedepankan amar ma’ruf, pekerjaannya jangan sampai nanti begitu ditambang orang orang yang menggantungkan hidupnya di lahan itu merasa terzalimi," tutupnya.

Populer

Pensiunan ASN Bakal Terima Uang Pensiun Langsung dari Kas Negara pada 2027

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 16:07

Siaga 98 Desak DPR Kaji Putusan MK Terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 09:41

Parpol seperti Kompak Menolak Bela Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:35

Purnawirawan TNI Bersikap Kenegarawanan soal Putusan MK terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:50

Firli Bahuri Sandang Gelar Doktor Hukum, Raih Gelar Summa Cumlaude

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 16:33

Pengusaha Keberatan Masa Kerja Karyawan Kontrak Dipangkas jadi Empat Tahun

Kamis, 08 Oktober 2026 | 18:20

Gaji 26 Wantimpres Prabowo Tembus Rp1,9 Miliar Tiap Bulan, Belum Termasuk Fasilitas

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 19:06

UPDATE

Sandy Rio Kuahaty Nakhodai GAMKI Jakut 2026-2029

Selasa, 13 Oktober 2026 | 18:26

Bawaslu Dorong Transformasi Digital dari Administrasi ke Pengawasan Berbasis Risiko

Selasa, 13 Oktober 2026 | 18:23

Kementerian HAM Perluas Akses Pendidikan Tak Hanya untuk ASN

Selasa, 13 Oktober 2026 | 18:14

Reformasi Kelistrikan Penting untuk Capai Ekonomi 8 Persen

Selasa, 13 Oktober 2026 | 18:01

Menkop Kukuhkan Yudi Azis sebagai Rektor IKOPIN Periode 2026–2031

Selasa, 13 Oktober 2026 | 17:44

Bahas Keamanan hingga Lapangan Kerja

Selasa, 13 Oktober 2026 | 17:42

Meracik Horor Komedi di Film Ghosthing, Ini Pandangan Peter Surya Wijaya

Selasa, 13 Oktober 2026 | 17:41

Tanggapi Survei Celios, Gibran Janji Kerja Lebih Baik

Selasa, 13 Oktober 2026 | 17:35

Mantan Pj Gubernur Sulsel Bantah Cawe-cawe Pengadaan Bibit Nanas

Selasa, 13 Oktober 2026 | 17:31

APBD DKI 2027 Diusulkan Rp82,89 Triliun, Naik 4,18 Persen

Selasa, 13 Oktober 2026 | 17:20

Selengkapnya