Berita

Ketua Majelis Lingkungan Hidup PP Muhammadiyah Azrul Tanjung di Gedung Pusat Muhammadiyah, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (26/7)/RMOL

Bisnis

Muhammadiyah Terima Izin Usaha Pertambangan, Asal..

JUMAT, 26 JULI 2024 | 16:31 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Muhammadiyah akan mengambil izin tambang jika lahan tambang yang diberikan pemerintah memiliki sumber batu bara besar dan juga memberikan maslahat bagi umat.

Hal itu disampaikan Ketua Majelis Lingkungan Hidup PP Muhammadiyah Azrul Tanjung soal Muhammadiyah yang telah menerima IUP tambang yang diberikan pemerintah.

"Kita akan menerima kalau a, b, c tadi terpenuhi lah kalau anda saja dikasih tambang. Nggak usah jauh-jauh lah, anda dikasih baju tapi bajunya robek-robek mau diterima nggak? Enggak kan, sama kondisi ini, itu satu ya," kata Azrul saat ditemui di Gedung Pusat Muhammadiyah, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (26/7).


Selain mendapatkan lahan yang kaya akan batubara, Muhammadiyah juga akan mengambil izin itu jika memiliki maslahat bagi umat.

"Yang kedua maslahat enggak? Maslahat itu tidak hanya untuk Muhammadiyah itu yang membedakan antara Muhammadiyah dengan para pebisnis tambang," ujarnya.

"Nanti kalau tambang ini kita ambil akan Maslahah enggak ? termasuk masyarakat yang ada di sekitar tambang," sambungnya.

Dia menegaskan Muhammadiyah melakukan kajian panjang, untuk menerima atau menolak izin tambang, salah satu pertimbangannya agar tidak menimbulkan konflik di lahan yang dimiliki Muhammadiyah.

"Ini kajiannya dalam, apa saja? Jangan menimbulkan konflik sosial, apa misalnya? Mereka terusir dari lahan. Mereka sendiri, walaupun bukan lahan bukan punya mereka mungkin ya, tapi Muhammadiyah nggak mau," tegasnya.

Muhammadiyah, kata Azrul, tidak mau menggunakan lahan tambang yang di dalamnya terdapat masyarakat yang sudah berladang di dalamnya atau mengusik warga sekitar.

"Mau dipindahkan ke mana? Itu yang membedakan Muhammadiyah. kenapa Muhammadiyah itu lebih mengedepankan amar ma’ruf, pekerjaannya jangan sampai nanti begitu ditambang orang orang yang menggantungkan hidupnya di lahan itu merasa terzalimi," tutupnya.

Populer

Dosen Unikama Kecewa, Lima Bulan Kampus Dikuasai Kelompok Tak Dikenal

Jumat, 30 Januari 2026 | 02:25

Harta Friderica Widyasari Pejabat Pengganti Ketua OJK Ditanding Suami Ibarat Langit dan Bumi

Senin, 02 Februari 2026 | 13:47

Kasus Hogi Minaya Dihentikan, Komisi Hukum DPR: Tak Penuhi Unsur Pidana

Rabu, 28 Januari 2026 | 17:07

KPK: Warganet Berperan Ungkap Dugaan Pelesiran Ridwan Kamil di LN

Kamis, 05 Februari 2026 | 08:34

Wanita di Medan Terima Vonis 2 Tahun Usai Gunakan Data Orang Lain untuk Pengajuan Kredit

Jumat, 30 Januari 2026 | 16:50

Jokowi Butuh Perawatan Kesehatan Super Intensif

Jumat, 30 Januari 2026 | 00:41

Rektor UGM Bikin Bingung, Jokowi Lulus Dua Kali?

Rabu, 28 Januari 2026 | 22:51

UPDATE

Purbaya Soal Pegawai Rompi Oranye: Bagus, Itu Shock Therapy !

Jumat, 06 Februari 2026 | 14:16

KLH Dorong Industri AMDK Gunakan Label Emboss untuk Dukung EPR

Jumat, 06 Februari 2026 | 14:05

Inflasi Jakarta 2026 Ditargetkan di Bawah Nasional

Jumat, 06 Februari 2026 | 14:04

PKB Dukung Penuh Proyek Gentengisasi Prabowo

Jumat, 06 Februari 2026 | 13:57

Saham Bakrie Group Melemah, Likuiditas Tinggi jadi Sorotan Investor

Jumat, 06 Februari 2026 | 13:51

Klaim Pemerintah soal Ekonomi Belum Tentu Sejalan dengan Penilaian Pasar

Jumat, 06 Februari 2026 | 13:50

PN Jaksel Tolak Gugatan Ali Wongso pada Depinas SOKSI

Jumat, 06 Februari 2026 | 13:48

Purbaya Optimistis Peringkat Utang RI Naik jika Ekonomi Tumbuh 6 Persen

Jumat, 06 Februari 2026 | 13:32

IHSG Melemah Tajam di Sesi I, Seluruh Sektor ke Zona Merah

Jumat, 06 Februari 2026 | 13:27

Prabowo Dorong Perluasan Akses Kerja Profesional Indonesia di Australia

Jumat, 06 Februari 2026 | 13:16

Selengkapnya