Berita

Departemen Luar Negeri AS/Foto:AP

Dunia

Buru Tersangka Peretas asal Korut, AS Umumkan Sayembara Berhadiah Rp160 Miliar

JUMAT, 26 JULI 2024 | 14:18 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Pemerintah Amerika Serikat mengumumkan sayembara berhadiah 10 juta dolar AS (Rp163 miliar) untuk menangkap seorang warga Korea Utara bernama Rim Jong-hyok.

Departemen Luar Negeri menuduh Rim terkait dengan kelompok cyber yang dikenal sebagai Andariel, dan terlibat dalam aktivitas cyber jahat yang menargetkan rumah sakit AS, lembaga pemerintah, kontraktor pertahanan, dan lainnya.

"Penyelidik penegak hukum AS telah mendokumentasikan bahwa tersangka Andariel melumpuhkan lima penyedia layanan kesehatan, empat kontraktor pertahanan yang berbasis di AS, dua pangkalan Angkatan Udara AS, dan Badan Penerbangan dan Antariksa Nasional," menurut departemen tersebut, seperti dikutip dari Yonhap, Jumat (26/7).


"Tindakan ini menggarisbawahi upaya berkelanjutan AS untuk mengatasi aktivitas siber jahat DPRK terhadap infrastruktur penting," kata departemen itu dalam sebuah catatan media.

"Upaya ini juga untuk mencegah kemampuan DPRK untuk menghasilkan pendapatan gelap melalui aktivitas kejahatan siber yang digunakannya untuk mendanai program rudal balistik dan senjata pemusnah massal yang melanggar hukum," sambungnya.

DPRK merupakan singkatan dari nama resmi Korea Utara, Republik Rakyat Demokratik Korea. Sementara WMD merupakan singkatan dari senjata pemusnah massal.

"Kami mendorong siapa pun yang memiliki informasi tentang aktivitas siber jahat Rim Jong-hyok, Andariel, dan individu, entitas, serta aktivitas terkait untuk menghubungi Rewards for Justice," kata Departemen Luar Negeri AS, merujuk pada program hadiah. 

Departemen mengatakan kelompok Andariel dikendalikan oleh Biro Umum Pengintaian, Badan Intelijen Militer Korea Utara.

Mei lalu, Amerika juga mengumumkan hadiah hingga 5 juta dolar AS untuk informasi tentang tiga pekerja IT Korea Utara dan manajer mereka yang terlibat dalam skema yang memungkinkan para pekerja tersebut mendapatkan pekerjaan telework ilegal dengan identitas palsu milik warga negara AS.

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

Satlap Tri Cakti Diduga Hadang Polisi di Belitung, IPW Desak Ada Tindak lanjut

Senin, 17 Agustus 2026 | 14:30

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

Rismon Sianipar Bisa Menangkan Sayembara Rp100 Juta dari Denny Indrayana

Rabu, 12 Agustus 2026 | 05:19

KPK Temukan Dokumen Pengurusan Perkara Lain di Rumah Ayah Iptu Setya Budi Dias

Rabu, 12 Agustus 2026 | 22:18

TNI Kuasai Wilayah OPM di Intan Jaya dan Sita Sejumlah Senjata

Minggu, 16 Agustus 2026 | 01:24

Boyamin Sebut Ada Dua Brankas Kosong di Rumah Febrie, Ini Respons Kejagung

Rabu, 12 Agustus 2026 | 11:14

UPDATE

DPR: Korporasi Penyebab Karhutla Harus Diberi Sanksi Berat

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 16:22

Pantau Karhutla Riau, Menteri Jumhur Diperlihatkan Inovasi Green Policing

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 15:22

Tanpa Masker, Prabowo Tinjau Langsung Karhutla di Kalbar

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 15:09

Sasar Ribuan Korban Gempa Nagekeo, BHS dan DLU Kirim Bantuan Logistik Hingga Mainan Edukatif

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 14:57

Karhutla Meluas hingga Permukiman Warga Banjarbaru

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 14:47

Segel 4 Lahan Konsesi, Menteri LH Bertolak ke Kalimantan Usai Pantau Karhutla Riau

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 14:29

Efek El Nino dan B50 Bikin Harga CPO Terbang ke Level Tertinggi

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 14:11

Kabut Asap Karhutla Makin Parah, Kabupaten Kotim Hentikan Sekolah Tatap Muka

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 13:40

Kalah Gugatan Privasi, Pangeran Harry Wajib Bayar Rp317 Miliar

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 13:24

Aliansi Mahasiswa DIY Soroti Ancaman Perampasan Ruang Hidup di Pracimantoro

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 13:12

Selengkapnya