Berita

Seorang wanita memegang tanda "Israel negara pembunuh" selama demonstrasi mendukung rakyat Gaza dan menentang Israel di Tour de France dan Olimpiade di Toulouse, barat daya Prancis, 13 Juli 2024/MEM

Dunia

Israel Harus Diboikot dari Olimpiade Paris, Sama Seperti Afsel di Masa Apartheid

JUMAT, 26 JULI 2024 | 10:36 WIB | LAPORAN: HANI FATUNNISA

Seruan agar Israel diboikot dari Olimpiade Paris kembali disuarakan oleh Presiden Komite Olimpiade Palestina Jibril Rajoub.

Dalam sebuah pernyataan, Rajoub menegaskan partisipasi Israel dalam pertandingan olah raga tersebut harusnya tidak boleh dibiarkan.

Menurutnya, Israel telah kehilangan hak untuk berkompetisi di Olimpiade, sama seperti yang dialami Afrika Selatan pada tahun 1964 hingga 1988 selama masa apartheid.


"Komite Olimpiade Israel telah kehilangan haknya untuk berpartisipasi dalam acara olahraga internasional, merujuk pada keputusan International Olympic Committee (IOC) tahun 1970," tegasnya, seperti dikutip dari Middle East Monitor pada Jumat (26/7). 

Rajoub menulis surat kepada IOC pekan lalu, meminta agar Israel dilarang berpartisipasi dalam acara olahraga internasional tersebut karena pemboman intensif pasukan Israel di Jalur Gaza, yang telah menewaskan lebih dari 39.000 warga Palestina, sebagian besar perempuan dan anak-anak, sejak 1 Oktober.  7.

"Kami ingin dunia menyadari kejahatan kaum fasis, rasis, dan penjajah Nazi terhadap rakyat Palestina,” kata Rajoub, mendesak IOC untuk mempertimbangkan kembali keputusannya.

Namun permintaan tersebut ditolak oleh IOC.

"Apa yang terjadi di Jalur Gaza, serta di Yerusalem Timur dan seluruh wilayah Palestina, serupa dengan apa yang dilakukan Nazi pada tahun 1940an,” tambahnya.

Rajoub menyesalkan standar ganda IOC, dan mengatakan bahwa mengizinkan Israel berkompetisi merupakan pelanggaran perjanjian Olimpiade, hukum internasional, dan etika olahraga.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Prabowo Hampir Pasti Pilih AHY, Bukan Gibran

Minggu, 04 Januari 2026 | 06:13

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

Mahfud MD: Mas Pandji Tenang, Nanti Saya yang Bela!

Rabu, 07 Januari 2026 | 05:55

UPDATE

Sultan Usul Hanya Gubernur Dipilih DPRD

Rabu, 14 Januari 2026 | 16:08

Menlu Serukan ASEAN Kembali ke Tujuan Awal Pembentukan

Rabu, 14 Januari 2026 | 16:03

Eks Bupati Dendi Ramadhona dan Barbuk Korupsi SPAM Diserahkan ke Jaksa

Rabu, 14 Januari 2026 | 16:00

Hakim Ad Hoc: Pengadil Juga Butuh Keadilan

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:59

Mens Rea Pandji: Kebebasan Bicara Bukan Berarti Kebal Hukum

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:50

Pemblokiran Grok Harus Diikuti Pengawasan Ketat Aplikasi AI

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:37

Alasan Pandji Pragiwaksono Tak Bisa Dijerat Pidana

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:31

Korupsi Aluminium Inalum, Giliran Dirut PT PASU Masuk Penjara

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:27

Raja Juli Tunggu Restu Prabowo Beberkan Hasil Penyelidikan ke Publik

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:27

Hakim Ad Hoc Ternyata Sudah 13 Tahun Tak Ada Gaji Pokok

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:23

Selengkapnya