Berita

Seorang wanita memegang tanda "Israel negara pembunuh" selama demonstrasi mendukung rakyat Gaza dan menentang Israel di Tour de France dan Olimpiade di Toulouse, barat daya Prancis, 13 Juli 2024/MEM

Dunia

Israel Harus Diboikot dari Olimpiade Paris, Sama Seperti Afsel di Masa Apartheid

JUMAT, 26 JULI 2024 | 10:36 WIB | LAPORAN: HANI FATUNNISA

Seruan agar Israel diboikot dari Olimpiade Paris kembali disuarakan oleh Presiden Komite Olimpiade Palestina Jibril Rajoub.

Dalam sebuah pernyataan, Rajoub menegaskan partisipasi Israel dalam pertandingan olah raga tersebut harusnya tidak boleh dibiarkan.

Menurutnya, Israel telah kehilangan hak untuk berkompetisi di Olimpiade, sama seperti yang dialami Afrika Selatan pada tahun 1964 hingga 1988 selama masa apartheid.


"Komite Olimpiade Israel telah kehilangan haknya untuk berpartisipasi dalam acara olahraga internasional, merujuk pada keputusan International Olympic Committee (IOC) tahun 1970," tegasnya, seperti dikutip dari Middle East Monitor pada Jumat (26/7). 

Rajoub menulis surat kepada IOC pekan lalu, meminta agar Israel dilarang berpartisipasi dalam acara olahraga internasional tersebut karena pemboman intensif pasukan Israel di Jalur Gaza, yang telah menewaskan lebih dari 39.000 warga Palestina, sebagian besar perempuan dan anak-anak, sejak 1 Oktober.  7.

"Kami ingin dunia menyadari kejahatan kaum fasis, rasis, dan penjajah Nazi terhadap rakyat Palestina,” kata Rajoub, mendesak IOC untuk mempertimbangkan kembali keputusannya.

Namun permintaan tersebut ditolak oleh IOC.

"Apa yang terjadi di Jalur Gaza, serta di Yerusalem Timur dan seluruh wilayah Palestina, serupa dengan apa yang dilakukan Nazi pada tahun 1940an,” tambahnya.

Rajoub menyesalkan standar ganda IOC, dan mengatakan bahwa mengizinkan Israel berkompetisi merupakan pelanggaran perjanjian Olimpiade, hukum internasional, dan etika olahraga.

Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Langgar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Mitra MBG Ultimatum BGN Cabut SE 12/2026 2x24 Jam

Selasa, 23 Juni 2026 | 18:32

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Langgar HAM, Segera Tangkap Taufik Hidayat dan Dihukum Setimpal!

Senin, 22 Juni 2026 | 15:05

Berpeluang Kalah, Wajar Pengacara Profesional Menolak Bela Jokowi

Kamis, 25 Juni 2026 | 07:47

UPDATE

Komisi XIII DPR Soroti Perlindungan Hukum Pelaku Usaha yang Tabrak Aturan

Senin, 29 Juni 2026 | 12:22

Ketika Jalanan Pindah ke Dalam Genggaman

Senin, 29 Juni 2026 | 12:07

Gaya Komunikasi Presiden Prabowo Berisiko Menenggelamkan Kinerja Pemerintah

Senin, 29 Juni 2026 | 12:01

KPK Periksa Saksi Swasta dalam Kasus Gratifikasi Produksi Batu Bara di Kukar

Senin, 29 Juni 2026 | 11:54

Harga Bapok Kompak Anjlok, Telur Ayam Turun Jadi Rp28.850/Kg

Senin, 29 Juni 2026 | 11:32

Kasus YTR Jadi Alarm, Garnita NasDem Minta Negara Perkuat Perlindungan Perempuan

Senin, 29 Juni 2026 | 11:15

Safari Politik Jokowi Dibungkus Ritual Adat untuk Dongkrak Publisitas PSI

Senin, 29 Juni 2026 | 11:13

Petugas Haji Masih Bersiaga hingga Kepulangan Kloter Terakhir

Senin, 29 Juni 2026 | 11:07

Kenaikan Beruntun CPO Malaysia Didorong Sentimen Minyak Global

Senin, 29 Juni 2026 | 10:57

Prabowo Ingatkan Ancaman AI, Akademisi Diminta Antisipasi Dampaknya

Senin, 29 Juni 2026 | 10:52

Selengkapnya