Berita

Presiden Joko Widodo (Jokowi)/Net

Politik

Jokowi Lagi Mempersiapkan Suaka Politik

JUMAT, 26 JULI 2024 | 07:50 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Bukan ingin menunjukkan kondisi riil ekonomi Indonesia, Joko Widodo (Jokowi) dianggap minta suaka politik usai tidak menjabat sebagai Presiden RI.

Upaya Jokowi tersebut dengan cara memasukkan orang dekat Presiden terpilih periode 2024-2029, Prabowo Subianto ke dalam kabinet.

Hal itu disampaikan Direktur Eksekutif, Studi Demokrasi Rakyat (SDR), Hari Purwanto menanggapi dilantiknya 2 orang dekat Prabowo sebagai wakil menteri, yakni Thomas Djiwandono sebagai Wakil Menteri Keuangan II dan Sudaryono sebagai Wakil Menteri Pertanian.


Mengingat, Thomas merupakan keponakan Prabowo sekaligus Bendahara Umum Partai Gerindra, sedangkan Sudaryono merupakan mantan asisten Prabowo yang kini menjabat sebagai Ketua DPD Partai Gerindra Jawa Tengah.

"Jokowi memasukkan orang dekat Prabowo bukan untuk menunjukkan kondisi riil ekonomi, tapi lebih kepada minta suaka politik pasca tidak menjabat," kata Hari kepada RMOL di Jakarta, Jumat (26/7).

Lanjut dia , Prabowo dan tim sudah mengetahui kondisi riil ekonomi Indonesia yang sedang tidak dalam situasi baik-baik saja.

"Makanya dalam pidato Prabowo Subianto dalam acara pembekalan kepada calon perwira remaja (capaja) TNI-Polri 2024, Jumat 12 Juli 2024 mengatakan, UUD 1945 telah mengungkapkan secara gamblang bahwa tujuan mereka adalah melindungi segenap bangsa Indonesia, baru memajukan kesejahteraan," terang Hari.

Menurutnya, yang utama adalah melindungi, baru mencerdaskan, serta pendidikan, dan melaksanakan ketertiban dunia.

"Untuk apa kita bangun gedung-gedung, bandara, kereta api, waduk kalau negara ini tidak utuh, tidak aman, dan tidak terlindungi," pungkas Hari menirukan pidato Prabowo.

Populer

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Karyawan dan Konsultan Pajak Hasnur Group Dipanggil KPK Terkait Kasus Restitusi Pajak

Kamis, 09 April 2026 | 12:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

UPDATE

Strategi Perang Laut Iran Miliki Relevansi dengan Indonesia

Minggu, 19 April 2026 | 05:59

Inflasi Pengamat dan Ilusi Kepakaran di Era Digital

Minggu, 19 April 2026 | 05:45

Relawan MBG Kini Wajib Didaftarkan BPJS Ketenagakerjaan

Minggu, 19 April 2026 | 05:23

PB HMI Ajak Publik Pakai Rasionalitas Hadapi Polemik JK

Minggu, 19 April 2026 | 04:55

Perlawanan Iran: Prospek Tatanan Dunia Baru

Minggu, 19 April 2026 | 04:35

PDIP Setuju Parpol Wajib Lapor soal Pendidikan Politik Pakai Uang Negara

Minggu, 19 April 2026 | 04:15

JK: Rismon Mau Ketemu Saya dengan Tujuh Orang, Saya Tolak!

Minggu, 19 April 2026 | 03:53

Komnas HAM Desak Panglima TNI Evaluasi Operasi Militer di Papua

Minggu, 19 April 2026 | 03:30

Belajar dari Era Jokowi, PDIP Ingatkan Partai Koalisi Pemerintah Jangan Antikritik

Minggu, 19 April 2026 | 03:14

Indonesia Harus Belajar Filsafat dan Strategi dari Perang Laut Iran 2026

Minggu, 19 April 2026 | 02:55

Selengkapnya