Presiden dan wakil presiden terpilih diharapkan dapat menjunjung semangat keberlanjutan serta melakukan perbaikan di beberapa hal yang dirasa masih kurang.
Jelang pelantikan, Ketua Umum Kesatuan Pelajar Pemuda dan Mahasiswa Pesisir Indonesia (KPPMPI), Hendra Wiguna mendorong adanya kebijakan yang jelas untuk meneguhkan bahwa laut sebagai jalan kesejahteraan.
“Dari mana kita mulai memandang wajah Indonesia, pertanyaan sederhana yang akan menentukan nasib nelayan, pembudidaya ikan, pembudidaya rumput laut, petambak garam, masyarakat pesisir termasuk pemuda pesisir apakah mereka akan melanjutkan warisan leluhurnya menjadi nelayan dan hidup bersama laut atau meninggalkannya,“ ujar Hendra dalam keterangannya yang diterima redaksi, Kamis (25/7).
Lanjut dia, nyatanya saat ini kemiskinan berada di daerah-daerah yang kaya akan sumber dayanya. Terutama di daerah pesisir yang kaya akan sumber daya laut.
“Kita bisa lihat bagaimana jumlah penduduk miskin di wilayah pesisir jumlahnya mencapai 17,7 juta jiwa pada 2022. Padahal mereka luar biasa, menghantarkan makanan untuk kita semua bahkan menyubang pendapatan bagi negara,” jelasnya.
“Kalau masyarakat pesisir terutama nelayan masih ada yang miskin, berarti ada sistem atau cara yang keliru dalam mengelola sumberdaya laut di negeri ini. Jika dibiarkan begitu saja, maka profesi nelayan akan ditinggalkan karena tidak mampu memberikan kesejahteraan,” tambah dia.
KPPMPI berharap adanya perbaikan dalam arah kebijakan sektor kelautan perikanan, sehingga pemuda pesisir memiliki minat menjadi seorang nelayan atau bekerja di sektor kelautan perikanan.
Maka perlu ada langkah-langkah yang jitu akan hal tersebut, pertama bagaimana pemerintah benar-benar mengimplementasikan UU Nomor 7/2016 tentang perlindungan dan pemberdayaan nelayan, pembudidaya ikan, dan petambak garam.
“Kedua, bagaimana agar dunia pendidikan menjawab atau menjadi bagian daripada pembangunan sektor kelautan perikanan, paling tidak kurikulumnya itu sesuai dengan geografis Indonesia. Ketiga, memberikan pengetahuan tentang mitigasi dan adaptasi perubahan iklim serta keterampilan berwirausaha,” jelasnya lagi.
Sambung Hendra, jelang HUT Kemerdekaan ke-79 Republik Indonesia, sekaligus menjelang pergantian presiden dan wakil presiden, maka harus dimanfaatkan untuk mengevaluasi model pembangunan.
“Geografis kita jangan diingkari, negara ini adalah negara kelautan dimana perairannya jauh lebih luas daripada daratan. Kami berharap terutama kepada tim transisi pemerintahan selanjutnya benar-benar perhatikan itu,” terangnya.
Lanjut Hendra, dalam memajukan Indonesia yang tidak boleh terlewatkan adalah melibatkan masyarakat pesisir terutama nelayan dalam penentuan kebijakan. Karena selama ini, itu yang kami rasa kurang dilakukan.
Padahal nelayan dapat memberikan informasi-informasi yang faktual di lapangan, yang nantinya akan menjadi dasar perbaikan pembangunan. Tidak hanya untuk sektor kelautan dan perikanan saja, namun untuk bangsa dan negara secara menyeluruh.
KPPMPI meminta nantinya sejumlah posisi pemerintahan diisi oleh sederet orang-orang yang sadar akan bagaimana geografis negara dan jatidiri bangsa. Sehingga dari sana pembangunan akan dimulai, dari laut ke darat bukan sebaliknya apa lagi memandang laut dengan sebelah mata.
Masih kata Hendra, kalau sudah memiliki kesadaran bahwa laut adalah kekuatan bangsa dan negara, tentu kita bisa lebih maju dari negara-negara ASEAN dalam lima tahun ke depan.
Tahap selanjutnya bisa setara dengan negara-negara maju global. Hal ini dapat terwujud bilamana pemerintah hadir dan bergerak maju bersama nelayan.
“Tidak adanya pelibatan nelayan dalam perumusan kebijakan ini berbahaya, yang beranjak maju bukan kesejahteraan namun laju bencana ekologis dan dehumanisasi. Kami sampaikan misalnya, di kampung Dadap Tangerang di mana rumah nelayan digeser sedikit demi sedikit dengan dalih pembangunan. Tentu ini mengancam keberlangsungan hidup keluarga nelayan dan tentu saja kita semua yang bergantung kepada sumber pangan laut,” tandasnya.
