Berita

Ilustrasi/Net

Politik

Masyarakat Jangan Termakan Janji Cabup Polman Dirgha Adhi

RABU, 24 JULI 2024 | 17:47 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Masyarakat harus cerdas dan tidak tidak termakan rayuan program kerja figur-figur yang bakal bertarung dalam Pilkada 2024.

Seperti kata keluarga korban dugaan janji palsu Program Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K) Asriadi Asr. Dia mengimbau masyarakat Kabupaten Polewali Mandar (Polman), Sulawesi Barat, agar tidak termakan bujuk rayu bakal calon Bupati Polman Dirgha Adhi Putra Singkarru.

Bukan tanpa alasan, dia mengingatkan itu karena janji yang digaungkan oleh saudara kandung Dirgha Ratih Megasari Singkarru, semasa mencalonkan diri sebagai anggota legislatif dari Partai NasDem, sampai saat ini belum terealisasi.


Mulanya, Asriadi menceritakan di Desa Dakka, Kecamatan Tapango tempatnya tinggal, Ratih menjanjikan akan memberi beasiswa KIP-K kepada calon mahasiswa yang memilihnya. Namun, hingga saat ia terpilih sebagai anggota DPR RI, Ratih hanya memberi beasiswa kepada satu orang.

"Kalau di desa saya ada beberapa, yang jelas ratusan di desa saya. Cuma untuk yang terealisasi di desa saya itu cuma satu (menerima beasiswa), itu orang dekatnya dia, tim sukses waktu sebelum pileg," kata Asriadi dalam pernyataan tertulis, Rabu (24/7).

Asriadi sebagai salah satu keluarga korban yang termakan rayuan Ratih mengaku, ia sempat ragu dengan janji kampanye tersebut.

Menurutnya, untuk memberikan beasiswa kepada seluruh calon mahasiswa di Kabupaten Polman akan sukar terwujud mengingat keterbatasan kuota di setiap daerahnya.

Oleh karena itu, ia mengimbau kepada seluruh masyarakat, khususnya warga Kabupaten Polman, agar tidak termakan janji serupa yang dilontarkan oleh Adhi.

"Dan sekarang salah satu adiknya (Adhi) ini akan maju di Pilkada 2024, sampai-sampai itu bahasa sampai keluar lagi. Makanya saya bilang ke masyarakat jangan mau dibodoh-bodohi," pungkasnya.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Sekolah Rakyat dan Investasi Penghapusan Kemiskinan Ekstrim

Kamis, 15 Januari 2026 | 22:03

Agenda Danantara Berpotensi Bawa Indonesia Menuju Sentralisme

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:45

JMSI Siap Perkuat Peran Media Daerah Garap Potensi Ekonomi Biru

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:34

PP Himmah Temui Menhut: Para Mafia Hutan Harus Ditindak Tegas!

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:29

Rezim Perdagangan dan Industri Perlu Dirombak

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:15

GMPG Pertanyakan Penanganan Hukum Kasus Pesta Rakyat Garut

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:02

Roy Suryo Ogah Ikuti Langkah Eggi dan Damai Temui Jokowi

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:00

GMNI: Bencana adalah Hasil dari Pilihan Kebijakan

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:42

Pakar Hukum: Korupsi Merusak Demokrasi Hingga Hak Asasi Masyarakat

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:28

DPR Setujui Anggaran 2026 Komnas HAM Rp112 miliar

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:26

Selengkapnya