Berita

Ilustrasi/Net

Politik

Masyarakat Jangan Termakan Janji Cabup Polman Dirgha Adhi

RABU, 24 JULI 2024 | 17:47 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Masyarakat harus cerdas dan tidak tidak termakan rayuan program kerja figur-figur yang bakal bertarung dalam Pilkada 2024.

Seperti kata keluarga korban dugaan janji palsu Program Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K) Asriadi Asr. Dia mengimbau masyarakat Kabupaten Polewali Mandar (Polman), Sulawesi Barat, agar tidak termakan bujuk rayu bakal calon Bupati Polman Dirgha Adhi Putra Singkarru.

Bukan tanpa alasan, dia mengingatkan itu karena janji yang digaungkan oleh saudara kandung Dirgha Ratih Megasari Singkarru, semasa mencalonkan diri sebagai anggota legislatif dari Partai NasDem, sampai saat ini belum terealisasi.


Mulanya, Asriadi menceritakan di Desa Dakka, Kecamatan Tapango tempatnya tinggal, Ratih menjanjikan akan memberi beasiswa KIP-K kepada calon mahasiswa yang memilihnya. Namun, hingga saat ia terpilih sebagai anggota DPR RI, Ratih hanya memberi beasiswa kepada satu orang.

"Kalau di desa saya ada beberapa, yang jelas ratusan di desa saya. Cuma untuk yang terealisasi di desa saya itu cuma satu (menerima beasiswa), itu orang dekatnya dia, tim sukses waktu sebelum pileg," kata Asriadi dalam pernyataan tertulis, Rabu (24/7).

Asriadi sebagai salah satu keluarga korban yang termakan rayuan Ratih mengaku, ia sempat ragu dengan janji kampanye tersebut.

Menurutnya, untuk memberikan beasiswa kepada seluruh calon mahasiswa di Kabupaten Polman akan sukar terwujud mengingat keterbatasan kuota di setiap daerahnya.

Oleh karena itu, ia mengimbau kepada seluruh masyarakat, khususnya warga Kabupaten Polman, agar tidak termakan janji serupa yang dilontarkan oleh Adhi.

"Dan sekarang salah satu adiknya (Adhi) ini akan maju di Pilkada 2024, sampai-sampai itu bahasa sampai keluar lagi. Makanya saya bilang ke masyarakat jangan mau dibodoh-bodohi," pungkasnya.

Populer

Menko Yusril: Mundur dari Jabatan, Tak Gugurkan Tanggung Jawab Hukum Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 19:13

Serahkan Bukti Dugaan Politik Uang Muktamar ke-35 NU, KPK NU Desak KPK Usut Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:51

TNI Tegaskan Lahan Teuku Umar No. 2 Aset Negara

Jumat, 25 September 2026 | 22:39

Firli Bahuri Sandang Gelar Doktor Hukum, Raih Gelar Summa Cumlaude

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 16:33

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

Legislator PAN Minta Menteri Imipas Tangguhkan Pengunduran Diri Dirjenpas Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 17:36

Gugatan Denny Indrayana Sia-sia, cuma Bikin Gaduh

Sabtu, 26 September 2026 | 02:36

UPDATE

Direksi BUMN Butuh Kepastian Hukum, Bukan Kekebalan

Senin, 05 Oktober 2026 | 19:59

Menkop dan Wantimpres Rocky Gerung Hadiri Pra Kongres Syarikat Islam ke-42

Senin, 05 Oktober 2026 | 19:50

Kakak Kandung Ridwan Kamil Dicecar KPK soal Kasus Korupsi bjb

Senin, 05 Oktober 2026 | 19:46

IHSG Menguat 1,36 Persen, Rupiah Masih Dibayangi Konflik Timur Tengah

Senin, 05 Oktober 2026 | 19:38

Legislator PDIP Ungkap Sejumlah Isu yang Dibahas dalam Revisi UU Pemilu

Senin, 05 Oktober 2026 | 19:21

BOP Pantura Bentukan Prabowo untuk Jaga Kawasan Pesisir

Senin, 05 Oktober 2026 | 19:04

Perampasan Aset Tanpa Pemidanaan Rentan Disalahgunakan

Senin, 05 Oktober 2026 | 18:56

Warek Unsoed Dicecar KPK soal Mekanisme PMB Jalur Mandiri

Senin, 05 Oktober 2026 | 18:37

Fitch Pertahankan Rating Tertinggi BTN, Peran di Program 3 Juta Rumah jadi Kunci

Senin, 05 Oktober 2026 | 18:35

GWS Dorong UMKM jadi Ruang Perempuan Perkuat Peran Ekonomi

Senin, 05 Oktober 2026 | 18:25

Selengkapnya