Rekomendasi Mukernas, PKB Dorong Revisi Paket UU Politik

Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mendorong agar dilakukannya revisi undang-undang paket politik.

Hal ini diungkap Wakil Ketua Umum PKB, Jazilul Fawaid alias Gus Jazil mengumumkan hasil Mukernas ini di Room ASEAN 8 Hotel Sultan, Jakarta Pusat, Rabu (24/7).

"Terkait revisi paket UU Politik, memang keserentakan (Pemilu) kemarin akhirnya calon anggota legislatif DPR RI tidak diperbincangkan," katanya.

Gus Jazil menyebut, calon anggota legislatif dianggap tidak mempunyai visi karena mayoritas mata masyarakat terarah ke perhelatan Pilpres.

"Bahkan kita sendiri lebih banyak kampanye Pilpres dari pada kampanye kita sendiri," sambung Gus Jazil.

Isu lain yang disorot adalah keterbatasan akses partai politik (Parpol) terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Padahal, partai politik memiliki peran vital dalam melahirkan pemimpin-pemimpin daerah seperti gubernur, bupati, walikota, hingga presiden.

PKB juga menekankan bahwa dengan peningkatan akses terhadap APBN, partai politik dapat lebih optimal dalam melakukan pendidikan politik kepada masyarakat, pembinaan kader, dan kampanye politik yang sehat dan transparan.

Rekomendasi dari Mukernas PKB ini diharapkan memancing Parpol lainnya untuk ikut bersuara.

Dengan revisi undang-undang paket politik, PKB yakin bahwa partai politik akan semakin kuat dan mampu berkontribusi lebih besar bagi kemajuan bangsa dan negara.