Berita

Ilustrasi/Net

Politik

Di Tengah Skandal Demurrage, P3S Soroti Akuntabilitas dan Transparansi Bulog

RABU, 24 JULI 2024 | 09:18 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Perum Bulog jangan sampai bertransformasi menjadi Perum BUMN aji mumpung, usai terkena skandal demurrage atau denda impor beras sebesar Rp294,5 miliar. 

Direktur Eksekutif Political and Public Policy Studies (P3S) Jerry Massie mempertanyakan akuntabilitas dan kredibilitas Perum Bulog pimpinan pimpinan Bayu Krisnamurthi di tengah skandal tersebut.

Hal tersebut disampaikan Jerry menanggapi Dirut Perum Bayu Krisnamurthi yang mengaku telah menerapkan praktek transparan dalam mekanisme lelang impor beras, namun belakangan harus terlilit skandal demurrage Rp294,5 miliar. 


"Akuntabilitas dan kredibilitas Bulog harus didorong. Kan sudah mau ganti kekuasaan. Jangan aji mumpung lah, mentang-mentang mau akhir masa jabatan," kata Jerry kepada wartawan, Rabu (24/7).

Dalam pengamatan Jerry, selama ini Perum Bulog tidak pernah transparan dalam urusan pengadaan hingga distribusi beras. Katanya, Perum Bulog juga tidak pernah menjelaskan detail soal cadangan dan kebutuhan masyarakat akan beras.

"Kita juga tidak tahu, siapa yang diberikan kepercayaan untuk mengimpor, harganya berapa saat diimpor, saat dijual berapa. Tiba-tiba dinyatakan harus impor untuk menjaga cadangan pangan," tuturnya.

Dengan demikian, Jerry meminta, adanya pengawasan extra atas suplai beras Perum Bulog. Menurutnya, penting dilakukan intervensi dalam pengawasan kerja-kerja Perum Bulog.

“Evaluasi itu Bulog. Selama ini kita tidak pernah tahu flow gudangnya Bulog," tandasnya.

Populer

Jumlah Personel TNI Tidak Masuk Akal

Sabtu, 30 Mei 2026 | 03:36

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

UPDATE

Polri Didorong Selidiki PKS yang Membeli TBS di Bawah Harga Resmi

Selasa, 09 Juni 2026 | 12:23

Kapolri Ngaku Belum Baca Rinci UU Polri yang Baru Disahkan

Selasa, 09 Juni 2026 | 12:17

Pemerintah Ungkap Alasan Kenaikan Batas Usia Pensiun Anggota Polri

Selasa, 09 Juni 2026 | 12:14

Rel Pertama, Palang Terakhir

Selasa, 09 Juni 2026 | 12:09

KPK Temukan Indikasi TPPU dalam Kasus Silmy Karim

Selasa, 09 Juni 2026 | 12:02

Paripurna DPR Sahkan RUU Polri jadi UU

Selasa, 09 Juni 2026 | 11:41

Dewan Kesejahteraan Buruh Batal Dibentuk, Ini Penjelasan Mensesneg

Selasa, 09 Juni 2026 | 11:37

Ada Tiga Modus Propaganda Disintegrasi yang Membonceng Film Pesta Babi

Selasa, 09 Juni 2026 | 11:24

Pertanyakan Laporan Keuangan Danantara, FPHI Bersurat ke Presiden Prabowo

Selasa, 09 Juni 2026 | 11:17

Emas Antam Merosot Rp10.000, Turun ke Level Rp2,73 Juta per Gram

Selasa, 09 Juni 2026 | 10:58

Selengkapnya