Berita

Kepala Badan Pelaksana BPKH, Fadlul Imansyah, usai melakukan konferensi pers di The Hermitage, Jakarta Pusat, Selasa (23/7)/RMOL

Politik

BPKH Siap Ikuti Prosedur Kalau Dipanggil Pansus Haji

SELASA, 23 JULI 2024 | 23:41 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) menegaskan bakal mengikuti seluruh prosedur yang diperlukan kalau dipanggil oleh Panitia Khusus (Pansus) Angket Haji 2024 DPR RI.

"Kami sebagai Badan Pengelola Keuangan Haji akan melaksanakan tupoksi sesuai ketentuan dan Undang-undang yang berlaku," kata Kepala Badan Pelaksana BPKH, Fadlul Imansyah, kepada awak media usai konferensi pers terkait hasil audit BPK di The Hermitage, Jakarta Pusat, Selasa (23/7).

Fadlul mengaku belum mendapatkan informasi apapun terkait rapat Pansus Angket Haji. Menurutnya, saat ini BPKH masih bekerja sesuai tugas dengan fungsinya.


"Sejauh ini kami belum mendapatkan informasi apa-apa soal kelengkapan data dan sebagainya. Jadi, sampai saat ini kami masih bekerja seperti apa yang ditetapkan," imbuhnya.

Lebih lanjut, dia mengaku tidak mengetahui apakah benar Pansus Haji akan melakukan pemanggilan. Namun ia menegaskan akan mengikuti seluruh proses yang ada.

“Kita belum tahu. Kami akan sesuai prosedur saja," sambungnya.

Sebelumnya, Anggota Pansus Angket Haji 2024, Marwan Dasopang menyatakan, akan memanggil pihak-pihak terkait , seperti Kementerian Agama hingga BPKH, untuk dimintai keterangan soal masalah penyelenggaraan ibadah haji.

DPR RI telah sepakat membentuk pansus angket pengawasan haji yang bertugas menelusuri akar permasalahan buruknya penyelenggaraan haji tahun ini, Terutama soal isu penggelapan sisa kuota haji sebanyak 21 ribu yang diduga tidak disalurkan dengan baik.

Populer

Jumlah Personel TNI Tidak Masuk Akal

Sabtu, 30 Mei 2026 | 03:36

Penutupan Alfamart dan Indomaret Jangan Salahkan KDKMP

Kamis, 28 Mei 2026 | 06:00

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

UPDATE

Purbaya Siapkan Sanksi bagi Importir Buntut Kontainer Menumpuk

Minggu, 07 Juni 2026 | 00:21

Kebakaran Rumah di Palmerah, 17 Unit dan 85 Personel Damkar Dikerahkan

Minggu, 07 Juni 2026 | 00:05

Kasus MBG Melebar, Tersangka Sebut 30 Tokoh Besar Terlibat

Sabtu, 06 Juni 2026 | 23:39

Widiyanti Putri Wardhana dan Nusron Wahid Layak Direshuffle

Sabtu, 06 Juni 2026 | 23:38

Kompetisi Ketapel Antar ASN

Sabtu, 06 Juni 2026 | 23:19

Buzzer Jokowi Jangan Dulu Pesta, P21 Bukan Vonis Pengadilan

Sabtu, 06 Juni 2026 | 23:00

Investor Asing Laporkan Dugaan Penyalahgunaan Dana Proyek Marina Bay City ke Polda Bali

Sabtu, 06 Juni 2026 | 22:48

Kritik Rocky Gerung, Gumarang: Menteri Keuangan Bukan Sekadar Kasir

Sabtu, 06 Juni 2026 | 22:27

State-Driven Economy untuk Hentikan Ketimpangan dan Ketergantungan

Sabtu, 06 Juni 2026 | 21:57

Puluhan Miliar Dana Investasi Dipersoalkan, Siapa Bertanggung Jawab di Marina Bay City?

Sabtu, 06 Juni 2026 | 21:33

Selengkapnya