Berita

BPKH saat menggelar konferensi pers terkait hasil audit BPK dalam Laporan Keuangan Haji di The Hermitage, Jakarta Pusat, Selasa (23/7)/RMOL

Bisnis

Dana Haji yang Dikelola BPKH Naik Rp 20 M per Desember 2023

SELASA, 23 JULI 2024 | 22:12 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Dana haji yang dikelola Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) tercatat meningkat per Desember 2023.

Anggota Badan Pelaksana BPKH, Amri Yusuf, mengungkapkan bahwa dana haji yang telah dikelola pada 2023 mencapai Rp166,74 triliun. Angka tersebut naik dari Rp166,54 triliun pada tahun sebelumnya. 

“Dana ini terdiri dari Rp162,88 triliun untuk biaya penyelenggaraan ibadah haji dan Rp3,86 triliun untuk Dana Abadi Umat,” kata Amri dalam laporannya kepada awak media di The Hermitage, Jakarta, Selasa (23/7).


Amri juga menjelaskan bahwa nilai manfaat yang diperoleh pada tahun 2023 mencapai Rp10,93 triliun, atau naik 7,90 persen dari nilai manfaat Rp10,13 triliun pada tahun 2022. Adapun nilai manfaat ini akan digunakan untuk mendukung penyelenggaraan ibadah haji dan distribusi virtual account bagi jemaah tunggu.

Dalam laporannya, Amri mengatakan bahwa keamanan pengelolaan dana haji oleh BPKH juga terbukti dari Rasio Solvabilitas dan Rasio Likuiditas wajib. Rasio Solvabilitas, yang mengukur kemampuan BPKH dalam melunasi utang dan kewajibannya, tercatat sebesar 100,56 persen pada tahun 2023. 

Sementara itu, Rasio Likuiditas wajib yang menunjukkan kemampuan BPKH dalam menyediakan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) berada pada angka 2,09x BPIH. Angka ini melebihi batas minimal 2x BPIH yang diamanatkan UU No.34 tahun 2014.

Atas pencapaian tersebut, Amri mengapresiasi seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam meningkatkan kinerja keuangan haji.

"BPKH mengapresiasi seluruh rekomendasi yang diberikan dan berkomitmen untuk terus meningkatkan kinerja,” ujar Amri dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (23/07).

Laporan keuangan BPKH ini disampaikan setiap semester dan tahunan kepada Presiden dan DPR, sesuai dengan Undang-Undang No 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji.

Dalam pelaksanaannya, laporan keuangan BPKH sendiri diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Tahun ini, BPKH kembali mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK.

Penilaian ini merupakan yang tertinggi dari BPK, yang menunjukkan bahwa BPKH telah mematuhi empat standar audit keuangan yang berlaku, yaitu laporan keuangan yang memadai dan lengkap, kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan, serta sistem internal yang efektif.

“Audit oleh BPK menjadi bukti bahwa dana haji diawasi dengan ketat. BPK menjunjung tinggi independensi, obyektivitas, dan profesionalisme dalam pengawasan Dana Haji," tuturnya.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Mahfud MD: Burhanuddin sudah Terlalu Lama Jabat Jaksa Agung

Jumat, 20 November 2026 | 01:41

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

Beda Keterangan soal Rp800 Juta: Hercules Sebut untuk Pergi ke LN dan Mediasi, KPK Ungkap Dugaan Uang Pengamanan

Kamis, 12 November 2026 | 10:12

UPDATE

Polda Metro Jelaskan Alasan Cakra Adi Ditangkap

Sabtu, 21 November 2026 | 12:25

Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Dicabut, PT RAPP Singgung Penyerapan Puluhan Ribu Tenaga Kerja

Sabtu, 21 November 2026 | 12:13

Legislator PAN Kirim Bantuan Sembako dan Selimut bagi Korban Banjir Agam

Sabtu, 21 November 2026 | 11:59

UMP Jawa Tengah 2027 Naik 14,10 Persen, Tertinggi dalam 10 Tahun

Sabtu, 21 November 2026 | 11:44

Produksi Mobil Nasional Tembus 1,1 Juta Unit, Penjualan Naik 20 Persen

Sabtu, 21 November 2026 | 11:28

Biaya Distribusi Gas Mahal, Industri RI Terancam Kehilangan Daya Saing

Sabtu, 21 November 2026 | 11:17

Buyback Emas Antam Anjlok Rp50.000, Satu Gram Dibanderol Rp2 Juta

Sabtu, 21 November 2026 | 10:58

DJP Kantongi Rp60,1 Triliun dari Setoran Pajak Digital hingga Oktober 2026

Sabtu, 21 November 2026 | 10:42

Lanjutkan Buyback, ELSA Siapkan Dana Rp84,5 Miliar untuk Jaga Stabilitas Saha

Sabtu, 21 November 2026 | 10:36

Pembentukan Tim Penjaringan Munas Perbakin 2026 Diduga Cacat Aturan

Sabtu, 21 November 2026 | 10:22

Selengkapnya