Asuransi Diwajibkan, Kebijakan Ekonomi Jokowi Makin Limbung

Kebijakan ekonomi Presiden Joko Widodo jelang akhir masa jabatannya dinilai semakin goyah, karena muncul rencana mewajibkan asuransi Third Party Liability (TPL) untuk kendaraan bermotor.

Dosen ilmu pemerintahan Universitas Pamulang (UNPAM) Efriza memandang, Presiden Joko Widodo semakin tidak berpihak dalam membuat kebijakan jelang akhir periodenya.

"Pemerintah Jokowi di akhir masa jabatannya semakin limbung. Perencanaan pembuatan kebijakan kerap menghadirkan kontroversi di publik," ujar Efriza kepada RMOL, Selasa (23/7).

Menurutnya, hal ini terjadi karena tidak adanya urgensi dan juga karena tidak ada langkah yang jelas dari pemerintah mengenai kesejahteraan masyarakatnya.

"Kebijakan ini jelas-jelas akan menjadi kejanggalan, karena sudah adanya asuransi melalui Jasa Raharja," tuturnya. 

Oleh karena itu, pengamat politik Citra Institute itu memprediksi, jika kebijakan wajib asuransi TPL diterapkan maka amat memungkinkan masyarakat mengalami pungutan ganda dari sektor asuransi. 

"Jika itu yang terjadi malah menunjukkan pemerintah tak mengetahui kondisi masyarakatnya," demikian Efriza menambahkan.