Berita

Wakil Ketua Komite Sentral Fatah Mahmoud al-Aloul, Menteri Luar Negeri China Wang Yi, dan anggota Hamas Mussa Abu Marzuk dii Beijing pada Selasa, 23 Juli 2024/CNN

Dunia

Teken Deklarasi Beijing, Fatah dan Hamas Siap Bersatu Demi Palestina

SELASA, 23 JULI 2024 | 16:24 WIB | LAPORAN: HANI FATUNNISA

Sebuah perjanjian untuk membentuk pemerintahan rekonsiliasi nasional sementara ditandatangani oleh 14 faksi partai Palestina, termasuk Hamas dan Fatah di Beijing, China pada Selasa (23/7).

Pemerintahan Palestina sementara itu dibuat untuk mengatur situasi darurat setelah perang genosida Israel di Jalur Gaza dan meningkatnya ketegangan di Tepi Barat.

Menteri Luar Negeri China Wang Yi mengatakan bahwa pihak-pihak Palestina telah menandatangani “Deklarasi Beijing” yang berisi komitmen mereka untuk bersatu menyelesaikan konflik.


“Sorotan paling menonjol adalah kesepakatan untuk membentuk pemerintahan rekonsiliasi nasional sementara seputar pemerintahan Gaza pascaperang,” kata Wang, seperti dimuat Al Mayadeen.

Menurut Wang, rekonsiliasi di antara para faksi Palestina tidak akan tercapai tanpa dukungan komunitas internasional. Itu mengapa China ingin berkontribusi dalam upaya tersebut.

"China ingin memainkan peran konstruktif dalam menjaga perdamaian dan stabilitas di Timur Tengah," tegasnya.

Ketegangan meningkat antara faksi Fatah dan Hamas karena berlanjutnya perang dengan Israel.

Presiden Palestina Mahmoud Abbas, yang memimpin Fatah, sebelumnya mengkritik kelompok tersebut atas perang tersebut, sementara Hamas menuduh Abbas memihak Israel.

Mereka berselisih sejak Hamas memenangkan pemilu pada tahun 2006 dan mengambil alih Jalur Gaza setelah perang singkat yang berhasil mengusir pasukan Palestina yang didukung Barat dan setia kepada Abbas.

Sejak saat itu Hamas menguasai Gaza, dan Fatah yang merupakan tulang punggung Otoritas Palestina dan mengelola daerah kantong-kantong Tepi Barat.

Deklarasi di Beijing juga ditandatangani oleh kelompok-kelompok termasuk Jihad Islam, yang berjuang bersama Hamas di Gaza, dan Front Populer untuk Pembebasan Palestina yang berhaluan kiri.

Populer

Rumah Bersejarah di Menteng Berubah Wujud

Sabtu, 07 Maret 2026 | 22:49

Pengacara Terkenal yang Menyita Perhatian Publik

Minggu, 08 Maret 2026 | 11:44

KPK Dikabarkan Gelar OTT di Cilacap Jawa Tengah

Jumat, 13 Maret 2026 | 14:54

Anggaran Pendidikan Diperebutkan, Sistemnya Tak Pernah Dibereskan

Sabtu, 14 Maret 2026 | 07:48

Siapa Berbohong, Fadia Arafiq atau Ahmad Luthfi?

Sabtu, 07 Maret 2026 | 06:42

Bangsa Tak Akan Maju Tanpa Makzulkan Gibran dan Adili Jokowi

Senin, 09 Maret 2026 | 00:13

Prabowo Berpeluang Digeruduk Demo Besar Usai Lebaran

Rabu, 11 Maret 2026 | 06:46

UPDATE

DPR: Penjualan Air Keras Tak Bisa Dilarang Total

Senin, 16 Maret 2026 | 12:16

DPP Arun Dukung Penutupan SPPG Nakal Sunat Anggaran

Senin, 16 Maret 2026 | 12:12

Jumlah Pemudik di Terminal Kalideres Menurun Dibanding Tahun Lalu

Senin, 16 Maret 2026 | 12:10

Perang di Ruang Server

Senin, 16 Maret 2026 | 12:04

Komisi III DPR Keluarkan Rekomendasi Perlindungan untuk Aktivis Andrie Yunus

Senin, 16 Maret 2026 | 12:03

Pos Kesehatan Disiapkan di Titik Keberangkatan Pemudik

Senin, 16 Maret 2026 | 12:02

DPR Siap Panggil Polisi Jika Penyelidikan Kasus Andrie Yunus Mandek

Senin, 16 Maret 2026 | 11:54

Emas Antam Turun Jelang Lebaran

Senin, 16 Maret 2026 | 11:40

Guterres Akui DK PBB Tak Mampu Hentikan Konflik Global

Senin, 16 Maret 2026 | 11:25

KPK Sita Rp1 Miliar Saat Geledah Rumah Kadis PUPR dalam Kasus Suap Bupati Rejang Lebong

Senin, 16 Maret 2026 | 11:16

Selengkapnya