Berita

Ilustrasi/Net

Tekno

Microsoft Akui 8,5 Juta Perangkat Terganggu akibat Pembaruan CrowdStrike

SENIN, 22 JULI 2024 | 11:06 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Sebanyak 8,5 juta perangkat ikut terganggu selama pembaruan perangkat lunak yang dilakukan oleh firma keamanan siber CrowdStrike.

Hal tersebut dikonfirmasi Microsoft dalam posting blognya sehari setelah pembaruan perangkat lunak CrowdStrike memicu pemadaman teknologi besar-besaran yang menghambat berbagai pelayanan umum mulai dari bank hingga maskapai penerbangan.

"Saat ini kami memperkirakan bahwa pembaruan CrowdStrike memengaruhi 8,5 juta perangkat Windows, atau kurang dari satu persen dari semua mesin Windows," katanya dalam blog tersebut, seperti dikutip dari Reuters, Senin (22/7).


"Meskipun persentasenya kecil, dampak ekonomi dan sosial yang luas mencerminkan penggunaan CrowdStrike oleh perusahaan yang menjalankan banyak layanan penting," kata Microsoft.

Perusahaan mengatakan CrowdStrike telah membantu mengembangkan solusi yang akan membantu infrastruktur Azure milik Microsoft mempercepat perbaikan.

Mereka juga menambahkan bahwa CrowdStrike bekerja sama dengan Amazon Web Services dan Google Cloud Platform, berbagi informasi tentang dampak yang dilihat Microsoft di seluruh industri.

Sejak Sabtu, industri perjalanan udara mulai pulih dari gangguan yang mengakibatkan ribuan penerbangan dibatalkan.

Delta Air Lines, salah satu maskapai penerbangan yang paling terpukul, mengatakan bahwa hingga pukul 10 pagi pada hari Sabtu, lebih dari 600 penerbangan telah dibatalkan, dan menambahkan bahwa diperkirakan akan tambahan terjadi.

CrowdStrike merupakan perusahaan keamanan siber asal Amerika Serikat (AS) yang menawarkan intelijen ancaman dan perlindungan dari serangan siber ke berbagai perusahaan besar. 

CrowdStrike banyak digunakan oleh banyak bisnis di seluruh dunia untuk mengelola keamanan PC dan server Windows, termasuk Microsoft. 

CrowdStrike menghasilkan perangkat lunak (software) keamanan untuk server Windows, yaitu Sensor Falcon.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Sekolah Rakyat dan Investasi Penghapusan Kemiskinan Ekstrim

Kamis, 15 Januari 2026 | 22:03

Agenda Danantara Berpotensi Bawa Indonesia Menuju Sentralisme

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:45

JMSI Siap Perkuat Peran Media Daerah Garap Potensi Ekonomi Biru

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:34

PP Himmah Temui Menhut: Para Mafia Hutan Harus Ditindak Tegas!

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:29

Rezim Perdagangan dan Industri Perlu Dirombak

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:15

GMPG Pertanyakan Penanganan Hukum Kasus Pesta Rakyat Garut

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:02

Roy Suryo Ogah Ikuti Langkah Eggi dan Damai Temui Jokowi

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:00

GMNI: Bencana adalah Hasil dari Pilihan Kebijakan

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:42

Pakar Hukum: Korupsi Merusak Demokrasi Hingga Hak Asasi Masyarakat

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:28

DPR Setujui Anggaran 2026 Komnas HAM Rp112 miliar

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:26

Selengkapnya