Berita

Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Susatyo Purnomo Condro, dan Wakapolres AKBP Wirdhanto Hadicaksono, saat meninjau kawasan Monumen Nasional (Monas), Jakarta Pusat/Ist

Presisi

1.231 Personel Gabungan Siap Amankan "Aksi Adili Jokowi"

SENIN, 22 JULI 2024 | 10:09 WIB | LAPORAN: BONFILIO MAHENDRA

Polri menurunkan 1.221 personel gabungan menyikapi "Aksi Adili Jokowi" yang digelar aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) dan berbagai elemen masyarakat, di Kawasan Patung Kuda, Monas, dan sekitarnya, Senin (22/7).

"Untuk pengamanan aksi kami melibatkan 1.231 personel gabungan," kata Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Susatyo Purnomo Condro, di lokasi.

Personel gabungan terdiri dari Polda Metro Jaya, Polres Metro Jakarta Pusat, TNI, Pemda DKI, dan instansi terkait. Mereka ditempatkan di sejumlah titik, termasuk disiapkan mengantisipasi massa aksi yang masuk kawasan Istana Negara.


Sedangkan pengalihan arus lalu lintas bersifat situasional. Rekayasa tergantung dinamika di lapangan.

"Kita lihat jumlah massanya, bila eskalasi meningkat, arus lintas ke Jalan Merdeka Barat dialihkan," tambahnya.

Dia juga mengingatkan kepada seluruh personel yang terlibat pengamanan agar bertindak persuasif, tidak memprovokasi dan terprovokasi, mengedepankan negosiasi, pelayanan humanis, serta menjaga keamanan dan keselamatan.

Sedang kepada peserta unjuk rasa, Susatyo mengimbau agar para koordinator lapangan dan orator berorasi dengan santun dan tidak memprovokasi.

"Lakukan unjuk rasa damai, jangan memaksakan kehendak, tidak anarkis dan tidak merusak fasilitas umum. Hormati dan hargai pengguna jalan yang melintas. Selain itu personel yang terlibat pengamanan tidak ada yang membawa senjata api," kata Susatyo.

Seperti diketahui, BEM SI menggelar aksi unjuk rasa mengadili 10 tahun kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang dinilai gagal dan tidak pro rakyat.

Aliansi BEM SI menilai Jokowi gagal sebagai presiden. Aksi bertajuk 'Selamatkan Indonesia' itu juga mendorong perubahan kebijakan yang lebih berpihak pada kesejahteraan rakyat.

Populer

Enak Jadi Mulyono Bisa Nyambi Komisaris di 12 Perusahaan

Kamis, 12 Februari 2026 | 02:33

Kasihan Jokowi Tergopoh-gopoh Datangi Polresta Solo

Kamis, 12 Februari 2026 | 00:45

Rakyat Menjerit, Pajak Kendaraan di Jateng Naik hingga 60 Persen

Kamis, 12 Februari 2026 | 05:21

Jokowi Layak Digelari Lambe Turah

Senin, 16 Februari 2026 | 12:00

Dua Menteri Prabowo Saling Serang di Ruang Publik

Kamis, 12 Februari 2026 | 04:20

Cara Daftar Mudik Gratis BUMN 2026 Lengkap Beserta Syaratnya

Kamis, 12 Februari 2026 | 20:04

Jokowi Makin Terpojok secara Politik

Minggu, 15 Februari 2026 | 06:59

UPDATE

Tips Aman Belanja Online Ramadan 2026 Bebas Penipuan

Minggu, 22 Februari 2026 | 09:40

Pasukan Elit Kuba Mulai Tinggalkan Venezuela di Tengah Desakan AS

Minggu, 22 Februari 2026 | 09:29

Safari Ramadan Nasdem Perkuat Silaturahmi dan Bangun Optimisme Bangsa

Minggu, 22 Februari 2026 | 09:23

Tips Mudik Mobil Jarak Jauh: Strategi Perjalanan Aman dan Nyaman

Minggu, 22 Februari 2026 | 09:16

Legislator Dorong Pembatasan Mudik Pakai Motor demi Tekan Kecelakaan

Minggu, 22 Februari 2026 | 08:33

Pernyataan Jokowi soal Revisi UU KPK Dinilai Problematis

Minggu, 22 Februari 2026 | 08:26

Tata Kelola Konpres Harus Profesional agar Tak Timbulkan Tafsir Liar

Minggu, 22 Februari 2026 | 08:11

Bukan Gibran, Parpol Berlomba Bidik Kursi Cawapres Prabowo di 2029

Minggu, 22 Februari 2026 | 07:32

Koperasi Induk Tembakau Madura Didorong Perkuat Posisi Tawar Petani

Minggu, 22 Februari 2026 | 07:21

Pemerintah Diminta Kaji Ulang Kesepakatan RI-AS soal Pelonggaran Sertifikasi Halal

Minggu, 22 Februari 2026 | 07:04

Selengkapnya