Berita

Ketua DPP PKB, Luluk Nur Hamidah/Istimewa

Politik

Pilkada Jatim 2024

PKB dan PDIP Masih Cari Kesamaan untuk Raih Kemenangan

SENIN, 22 JULI 2024 | 06:41 WIB | LAPORAN: AGUS DWI

Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) masih dalam proses mencari kesamaan dengan PDIP terkait Pilkada 2024. Terutama untuk di Pilkada Jawa Timur (Jatim).

“PKB-PDIP mencoba mencari kesamaan sedekat mungkin untuk bisa, ya, memperkuatlah kemenangan kita di Pilkada, termasuk di Jawa Timur. PKB-PDIP ini kan dua kekuatan besar yang masing-masing punya basis elektoral yang sangat berbeda, tetapi memiliki irisan yang sangat dekat,” ucap Ketua DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Luluk Nur Hamidah, di Jakarta, Minggu (21/7).

Jika PKB dan PDIP membentuk koalisi, lanjut Luluk, maka tercipta peluang yang besar untuk memenangkan di Pilkada Jatim. Pasalnya, dinamika politik di Jatim sudah berbeda ketika mantan Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa memutuskan maju pada 2018.


Lebih lanjut, menurut anggota Komisi IV DPR RI ini, masyarakat Jatim berhak dipimpin oleh figur yang bersih dan tidak punya beban masa lalu.

“Jadi, ini adalah kesempatan rakyat Jawa Timur untuk buka telinga, buka mata, dan itu bisa dilihat ketika survei elektabilitas incumbent ya. Itu kan tidak atau kurang dari 50 persen sebenarnya. Ini cukup mengkhawatirkan,” paparnya.

”Harusnya kalau incumbent kuat, mestinya di atas 50 persen dong, tetapi kan ternyata masih di bawah 50 persen. Itu artinya apa? Rakyat Jawa Timur masih menunggu kalau ada opsi lain, ada alternatif, figur-figur lain. Nah ini kita sedang matangkan,” sambungnya.

Terkait nama-nama seperti Menteri Sosial Tri Rismaharini atau mantan Ketua PWNU Jatim Marzuki Mustamar yang berpeluang diusung PKB, Luluk memastikan akan melakukan cek lebih dulu ke akar rumput. Apakah mereka memang punya basis pendukung yang cukup kuat atau tidak.

Di sisi lain, Luluk menyebut komunikasi antara PKB dengan PDIP untuk Pilkada Jatim belum bersifat formal atau resmi.

“Karena kalau official, sudah ada agreement (perjanjian). Tetapi kalau (komunikasi) informal itu sudah dilakukan. Bukan hanya di Jatim kan, misalnya juga di Jawa Tengah, di Jakarta, dan juga daerah yang lain,” pungkasnya.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Sekolah Rakyat dan Investasi Penghapusan Kemiskinan Ekstrim

Kamis, 15 Januari 2026 | 22:03

Agenda Danantara Berpotensi Bawa Indonesia Menuju Sentralisme

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:45

JMSI Siap Perkuat Peran Media Daerah Garap Potensi Ekonomi Biru

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:34

PP Himmah Temui Menhut: Para Mafia Hutan Harus Ditindak Tegas!

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:29

Rezim Perdagangan dan Industri Perlu Dirombak

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:15

GMPG Pertanyakan Penanganan Hukum Kasus Pesta Rakyat Garut

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:02

Roy Suryo Ogah Ikuti Langkah Eggi dan Damai Temui Jokowi

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:00

GMNI: Bencana adalah Hasil dari Pilihan Kebijakan

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:42

Pakar Hukum: Korupsi Merusak Demokrasi Hingga Hak Asasi Masyarakat

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:28

DPR Setujui Anggaran 2026 Komnas HAM Rp112 miliar

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:26

Selengkapnya