Berita

Sekjen DPP PDIP, Hasto Kristiyanto/RMOL

Hukum

KPK Sebut Hasto Ada Kaitan di Korupsi Lain Bukan cuma Harun Masiku

MINGGU, 21 JULI 2024 | 21:05 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan bahwa Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PDIP, Hasto Kristiyanto memiliki keterkaitan dengan perkara dugaan korupsi di Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) wilayah Jawa Timur.

Jurubicara KPK, Tessa Mahardika Sugiarto mengatakan, pihaknya membutuhkan keterangan dan pengetahuan Hasto Kristiyanto dalam perkara DJKA wilayah Jawa Timur.

"Saya hanya bisa menyampaikan, menginfokan hal-hal yang sifatnya sudah terkonfirmasi, bahwa yang bersangkutan pasti ada kaitannya," kata Tessa seperti dikutip Kantor Berita Politik dan Ekonomi RMOL, Minggu (21/7).


Bahkan, kata Tessa, tim penyidik akan mendalami keterangan Hasto terkait dokumen-dokumen yang diperoleh tim penyidik.

"Kalau untuk HK (Hasto Kristiyanto) ini, berarti benar ada hal yang perlu diklarifikasi. Ada kaitannya, ada dokumen yang perlu ditanyakan. Jadi bukan karena yang bersangkutan dari mana, sehingga dipanggil, nggak seperti itu," pungkas Tessa.

Hasto mangkir saat dipanggil tim penyidik dalam perkara DJKA yang diagendakan pada Jumat kemarin (19/7). Alasannya, Hasto mengaku baru menerima surat panggilan pada pagi harinya.

Selain kasus DJKA, Hasto sebelumnya juga sudah diperiksa terkait kasus suap yang melibatkan buronan Harun Masiku (HM) selaku mantan Caleg PDIP. Bahkan, KPK juga sudah menyita handphone, serta buku catatan PDIP milik Hasto ketika menggeledah staf Hasto, Kusnadi.



Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Melanggar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Mitra MBG Ultimatum BGN Cabut SE 12/2026 2x24 Jam

Selasa, 23 Juni 2026 | 18:32

Karier Gila-gilaan Mufli Budi Ananda: Dari Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris Krakatau Posco

Senin, 29 Juni 2026 | 00:00

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Tim Mawar dan Tambang

Minggu, 28 Juni 2026 | 04:59

UPDATE

Pelindo Dukung Konsolidasi Logistik BUMN Perkuat Integrasi Rantai Pasok Nasional

Kamis, 02 Juli 2026 | 00:16

Indonesia Harus Tegas Tolak LGBT!

Kamis, 02 Juli 2026 | 00:08

Catatan HUT ke-80 Polri

Rabu, 01 Juli 2026 | 23:40

Bobby Nasution Pulangkan Kontingen Pesparawi Sumut dari Manokwari dengan Biaya Talangan

Rabu, 01 Juli 2026 | 23:20

Ekodiplomasi di antara Geopolitik dan Kedaulatan Konservasi Indonesia

Rabu, 01 Juli 2026 | 23:01

Danantara Sedang Membersihkan Warisan Lama BUMN

Rabu, 01 Juli 2026 | 23:00

Hibah KNPI Kabupaten Bogor Menuai Polemik di Tengah Konflik Internal

Rabu, 01 Juli 2026 | 23:00

Ketua MPR Bicara Islam Toleran dan Persatuan saat Bertemu Grand Mufti Uzbekistan

Rabu, 01 Juli 2026 | 22:55

Papua Harus Dibangun Tanpa Kehilangan Manusianya

Rabu, 01 Juli 2026 | 22:45

DPR Minta Transparansi Rencana Pengadaan Rudal BrahMos

Rabu, 01 Juli 2026 | 22:44

Selengkapnya