Berita

Anggota Komisi VI DPR RI Deddy Yevri Hanteru Sitorus/Ist

Politik

Kader PDIP Minta Asuransi Kendaraan Murah dan Efisien

MINGGU, 21 JULI 2024 | 15:38 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Kewajiban membayar asuransi kendaraan bermotor baik roda empat maupun roda dua dinilai penting, namun pemerintah perlu mencermati ekonomi rakyat, terutama kelas menengah dan bawah.

Demikian disampaikan Anggota Komisi VI DPR RI Deddy Yevri Hanteru Sitorus menanggapi kebijakan pemerintah terkait kewajiban asuransi kendaraan bermotor mulai Januari 2025.

Legislator dari Fraksi PDIP DPR RI ini mengatakan, untuk perlindungan dan keselamatan para pengendara kendaraan bermotor kebijakan asuransi itu dinilai sangat penting.


"Kalau untuk perlindungan ya ada gunanya. Ketika apalagi misalnya dia nabrak orang, kalau motor nabrak mobil, kalau sekarang kan yang punya mobil pasrah, mau ribut?" kata Deddy.

"Kalau ada asuransi kan agak mengurangi gitu lho, beban-beban itu. Ada gunanya," sambungnya.

Menurutnya, dalam mengeluarkan kebijakan itu, pemerintah harus melihat kondisi ekonomi masyarakat saat ini.

"Cuma ya harus memperhatikan daya beli masyarakat, prospek ekonomi ke depan, jadi dibuat skema asuransi itu memang benar-benar mudah, murah, efisien," kata Deddy.

Meski demikian, Deddy mengaku khawatir jika nanti seluruh pengendara kendaraan bermotor wajib asuransi kemudian muncul masalah baru. Yakni sulit mengklaim ketika terjadi musibah.

"Jangan nanti ketika dia mengajukan klaim susahnya minta ampun, banyak ini itu, akhirnya klaim tidak terdeliver yang ada nanti orang lama-lama marah," tutup Deddy.



Populer

Jumlah Personel TNI Tidak Masuk Akal

Sabtu, 30 Mei 2026 | 03:36

Penutupan Alfamart dan Indomaret Jangan Salahkan KDKMP

Kamis, 28 Mei 2026 | 06:00

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

UPDATE

Purbaya Siapkan Sanksi bagi Importir Buntut Kontainer Menumpuk

Minggu, 07 Juni 2026 | 00:21

Kebakaran Rumah di Palmerah, 17 Unit dan 85 Personel Damkar Dikerahkan

Minggu, 07 Juni 2026 | 00:05

Kasus MBG Melebar, Tersangka Sebut 30 Tokoh Besar Terlibat

Sabtu, 06 Juni 2026 | 23:39

Widiyanti Putri Wardhana dan Nusron Wahid Layak Direshuffle

Sabtu, 06 Juni 2026 | 23:38

Kompetisi Ketapel Antar ASN

Sabtu, 06 Juni 2026 | 23:19

Buzzer Jokowi Jangan Dulu Pesta, P21 Bukan Vonis Pengadilan

Sabtu, 06 Juni 2026 | 23:00

Investor Asing Laporkan Dugaan Penyalahgunaan Dana Proyek Marina Bay City ke Polda Bali

Sabtu, 06 Juni 2026 | 22:48

Kritik Rocky Gerung, Gumarang: Menteri Keuangan Bukan Sekadar Kasir

Sabtu, 06 Juni 2026 | 22:27

State-Driven Economy untuk Hentikan Ketimpangan dan Ketergantungan

Sabtu, 06 Juni 2026 | 21:57

Puluhan Miliar Dana Investasi Dipersoalkan, Siapa Bertanggung Jawab di Marina Bay City?

Sabtu, 06 Juni 2026 | 21:33

Selengkapnya