Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto/RMOL
Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, memberikan penjelasan mengenai ketidakhadirannya dalam panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Jumat kemarin (19/7).
Hasto dijadwalkan dipanggil penyidik KPK dalam kapasitasnya sebagai saksi kasus dugaan tindak pidana korupsi di Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) wilayah Jawa Timur.
"Saya sendiri baru tau pagi hari, suratnya sudah seminggu katanya, tapi saat itu saya sedang tugas di Jogja, diterima oleh driver kami, dan kemudian tidak ada laporan, sehingga saya tidak tau," ujar Hasto.
Ia pun menyampaikan permohonan maaf atas ketidakhadirannya karena sedang memimpin rapat pemenangan Pilkada untuk PDIP.
Menurut Hasto, Wasekjen PDIP, Adhie Darmo, yang menjalani pemeriksaan KPK pada Jumat kemarin (19/7) menyebutkan bahwa panggilan tersebut kemungkinan terkait dugaan korupsi perkeretaapian.
Ia menagaskan tak ada kaitannya dengan perkara yang tengah digarap lembaga antirasuah tersebut.
"Saya pribadi tidak ada sangkut pautnya dengan hal tersebut. Tidak ada bisnis, kalau saya disebut sebagai konsultan, memang di KTP saya, karena dulu saya bekerja di BUMN, ruang lingkupnya ada consulting, maka saya tulis konsultan, belum diubah sampai sekarang," jelas Hasto.
Ia juga menjelaskan bahwa panggilan KPK mungkin dikaitkan dengan Pilpres 2019, di mana dirinya menjabat sebagai Sekretaris Tim Pemenangan Jokowi-Ma’ruf.
“Karena terkait ada yang memberikan bantuan, dan kemudian disinyalir bantuan tersebut apakah ini masih didalami oleh KPK, ada kaitannya dengan persoalan korupsi tersebut,” tuturnya.
Terlepas dari apapun itu, Hasto menegaskan komitmen PDIP terhadap penegakan hukum dan pemberantasan korupsi.
“Kami akan hadir, karena kami sejak awal punya komitmen yang sangat besar, terhadap penegakan hukum dan pemberantasan korupsi,” tutup Hasto.
