Berita

Diskusi publik peringatan 28 tahun Kudatuli, bertajuk “Kami Tidak Lupa” di kantor DPP PDIP di Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, pada Sabtu (20/7)/RMOL

Politik

Kudatuli Bukan Sekadar Serangan Bangunan, Tapi Peradaban Demokrasi

SABTU, 20 JULI 2024 | 16:31 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Peristiwa kerusuhan 27 Juli 1996 atau Kudatuli tidak hanya serangan fisik terhadap kantor PDIP, tetapi merupakan serangan terhadap peradaban demokrasi. 

Namun, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri secara gigih dan konsisten memperjuangkan demokrasi di Tanah Air. 

Demikian disampaikan Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto dalam diskusi publik peringatan 28 tahun Kudatuli, bertajuk “Kami Tidak Lupa” di kantor DPP PDIP di Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, pada Sabtu (20/7). 


“Bukan sekedar peristiwa penyerangan kantor 27 Juli, itu adalah serangan terhadap peradaban demokrasi, serangan terhadap sistem hukum, serangan terhadap kemanusiaan dan serangan terhadap lambang kedaulatan partai berupa kantor partai,” kata Hasto. 

Hasto menegaskan, sikap keteguhan Megawati bersama rakyat arus bawah menjadi suatu gerak kemerdekaan untuk berani bersuara, termasuk pers untuk berani bersuara dengan kebebasan pers.

Politisi asal Yogyakarta ini juga mengingatkan bahwa jati diri PDI Perjuangan itu berasal dari perjuangannya. Maka, penyerbuan kantor PDI pada 27 Juli 1996 pada dasarnya bukanlah sekedar serangan terhadap bangunan fisik. 

Atas dasar itulah, Hasto menyampaikan bahwa dirinya juga telah melaporkan kegiatan diskusi Kudatuli ini langsung kepada Megawati.

Dalam pertemuan itu, Hasto mengatakan, seluruh rangkaian acara diskusi Kudatuli ini, sama dengan peringatan pada 9 tahun yang lalu. Namun yang membedakannya adalah suasana kebatinan yang berbeda di 9 tahun lalu dan hari ini.

“Suasana kebatinannya yang semakin menunjukkan bagaimana penyalahgunaan kekuasaan nampaknya semakin menunjukkan kemiripan dari apa yang menjadi setting latar belakang peristiwa 27 Juli 1996 tersebut,” kata Hasto.

Populer

Negara Jangan Kalah dari Mafia, Copot Dirjen Bea Cukai

Selasa, 10 Februari 2026 | 20:36

Direktur P2 Ditjen Bea Cukai Rizal Bantah Ada Setoran ke Atasan

Jumat, 06 Februari 2026 | 03:49

KPK: Warganet Berperan Ungkap Dugaan Pelesiran Ridwan Kamil di LN

Kamis, 05 Februari 2026 | 08:34

Nasabah Laporkan Perusahaan Asuransi ke OJK

Kamis, 05 Februari 2026 | 16:40

Keppres Pengangkatan Adies Kadir Digugat ke PTUN

Rabu, 11 Februari 2026 | 19:58

Koordinator KKN UGM Tak Kenal Jokowi

Rabu, 04 Februari 2026 | 08:36

Lima Orang dari Blueray Cargo Ditangkap saat OTT Pejabat Bea Cukai

Kamis, 05 Februari 2026 | 15:41

UPDATE

Program Prabowo Tak Akan Berdampak Jika Soliditas Internal Rapuh

Jumat, 13 Februari 2026 | 16:03

Prabowo Tantang Danantara Capai Return on Asset 7 Persen

Jumat, 13 Februari 2026 | 16:01

Pakar: Investigasi Digital Forensik Bisa jadi Alat Penegakan Hukum Kasus Investasi

Jumat, 13 Februari 2026 | 15:46

Wapres Tekankan Kuartal I Momentum Emas Sektor Pariwisata

Jumat, 13 Februari 2026 | 15:40

Kapolri Siap Bangun Lebih dari 1.500 SPPG Selama 2026

Jumat, 13 Februari 2026 | 15:26

Kolaborasi Inspiratif: Dari Ilustrasi ke Mesin Pertumbuhan Ekonomi Kreatif

Jumat, 13 Februari 2026 | 15:20

Setnov Hadir, Bahlil Hanya Pidato Singkat di HUT Fraksi Partai Golkar DPR

Jumat, 13 Februari 2026 | 15:18

Kepala BPKH: Desain Kelembagaan Sudah Tepat, Tak Perlu Ubah Struktur

Jumat, 13 Februari 2026 | 15:16

Prabowo Hadiri Indonesia Economic Outlook 2026 di Wisma Danantara

Jumat, 13 Februari 2026 | 14:53

Keuangan Haji Harus Berubah, Wamenhaj Dorong Tata Kelola yang Lebih Modern

Jumat, 13 Februari 2026 | 14:36

Selengkapnya