Berita

Diskusi publik peringatan 28 tahun Kudatuli, bertajuk “Kami Tidak Lupa” di kantor DPP PDIP di Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, pada Sabtu (20/7)/RMOL

Politik

Kudatuli Bukan Sekadar Serangan Bangunan, Tapi Peradaban Demokrasi

SABTU, 20 JULI 2024 | 16:31 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Peristiwa kerusuhan 27 Juli 1996 atau Kudatuli tidak hanya serangan fisik terhadap kantor PDIP, tetapi merupakan serangan terhadap peradaban demokrasi. 

Namun, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri secara gigih dan konsisten memperjuangkan demokrasi di Tanah Air. 

Demikian disampaikan Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto dalam diskusi publik peringatan 28 tahun Kudatuli, bertajuk “Kami Tidak Lupa” di kantor DPP PDIP di Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, pada Sabtu (20/7). 


“Bukan sekedar peristiwa penyerangan kantor 27 Juli, itu adalah serangan terhadap peradaban demokrasi, serangan terhadap sistem hukum, serangan terhadap kemanusiaan dan serangan terhadap lambang kedaulatan partai berupa kantor partai,” kata Hasto. 

Hasto menegaskan, sikap keteguhan Megawati bersama rakyat arus bawah menjadi suatu gerak kemerdekaan untuk berani bersuara, termasuk pers untuk berani bersuara dengan kebebasan pers.

Politisi asal Yogyakarta ini juga mengingatkan bahwa jati diri PDI Perjuangan itu berasal dari perjuangannya. Maka, penyerbuan kantor PDI pada 27 Juli 1996 pada dasarnya bukanlah sekedar serangan terhadap bangunan fisik. 

Atas dasar itulah, Hasto menyampaikan bahwa dirinya juga telah melaporkan kegiatan diskusi Kudatuli ini langsung kepada Megawati.

Dalam pertemuan itu, Hasto mengatakan, seluruh rangkaian acara diskusi Kudatuli ini, sama dengan peringatan pada 9 tahun yang lalu. Namun yang membedakannya adalah suasana kebatinan yang berbeda di 9 tahun lalu dan hari ini.

“Suasana kebatinannya yang semakin menunjukkan bagaimana penyalahgunaan kekuasaan nampaknya semakin menunjukkan kemiripan dari apa yang menjadi setting latar belakang peristiwa 27 Juli 1996 tersebut,” kata Hasto.

Populer

AHY dan Ibas Dilaporkan ke KPK Buntut Lonjakan Harta

Senin, 06 Juli 2026 | 14:49

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Melanggar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Terima Kasih Bang Refly, Nama Saya Sudah Diubah jadi ‘Si Udin’

Selasa, 07 Juli 2026 | 03:14

Karier Gila-gilaan Mufli Budi Ananda: Dari Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris Krakatau Posco

Senin, 29 Juni 2026 | 00:00

Pengacara Nadiem Makarim Dilaporkan ke Peradi Buntut Ucapan "Yang Mulia Takut Ya"

Senin, 06 Juli 2026 | 18:36

Jokowi Tinggalkan Jejak Buruk bagi Masyarakat Adat Lampung

Rabu, 01 Juli 2026 | 04:23

KPK-PPATK Diminta Pastikan Harta AHY dan Ibas dari Sumber Halal

Senin, 06 Juli 2026 | 17:38

UPDATE

Prabowo Akui Punya DNA India, Suka Bergoyang Kalau Ada Musik

Rabu, 08 Juli 2026 | 16:09

Pansus DPR Desak Kemendagri Percepat Penyusunan DIM RUU Daerah Kepulauan

Rabu, 08 Juli 2026 | 16:02

Kapolri Resmikan 80 Jembatan Merah Putih Presisi di Riau, Total Kini 110 Unit

Rabu, 08 Juli 2026 | 15:50

KPK Harus Tegas, Pengembalian Amplop Raja Juli Tidak Hapus Dugaan Pidana

Rabu, 08 Juli 2026 | 15:44

Kejagung Tetapkan Tiga Tersangka Korupsi Tambang PT PMM, Ada Pegawai Bea Cukai

Rabu, 08 Juli 2026 | 15:43

Prabowo Peluk Erat Modi saat Antar Kepulangannya Menuju India

Rabu, 08 Juli 2026 | 15:34

Kekuatan Jokowi cuma Uang, Bukan Ideologi

Rabu, 08 Juli 2026 | 15:32

Memahami Aturan Paspor Diplomatik: Siapa Saja yang Berhak Memilikinya?

Rabu, 08 Juli 2026 | 15:18

Rekor Baru Messi di Piala Dunia Lewati Maradona

Rabu, 08 Juli 2026 | 15:17

Ketidakadilan Laga Argentina vs Mesir Bersifat TSM

Rabu, 08 Juli 2026 | 15:00

Selengkapnya