Berita

Diskusi publik peringatan 28 tahun Kudatuli bertajuk "Kudatuli, Kami Tidak Lupa" di kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta, Sabtu (20/7)/RMOL

Politik

Lupa PDIP, Ribka Tjiptaning: Jokowi Harus Ketemu Saya Biar Normal

SABTU, 20 JULI 2024 | 15:26 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Sikap Presiden Joko Widodo yang telah melupakan akar dan tempat di mana ia tumbuh hingga menjadi seperti saat ini, dikritik Ketua DPP PDIP Ribka Tjiptaning. 

Kritikan itu disampaikan Ribka dalam diskusi publik peringatan 28 tahun Kudatuli bertajuk "Kudatuli, Kami Tidak Lupa" di kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta, Sabtu (20/7).

Menurut Ribka yang berlatar belakang dokter, Jokowi bisa lupa akar karena diduga salah minum obat. 


“Emang Jokowi udah lupa, salah minum obat apa bagaimana ya?” ujarnya. 

Ribka menegaskan, seorang pemimpin sejati itu sedianya memiliki kepemimpinan yang baik. Bukan melupakan akar tempat di mana ia ditempa dan besar hingga menjadi orang nomor satu di republik Indonesia.

“Pemimpin itu punya leadership akan ingat siapa yang membesarkan, kalau sudah lupa jangan-jangan salah minum obat? Jokowi harus ketemu saya dulu biar normal lagi, kita suntik,” kelakarnya disambut riuh tawa peserta diskusi.

Di sisi lain, Ribka menyinggung soal betapa pentingnya peristiwa Kudatuli sebagai tinggal sejarah yang melahirkan reformasi 1998. 

Menurutnya, tanpa Tragedi Kudatuli atau kerusuhan dua puluh tujuh Juli 1996, tidak akan lahir reformasi dan kebebasan seperti saat ini.

“Tidak ada Kudatuli atau 27 Juli tidak ada reformasi. Reformasi itu adalah tonggaknya adalah kasus 27 juli,” kata Ribka.

Dikatakan Ribka, Kudatuli menjadi pemantik lahirnya iklim demokrasi sekaligus mengakhiri hegemoni Presiden Soeharto selama 32 tahun. 

"Kalau tidak ada reformasi tidak ada anak buruh bisa jadi gubernur, tidak ada reformasi tidak ada anak petani bisa jadi bupati, walikota, tidak ada reformasi tidak ada anak tukang kayu jadi presiden," tandasnya.

Populer

Menko Yusril: Mundur dari Jabatan, Tak Gugurkan Tanggung Jawab Hukum Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 19:13

Firli Bahuri Sandang Gelar Doktor Hukum, Raih Gelar Summa Cumlaude

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 16:33

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

Legislator PAN Minta Menteri Imipas Tangguhkan Pengunduran Diri Dirjenpas Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 17:36

Gaji 26 Wantimpres Prabowo Tembus Rp1,9 Miliar Tiap Bulan, Belum Termasuk Fasilitas

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 19:06

Jenderal Dedi Langsung Tancap Gas Siapkan Struktur Organisasi BRAN

Jumat, 02 Oktober 2026 | 01:43

DPRD DKI Bakal Panggil Dishub Buntut Tarif Valet Tembus Rp250 Ribu

Minggu, 27 September 2026 | 14:20

UPDATE

Bos Danantara Ungkap Proses Pangkas BUMN Tak Mudah

Rabu, 07 Oktober 2026 | 12:11

Hingga Siang Nusron Belum Hadir, KPK Masih Menunggu

Rabu, 07 Oktober 2026 | 11:53

PJBS Direvisi, Porsi Saham Bayan Resources yang Dibeli Haji Isam Bertambah Jadi 10,08 Miliar

Rabu, 07 Oktober 2026 | 11:44

Nasib Gibran Kini Tergantung Prabowo

Rabu, 07 Oktober 2026 | 11:37

Empat WNI Pulang ke Tanah Air usai Enam Bulan Disandera Bajak Laut Somalia

Rabu, 07 Oktober 2026 | 11:31

PDIP: Kebohongan Gibran Lulus SMA Sederajat Tercatat dalam Putusan Negara!

Rabu, 07 Oktober 2026 | 11:31

Putusan MK soal Gibran Buka Perdebatan Demokrasi

Rabu, 07 Oktober 2026 | 11:21

DPR Minta Pemerintah Percepat Huntara bagi Korban Gempa Flores

Rabu, 07 Oktober 2026 | 11:19

Rita Widyasari Kembali Diperiksa KPK

Rabu, 07 Oktober 2026 | 11:17

Badai Dekati Amerika, Harga Minyak Naik Lagi

Rabu, 07 Oktober 2026 | 11:01

Selengkapnya