Berita

Mantan Presiden AS Donald Trump saat Konvensi Nasional Partai Republik di Fiserv Forum di Milwaukee pada 15 Juli 2024/Net

Otomotif

Trump Undang Produsen Mobil China Dirikan Pabrik di AS

SABTU, 20 JULI 2024 | 11:26 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Pendekatan Presiden Joe Biden untuk mencegah masuknya kendaraan China ke Amerika Serikat (AS) sepertinya tidak akan diadopsi sepenuhnya oleh Donald Trump seandainya ia kembali berkuasa di Gedung Putih.

Dalam pernyataan terbarunya Trump telah menegaskan kembali keterbukaan bagi produsen mobil China untuk memproduksi mobil di AS sebagai cara untuk mendongkrak perekonomian.

"Saat ini, saat kita berbicara, pabrik-pabrik besar sedang dibangun di seberang perbatasan Meksiko oleh China untuk membuat mobil untuk dijual di AS," kata Trump dalam  seperti dikutip dari Reuters, Sabtu (20/7).


Meskipun pabrik tersebut dibangun oleh China, tetapi Trump menekankan bahwa para operasionalnya dilakukan oleh orang-orang AS. 

"Pabrik-pabrik itu akan dibangun di Amerika Serikat dan orang-orang kita akan mengelola pabrik-pabrik itu," katanya, seraya menambahkan bahwa jika tidak, ia akan mengenakan tarif setinggi 200 persen pada setiap mobil untuk mencegahnya masuk ke negara itu.

Komentar tersebut serupa dengan pernyataan yang ia buat pada Maret lalu di sebuah rapat umum di Ohio, di mana ia menyambut perusahaan-perusahaan otomotif China untuk membangun pabrik di AS, tanpa menyebut nama perusahaan mana pun. 

Namun, diketahui bahwa pembuat kendaraan listrik terbesar di China, BYD, berencana untuk  mendirikan salah satu pabrik otomotif terbesar di Meksiko.

Baik Trump maupun Biden berupaya mencegah mobil buatan China memasuki AS untuk melindungi produsen dalam negeri. Namun, kandidat dari Partai Republik tersebut tampaknya mengambil pendekatan yang lebih transaksional terkait perusahaan China yang membuat mobil di AS.

Sebaliknya, Biden telah secara luas meneliti kendaraan yang memiliki hubungan dengan China, termasuk yang mungkin dibuat di luar negeri. Pemerintahan Biden telah mencoba untuk  mengecualikan  perusahaan yang setidaknya 25 persen sahamnya dimiliki oleh badan pemerintah China dari manfaat keringanan pajak. 

Pemerintahan Biden juga telah meluncurkan penyelidikan  terhadap mobil dengan perangkat lunak buatan China yang dapat membahayakan data dan keselamatan warga AS.

Populer

Duit Rp100 Miliar Hasil OTT KPK Dikabarkan Milik Nusron Wahid

Selasa, 15 September 2026 | 13:16

Advokat Pitra Romadoni Dipanggil Polres Bogor

Rabu, 09 September 2026 | 01:15

Mengenal Pantas Sutardja, Orang Super Kaya AS Berdarah Indonesia

Kamis, 10 September 2026 | 05:04

KPK Belum Tutup Peluang Periksa Bos Rokok HS M Suryo

Sabtu, 12 September 2026 | 06:08

KPK Periksa Karyawan PT SCGU

Selasa, 08 September 2026 | 15:34

Pendatang Baru, Partai Gema Bangsa Siap Verifikasi Pemilu 2029

Minggu, 13 September 2026 | 17:39

KPK Dikabarkan Tetapkan Tangan Kanan Nusron Wahid Hingga Pihak Summarecon sebagai Tersangka

Selasa, 15 September 2026 | 09:40

UPDATE

Wall Street Keluar dari Tekanan, Nasdaq Melonjak 1,69 Persen

Jumat, 18 September 2026 | 08:14

Binar Emas Kembali Berkilau, Harga Melesat Lebih dari 2 Persen

Jumat, 18 September 2026 | 07:35

Bursa Eropa Menguat Tajam setelah Harga Minyak Turun

Jumat, 18 September 2026 | 07:02

UMKM Binaan Peratamina

Jumat, 18 September 2026 | 05:52

KPK Harus Hati-hati Buka Informasi Dugaan Korupsi Bea Cukai ke Publik

Jumat, 18 September 2026 | 05:25

PPN Kejawanan Diproyeksikan jadi Magnet Pertumbuhan Ekonomi Pesisir

Jumat, 18 September 2026 | 04:57

Momentum Memperkuat Akuntabilitas Belanja Negara

Jumat, 18 September 2026 | 04:25

Pembangunan di Papua Perlu Libatkan Kelembagaan Adat

Jumat, 18 September 2026 | 03:48

Perhutani Dorong Ekonomi Desa Lewat Penyaluran PUMK

Jumat, 18 September 2026 | 03:20

Mengawal Garibaldi

Jumat, 18 September 2026 | 02:55

Selengkapnya