Berita

Mantan Presiden AS Donald Trump saat Konvensi Nasional Partai Republik di Fiserv Forum di Milwaukee pada 15 Juli 2024/Net

Otomotif

Trump Undang Produsen Mobil China Dirikan Pabrik di AS

SABTU, 20 JULI 2024 | 11:26 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Pendekatan Presiden Joe Biden untuk mencegah masuknya kendaraan China ke Amerika Serikat (AS) sepertinya tidak akan diadopsi sepenuhnya oleh Donald Trump seandainya ia kembali berkuasa di Gedung Putih.

Dalam pernyataan terbarunya Trump telah menegaskan kembali keterbukaan bagi produsen mobil China untuk memproduksi mobil di AS sebagai cara untuk mendongkrak perekonomian.

"Saat ini, saat kita berbicara, pabrik-pabrik besar sedang dibangun di seberang perbatasan Meksiko oleh China untuk membuat mobil untuk dijual di AS," kata Trump dalam  seperti dikutip dari Reuters, Sabtu (20/7).


Meskipun pabrik tersebut dibangun oleh China, tetapi Trump menekankan bahwa para operasionalnya dilakukan oleh orang-orang AS. 

"Pabrik-pabrik itu akan dibangun di Amerika Serikat dan orang-orang kita akan mengelola pabrik-pabrik itu," katanya, seraya menambahkan bahwa jika tidak, ia akan mengenakan tarif setinggi 200 persen pada setiap mobil untuk mencegahnya masuk ke negara itu.

Komentar tersebut serupa dengan pernyataan yang ia buat pada Maret lalu di sebuah rapat umum di Ohio, di mana ia menyambut perusahaan-perusahaan otomotif China untuk membangun pabrik di AS, tanpa menyebut nama perusahaan mana pun. 

Namun, diketahui bahwa pembuat kendaraan listrik terbesar di China, BYD, berencana untuk  mendirikan salah satu pabrik otomotif terbesar di Meksiko.

Baik Trump maupun Biden berupaya mencegah mobil buatan China memasuki AS untuk melindungi produsen dalam negeri. Namun, kandidat dari Partai Republik tersebut tampaknya mengambil pendekatan yang lebih transaksional terkait perusahaan China yang membuat mobil di AS.

Sebaliknya, Biden telah secara luas meneliti kendaraan yang memiliki hubungan dengan China, termasuk yang mungkin dibuat di luar negeri. Pemerintahan Biden telah mencoba untuk  mengecualikan  perusahaan yang setidaknya 25 persen sahamnya dimiliki oleh badan pemerintah China dari manfaat keringanan pajak. 

Pemerintahan Biden juga telah meluncurkan penyelidikan  terhadap mobil dengan perangkat lunak buatan China yang dapat membahayakan data dan keselamatan warga AS.

Populer

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

Ketika Kebenaran Nasib Buruh Migran Dianggap Ancaman

Sabtu, 20 Desember 2025 | 12:33

OTT KPK juga Tangkap Haji Kunang Ayah Bupati Bekasi

Jumat, 19 Desember 2025 | 03:10

Uang yang Diamankan dari Rumah Pribadi SF Hariyanto Diduga Hasil Pemerasan

Rabu, 17 Desember 2025 | 08:37

Kajari Bekasi Eddy Sumarman yang Dikaitkan OTT KPK Tak Punya Rumah dan Kendaraan

Sabtu, 20 Desember 2025 | 14:07

Kejagung Ancam Tak Perpanjang Tugas Jaksa di KPK

Sabtu, 20 Desember 2025 | 16:35

UPDATE

Trump Serang Demokrat dalam Pesan Malam Natal

Kamis, 25 Desember 2025 | 16:04

BUMN Target 500 Rumah Korban Banjir Rampung dalam Seminggu

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:20

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

Gibran Minta Pendeta dan Romo Terus Menjaga Toleransi

Kamis, 25 Desember 2025 | 14:40

BGN Sebut Tak Paksa Siswa Datang ke Sekolah Ambil MBG, Nanik: Bisa Diwakilkan Orang Tua

Kamis, 25 Desember 2025 | 14:39

Posko Pengungsian Sumut Disulap jadi Gereja demi Rayakan Natal

Kamis, 25 Desember 2025 | 14:20

Banyak Kepala Daerah Diciduk KPK, Kardinal Suharyo Ingatkan Pejabat Harus Tobat

Kamis, 25 Desember 2025 | 14:15

Arsitektur Nalar, Menata Ulang Nurani Pendidikan

Kamis, 25 Desember 2025 | 14:13

Kepala BUMN Temui Seskab di Malam Natal, Bahas Apa?

Kamis, 25 Desember 2025 | 14:03

Harga Bitcoin Naik Terdorong Faktor El Salvador-Musk

Kamis, 25 Desember 2025 | 13:58

Selengkapnya