Berita

Mantan Presiden AS Donald Trump saat Konvensi Nasional Partai Republik di Fiserv Forum di Milwaukee pada 15 Juli 2024/Net

Otomotif

Trump Undang Produsen Mobil China Dirikan Pabrik di AS

SABTU, 20 JULI 2024 | 11:26 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Pendekatan Presiden Joe Biden untuk mencegah masuknya kendaraan China ke Amerika Serikat (AS) sepertinya tidak akan diadopsi sepenuhnya oleh Donald Trump seandainya ia kembali berkuasa di Gedung Putih.

Dalam pernyataan terbarunya Trump telah menegaskan kembali keterbukaan bagi produsen mobil China untuk memproduksi mobil di AS sebagai cara untuk mendongkrak perekonomian.

"Saat ini, saat kita berbicara, pabrik-pabrik besar sedang dibangun di seberang perbatasan Meksiko oleh China untuk membuat mobil untuk dijual di AS," kata Trump dalam  seperti dikutip dari Reuters, Sabtu (20/7).


Meskipun pabrik tersebut dibangun oleh China, tetapi Trump menekankan bahwa para operasionalnya dilakukan oleh orang-orang AS. 

"Pabrik-pabrik itu akan dibangun di Amerika Serikat dan orang-orang kita akan mengelola pabrik-pabrik itu," katanya, seraya menambahkan bahwa jika tidak, ia akan mengenakan tarif setinggi 200 persen pada setiap mobil untuk mencegahnya masuk ke negara itu.

Komentar tersebut serupa dengan pernyataan yang ia buat pada Maret lalu di sebuah rapat umum di Ohio, di mana ia menyambut perusahaan-perusahaan otomotif China untuk membangun pabrik di AS, tanpa menyebut nama perusahaan mana pun. 

Namun, diketahui bahwa pembuat kendaraan listrik terbesar di China, BYD, berencana untuk  mendirikan salah satu pabrik otomotif terbesar di Meksiko.

Baik Trump maupun Biden berupaya mencegah mobil buatan China memasuki AS untuk melindungi produsen dalam negeri. Namun, kandidat dari Partai Republik tersebut tampaknya mengambil pendekatan yang lebih transaksional terkait perusahaan China yang membuat mobil di AS.

Sebaliknya, Biden telah secara luas meneliti kendaraan yang memiliki hubungan dengan China, termasuk yang mungkin dibuat di luar negeri. Pemerintahan Biden telah mencoba untuk  mengecualikan  perusahaan yang setidaknya 25 persen sahamnya dimiliki oleh badan pemerintah China dari manfaat keringanan pajak. 

Pemerintahan Biden juga telah meluncurkan penyelidikan  terhadap mobil dengan perangkat lunak buatan China yang dapat membahayakan data dan keselamatan warga AS.

Populer

Jaksa Belum Yakin Hasil Forensik Ijazah Jokowi

Rabu, 06 Mei 2026 | 18:31

Abu Janda Cs Jangan Sampai Lolos

Minggu, 10 Mei 2026 | 02:00

Profil Achmad Syahri Assidiqi: Legislator Gerindra 'Gamer' Anak Eks DPR RI

Selasa, 12 Mei 2026 | 20:12

Sikap Dudung Pasang Badan Bela Seskab Teddy Berlebihan

Rabu, 06 Mei 2026 | 03:39

Wali Murid Sekolah Islam Terpadu di Tangerang Korban Investasi Bodong Lapor Polisi

Minggu, 10 Mei 2026 | 02:13

Jangan Biarkan Dua Juri Final LCC Lolos dari Sanksi UU ASN

Kamis, 14 Mei 2026 | 12:43

Nama Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terseret di Dakwaan Bos Blueray Cargo

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:16

UPDATE

Konflik Agraria di Program Lumbung Pangan

Minggu, 17 Mei 2026 | 03:59

Riset Advokasi Harus Perjuangkan Kebutuhan Masyarakat

Minggu, 17 Mei 2026 | 03:36

Hati-hati! Pelemahan Rupiah Juga Bisa Hantam Warga Desa

Minggu, 17 Mei 2026 | 03:19

Kebangkitan Diplomasi Korporat di Balik Pertemuan Trump-Xi

Minggu, 17 Mei 2026 | 02:59

Pemkot Semarang Gercep Tangani Banjir Tugu-Ngaliyan

Minggu, 17 Mei 2026 | 02:33

TNI AD Pastikan Penanganan Insiden Panhead Cafe Berjalan Transparan

Minggu, 17 Mei 2026 | 02:12

Mantan Pimpinan KPK Sebut Vonis Banding Luhur Ngawur

Minggu, 17 Mei 2026 | 01:50

Jokowi-PSI Babak Belur Usai Serang JK Pakai Isu Agama

Minggu, 17 Mei 2026 | 01:25

Pemkot Semarang Pastikan Penanganan Permanen di Jalan Citarum

Minggu, 17 Mei 2026 | 01:10

Celios: Prabowo Kayaknya Perlu Dibriefing Ekonomi 101

Minggu, 17 Mei 2026 | 00:54

Selengkapnya