Berita

Mantan Presiden AS Donald Trump saat Konvensi Nasional Partai Republik di Fiserv Forum di Milwaukee pada 15 Juli 2024/Net

Otomotif

Trump Undang Produsen Mobil China Dirikan Pabrik di AS

SABTU, 20 JULI 2024 | 11:26 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Pendekatan Presiden Joe Biden untuk mencegah masuknya kendaraan China ke Amerika Serikat (AS) sepertinya tidak akan diadopsi sepenuhnya oleh Donald Trump seandainya ia kembali berkuasa di Gedung Putih.

Dalam pernyataan terbarunya Trump telah menegaskan kembali keterbukaan bagi produsen mobil China untuk memproduksi mobil di AS sebagai cara untuk mendongkrak perekonomian.

"Saat ini, saat kita berbicara, pabrik-pabrik besar sedang dibangun di seberang perbatasan Meksiko oleh China untuk membuat mobil untuk dijual di AS," kata Trump dalam  seperti dikutip dari Reuters, Sabtu (20/7).


Meskipun pabrik tersebut dibangun oleh China, tetapi Trump menekankan bahwa para operasionalnya dilakukan oleh orang-orang AS. 

"Pabrik-pabrik itu akan dibangun di Amerika Serikat dan orang-orang kita akan mengelola pabrik-pabrik itu," katanya, seraya menambahkan bahwa jika tidak, ia akan mengenakan tarif setinggi 200 persen pada setiap mobil untuk mencegahnya masuk ke negara itu.

Komentar tersebut serupa dengan pernyataan yang ia buat pada Maret lalu di sebuah rapat umum di Ohio, di mana ia menyambut perusahaan-perusahaan otomotif China untuk membangun pabrik di AS, tanpa menyebut nama perusahaan mana pun. 

Namun, diketahui bahwa pembuat kendaraan listrik terbesar di China, BYD, berencana untuk  mendirikan salah satu pabrik otomotif terbesar di Meksiko.

Baik Trump maupun Biden berupaya mencegah mobil buatan China memasuki AS untuk melindungi produsen dalam negeri. Namun, kandidat dari Partai Republik tersebut tampaknya mengambil pendekatan yang lebih transaksional terkait perusahaan China yang membuat mobil di AS.

Sebaliknya, Biden telah secara luas meneliti kendaraan yang memiliki hubungan dengan China, termasuk yang mungkin dibuat di luar negeri. Pemerintahan Biden telah mencoba untuk  mengecualikan  perusahaan yang setidaknya 25 persen sahamnya dimiliki oleh badan pemerintah China dari manfaat keringanan pajak. 

Pemerintahan Biden juga telah meluncurkan penyelidikan  terhadap mobil dengan perangkat lunak buatan China yang dapat membahayakan data dan keselamatan warga AS.

Populer

Bobby dan Raja Juli Paling Bertanggung Jawab terhadap Bencana di Sumut

Senin, 01 Desember 2025 | 02:29

NU dan Muhammadiyah Dikutuk Tambang

Minggu, 30 November 2025 | 02:12

Padang Diterjang Banjir Bandang

Jumat, 28 November 2025 | 00:32

Sergap Kapal Nikel

Kamis, 27 November 2025 | 05:59

Peluncuran Tiga Pusat Studi Baru

Jumat, 28 November 2025 | 02:08

Bersihkan Sisa Bencana

Jumat, 28 November 2025 | 04:14

Evakuasi Banjir Tapsel

Kamis, 27 November 2025 | 03:45

UPDATE

Tragedi Nasional dari Sumatra dan Suara yang Terlambat Kita Dengarkan

Jumat, 05 Desember 2025 | 15:44

Produktivitas Masih di Bawah ASEAN, Pemerintah Susun Langkah Percepatan

Jumat, 05 Desember 2025 | 15:41

Lewat Pantun Cak Imin Serukan Perbaiki Alam Bukan Cari Keributan

Jumat, 05 Desember 2025 | 15:38

Bank Mandiri Sabet 5 Penghargaan BI

Jumat, 05 Desember 2025 | 15:27

Liga Muslim Dunia Siap Lobi MBS untuk Permudah Pembangunan Kampung Haji Indonesia

Jumat, 05 Desember 2025 | 15:18

Banjir Rob di Pesisir Jakarta Berangsur Surut

Jumat, 05 Desember 2025 | 15:13

RI–Timor Leste Sepakat Majukan Koperasi

Jumat, 05 Desember 2025 | 15:08

Revisi UU Cipta Kerja Mendesak di Tengah Kerusakan Hutan Sumatera

Jumat, 05 Desember 2025 | 14:57

Bahlil Telusuri Dugaan Keterkaitan Tambang Martabe dengan Banjir Sumut

Jumat, 05 Desember 2025 | 14:48

BI: Cadangan Devisa RI Rp2.499 Triliun per Akhir November 2025

Jumat, 05 Desember 2025 | 14:39

Selengkapnya