Berita

Mantan Presiden AS Donald Trump saat Konvensi Nasional Partai Republik di Fiserv Forum di Milwaukee pada 15 Juli 2024/Net

Otomotif

Trump Undang Produsen Mobil China Dirikan Pabrik di AS

SABTU, 20 JULI 2024 | 11:26 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Pendekatan Presiden Joe Biden untuk mencegah masuknya kendaraan China ke Amerika Serikat (AS) sepertinya tidak akan diadopsi sepenuhnya oleh Donald Trump seandainya ia kembali berkuasa di Gedung Putih.

Dalam pernyataan terbarunya Trump telah menegaskan kembali keterbukaan bagi produsen mobil China untuk memproduksi mobil di AS sebagai cara untuk mendongkrak perekonomian.

"Saat ini, saat kita berbicara, pabrik-pabrik besar sedang dibangun di seberang perbatasan Meksiko oleh China untuk membuat mobil untuk dijual di AS," kata Trump dalam  seperti dikutip dari Reuters, Sabtu (20/7).

Meskipun pabrik tersebut dibangun oleh China, tetapi Trump menekankan bahwa para operasionalnya dilakukan oleh orang-orang AS. 

"Pabrik-pabrik itu akan dibangun di Amerika Serikat dan orang-orang kita akan mengelola pabrik-pabrik itu," katanya, seraya menambahkan bahwa jika tidak, ia akan mengenakan tarif setinggi 200 persen pada setiap mobil untuk mencegahnya masuk ke negara itu.

Komentar tersebut serupa dengan pernyataan yang ia buat pada Maret lalu di sebuah rapat umum di Ohio, di mana ia menyambut perusahaan-perusahaan otomotif China untuk membangun pabrik di AS, tanpa menyebut nama perusahaan mana pun. 

Namun, diketahui bahwa pembuat kendaraan listrik terbesar di China, BYD, berencana untuk  mendirikan salah satu pabrik otomotif terbesar di Meksiko.

Baik Trump maupun Biden berupaya mencegah mobil buatan China memasuki AS untuk melindungi produsen dalam negeri. Namun, kandidat dari Partai Republik tersebut tampaknya mengambil pendekatan yang lebih transaksional terkait perusahaan China yang membuat mobil di AS.

Sebaliknya, Biden telah secara luas meneliti kendaraan yang memiliki hubungan dengan China, termasuk yang mungkin dibuat di luar negeri. Pemerintahan Biden telah mencoba untuk  mengecualikan  perusahaan yang setidaknya 25 persen sahamnya dimiliki oleh badan pemerintah China dari manfaat keringanan pajak. 

Pemerintahan Biden juga telah meluncurkan penyelidikan  terhadap mobil dengan perangkat lunak buatan China yang dapat membahayakan data dan keselamatan warga AS.

Populer

Fenomena Seragam Militer di Ormas

Minggu, 16 Februari 2025 | 04:50

Asian Paints Hengkang dari Indonesia dengan Kerugian Rp158 Miliar

Sabtu, 15 Februari 2025 | 09:54

Bos Sinarmas Indra Widjaja Mangkir

Kamis, 13 Februari 2025 | 07:44

PT Lumbung Kencana Sakti Diduga Tunggangi Demo Warga Kapuk Muara

Selasa, 18 Februari 2025 | 03:39

Temuan Gemah: Pengembang PIK 2 Beli Tanah Warga Jauh di Atas NJOP

Jumat, 14 Februari 2025 | 21:40

Pengiriman 13 Tabung Raksasa dari Semarang ke Banjarnegara Bikin Heboh Pengendara

Senin, 17 Februari 2025 | 06:32

Dugaan Tunggangi Aksi Warga Kapuk Muara, Mabes Polri Diminta Periksa PT Lumbung Kencana Sakti

Selasa, 18 Februari 2025 | 17:59

UPDATE

Prabowo Kumpulkan Puluhan Pemred Media di Hambalang, Bahas Isu Terkini

Minggu, 23 Februari 2025 | 11:20

Pemerintahan Prabowo Tegas Tolak Amnesti Bandar Narkoba

Minggu, 23 Februari 2025 | 11:12

Trump Minta Ukraina Kembalikan Dana Bantuan yang Diberikan AS

Minggu, 23 Februari 2025 | 11:12

BPI Danantara Himpun Penghematan Buat Investasi di Hilirisasi

Minggu, 23 Februari 2025 | 11:11

Semoga Putusan Sengketa Pilkada MK Bukan Akibat Tekanan Politik

Minggu, 23 Februari 2025 | 10:57

Kejari Muba Geledah Kantor Pengusaha H Alim

Minggu, 23 Februari 2025 | 10:50

Zulhas Pastikan Stok Pangan Bulan Puasa Aman

Minggu, 23 Februari 2025 | 10:30

Banyak Laporan Dugaan Korupsi Keluarga Jokowi Sudah Masuk KPK

Minggu, 23 Februari 2025 | 10:08

Warga Taman Rasuna Gelar Jalan Sehat Sambut Ramadan

Minggu, 23 Februari 2025 | 09:47

Zulhas soal #KaburAjaDulu: Bentuk Kecintaan Terhadap Negara

Minggu, 23 Februari 2025 | 09:32

Selengkapnya