Berita

Ilustrasi Pilkada 2024/Net

Politik

Cegah Penyebaran Hoax Jelang Pilkada dengan Deteksi Dini

SABTU, 20 JULI 2024 | 07:17 WIB | LAPORAN: AGUS DWI

Sebaran hoax alias berita bohong berpotensi marak terjadi menjelang pelaksanaan Pilkada Serentak 2024. Langka-langkah antisipasi perlu diterapkan guna meredam hoax tersebar luas kepada masyarakat.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Jabar, Ika Mardiah mengatakan, deteksi dini potensi hoax perlu dilakukan unit sapu bersih (saber) hoax daerah di 27 kabupaten/kota sejak jauh hari, bukan hanya saat gelaran pilkada. 

"Deteksi dini potensi hoax itu sebaiknya dilakukan segera untuk mencegah tersebar luas," kata Ika Mardiah dalam rangkaian IKP Fest 2024 di Kabupaten Karawang, Jumat (19/7). 


Senada, Ketua Jabar Saber Hoax (JSH) Jabar, Alfianto Yustinova, meminta jajarannya di daerah agar terus-menerus menyosialisasikan langkah cegah hoax kepada masyarakat. 

"Sosialisasi langkah cegah hoax juga harus terus dilakukan agar masyarakat lebih aware dan tidak mudah termakan hoax," tegas Alfian, dikutip RMOLJabar, Jumat (19/7). 

Sementara, Ketua Program Studi Ilmu Pascasarjana Ilmu Politik Universitas Padjadjaran (Unpad), Mudiyati Rahmatunnisa mengatakan, potensi hoax setiap pemilu atau pilkada selalu besar. Terlebih di Indonesia, termasuk Jabar dengan pengguna media sosial terbanyak. 

"Sampai Januari 2024, pengguna internet di Indonesia sebanyak 185,8 juta, termasuk di dalamnya pengguna media sosial yang jumlahnya cukup banyak. Indikator ini menjadi peluang besar untuk penyebaran hoax," ungkap Mudiyati. 

Ia pun mendorong masyarakat terus diingatkan tentang ciri-ciri utama dari berita bohong atau hoax agar bisa cegah dini dan informasi bohong tidak tersebar. 

"Beberapa ciri utama hoax adalah judul berita yang bombastis, selalu minta disebarkan, isi, dan judul tidak bersesuaian, kemudian selalu mencantumkan nama pesohor atau lembaga terpercaya," paparnya. 

Mudiyati juga menjelaskan tentang bahaya hoax terhadap pilkada, di antaranya bisa mendelegitimasi hasil pilkada dan mengacaukan informasi pilkada. 

"Apalagi pada Pilkada 2024 berita hoax akan lebih bahaya karena menggunakan media video editan yang mudah sekali langsung dipercaya masyarakat," pungkas Mudiyati.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

IJTI: Buku Saku 0 Persen Rujukan Penting Pers dan Publik

Sabtu, 11 April 2026 | 18:18

Prabowo Minta Maaf Belum Bawa Pencak Silat ke Olimpiade

Sabtu, 11 April 2026 | 17:50

Aktivis Tegas Lawan Pengkhianat Konstitusi

Sabtu, 11 April 2026 | 17:27

OTT KPK Tangkap 18 Orang, Bupati Tulungagung Digulung

Sabtu, 11 April 2026 | 16:19

Ingatkan JK, Banggar DPR: Kenaikan Harga BBM Bisa Turunkan Daya Beli Masyarakat

Sabtu, 11 April 2026 | 16:14

Wamen Ossy: Satgas PKH Wujud Penyelamatan Kekayaan Negara

Sabtu, 11 April 2026 | 15:54

Jawab Tren, TV Estetik dengan Teknologi Flagship Diluncurkan

Sabtu, 11 April 2026 | 15:21

KNPI Soroti Gerakan Pemakzulan: Sebut Capaian Pemerintahan Prabowo Sangat Nyata

Sabtu, 11 April 2026 | 14:54

Setelah 34 Tahun, Prabowo Pamit dari Kursi Ketum IPSI di Munas XVI

Sabtu, 11 April 2026 | 14:47

Hadiri Munas IPSI, Prabowo Ungkap Jejak Keluarga dalam Dunia Pencak Silat

Sabtu, 11 April 2026 | 14:28

Selengkapnya