Berita

Ilustrasi Pilkada 2024/Net

Politik

Cegah Penyebaran Hoax Jelang Pilkada dengan Deteksi Dini

SABTU, 20 JULI 2024 | 07:17 WIB | LAPORAN: AGUS DWI

Sebaran hoax alias berita bohong berpotensi marak terjadi menjelang pelaksanaan Pilkada Serentak 2024. Langka-langkah antisipasi perlu diterapkan guna meredam hoax tersebar luas kepada masyarakat.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Jabar, Ika Mardiah mengatakan, deteksi dini potensi hoax perlu dilakukan unit sapu bersih (saber) hoax daerah di 27 kabupaten/kota sejak jauh hari, bukan hanya saat gelaran pilkada. 

"Deteksi dini potensi hoax itu sebaiknya dilakukan segera untuk mencegah tersebar luas," kata Ika Mardiah dalam rangkaian IKP Fest 2024 di Kabupaten Karawang, Jumat (19/7). 


Senada, Ketua Jabar Saber Hoax (JSH) Jabar, Alfianto Yustinova, meminta jajarannya di daerah agar terus-menerus menyosialisasikan langkah cegah hoax kepada masyarakat. 

"Sosialisasi langkah cegah hoax juga harus terus dilakukan agar masyarakat lebih aware dan tidak mudah termakan hoax," tegas Alfian, dikutip RMOLJabar, Jumat (19/7). 

Sementara, Ketua Program Studi Ilmu Pascasarjana Ilmu Politik Universitas Padjadjaran (Unpad), Mudiyati Rahmatunnisa mengatakan, potensi hoax setiap pemilu atau pilkada selalu besar. Terlebih di Indonesia, termasuk Jabar dengan pengguna media sosial terbanyak. 

"Sampai Januari 2024, pengguna internet di Indonesia sebanyak 185,8 juta, termasuk di dalamnya pengguna media sosial yang jumlahnya cukup banyak. Indikator ini menjadi peluang besar untuk penyebaran hoax," ungkap Mudiyati. 

Ia pun mendorong masyarakat terus diingatkan tentang ciri-ciri utama dari berita bohong atau hoax agar bisa cegah dini dan informasi bohong tidak tersebar. 

"Beberapa ciri utama hoax adalah judul berita yang bombastis, selalu minta disebarkan, isi, dan judul tidak bersesuaian, kemudian selalu mencantumkan nama pesohor atau lembaga terpercaya," paparnya. 

Mudiyati juga menjelaskan tentang bahaya hoax terhadap pilkada, di antaranya bisa mendelegitimasi hasil pilkada dan mengacaukan informasi pilkada. 

"Apalagi pada Pilkada 2024 berita hoax akan lebih bahaya karena menggunakan media video editan yang mudah sekali langsung dipercaya masyarakat," pungkas Mudiyati.

Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Melanggar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Mitra MBG Ultimatum BGN Cabut SE 12/2026 2x24 Jam

Selasa, 23 Juni 2026 | 18:32

Karier Gila-gilaan Mufli Budi Ananda: Dari Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris Krakatau Posco

Senin, 29 Juni 2026 | 00:00

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Tim Mawar dan Tambang

Minggu, 28 Juni 2026 | 04:59

UPDATE

Pelindo Dukung Konsolidasi Logistik BUMN Perkuat Integrasi Rantai Pasok Nasional

Kamis, 02 Juli 2026 | 00:16

Indonesia Harus Tegas Tolak LGBT!

Kamis, 02 Juli 2026 | 00:08

Catatan HUT ke-80 Polri

Rabu, 01 Juli 2026 | 23:40

Bobby Nasution Pulangkan Kontingen Pesparawi Sumut dari Manokwari dengan Biaya Talangan

Rabu, 01 Juli 2026 | 23:20

Ekodiplomasi di antara Geopolitik dan Kedaulatan Konservasi Indonesia

Rabu, 01 Juli 2026 | 23:01

Danantara Sedang Membersihkan Warisan Lama BUMN

Rabu, 01 Juli 2026 | 23:00

Hibah KNPI Kabupaten Bogor Menuai Polemik di Tengah Konflik Internal

Rabu, 01 Juli 2026 | 23:00

Ketua MPR Bicara Islam Toleran dan Persatuan saat Bertemu Grand Mufti Uzbekistan

Rabu, 01 Juli 2026 | 22:55

Papua Harus Dibangun Tanpa Kehilangan Manusianya

Rabu, 01 Juli 2026 | 22:45

DPR Minta Transparansi Rencana Pengadaan Rudal BrahMos

Rabu, 01 Juli 2026 | 22:44

Selengkapnya