Berita

Ilustrasi Pilkada 2024/Net

Politik

Cegah Penyebaran Hoax Jelang Pilkada dengan Deteksi Dini

SABTU, 20 JULI 2024 | 07:17 WIB | LAPORAN: AGUS DWI

Sebaran hoax alias berita bohong berpotensi marak terjadi menjelang pelaksanaan Pilkada Serentak 2024. Langka-langkah antisipasi perlu diterapkan guna meredam hoax tersebar luas kepada masyarakat.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Jabar, Ika Mardiah mengatakan, deteksi dini potensi hoax perlu dilakukan unit sapu bersih (saber) hoax daerah di 27 kabupaten/kota sejak jauh hari, bukan hanya saat gelaran pilkada. 

"Deteksi dini potensi hoax itu sebaiknya dilakukan segera untuk mencegah tersebar luas," kata Ika Mardiah dalam rangkaian IKP Fest 2024 di Kabupaten Karawang, Jumat (19/7). 


Senada, Ketua Jabar Saber Hoax (JSH) Jabar, Alfianto Yustinova, meminta jajarannya di daerah agar terus-menerus menyosialisasikan langkah cegah hoax kepada masyarakat. 

"Sosialisasi langkah cegah hoax juga harus terus dilakukan agar masyarakat lebih aware dan tidak mudah termakan hoax," tegas Alfian, dikutip RMOLJabar, Jumat (19/7). 

Sementara, Ketua Program Studi Ilmu Pascasarjana Ilmu Politik Universitas Padjadjaran (Unpad), Mudiyati Rahmatunnisa mengatakan, potensi hoax setiap pemilu atau pilkada selalu besar. Terlebih di Indonesia, termasuk Jabar dengan pengguna media sosial terbanyak. 

"Sampai Januari 2024, pengguna internet di Indonesia sebanyak 185,8 juta, termasuk di dalamnya pengguna media sosial yang jumlahnya cukup banyak. Indikator ini menjadi peluang besar untuk penyebaran hoax," ungkap Mudiyati. 

Ia pun mendorong masyarakat terus diingatkan tentang ciri-ciri utama dari berita bohong atau hoax agar bisa cegah dini dan informasi bohong tidak tersebar. 

"Beberapa ciri utama hoax adalah judul berita yang bombastis, selalu minta disebarkan, isi, dan judul tidak bersesuaian, kemudian selalu mencantumkan nama pesohor atau lembaga terpercaya," paparnya. 

Mudiyati juga menjelaskan tentang bahaya hoax terhadap pilkada, di antaranya bisa mendelegitimasi hasil pilkada dan mengacaukan informasi pilkada. 

"Apalagi pada Pilkada 2024 berita hoax akan lebih bahaya karena menggunakan media video editan yang mudah sekali langsung dipercaya masyarakat," pungkas Mudiyati.

Populer

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

Dadan Hindayana Kena Batunya

Rabu, 03 Juni 2026 | 01:04

UPDATE

Pemerintah Hadirkan Tsunami Ekonomi Kelas Menengah

Kamis, 11 Juni 2026 | 14:14

KPK Panggil 10 Saksi dalam Kasus Gratifikasi IUP Kutai Kartanegara

Kamis, 11 Juni 2026 | 14:06

ASII Siapkan Hingga 100 Juta Saham untuk Program MSOP

Kamis, 11 Juni 2026 | 14:04

Segera Matangkan Regulasi Kebijakan Ekspor Satu Pintu

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:59

BrahMos Masuk Indonesia, Pemerintah Perlu Hitung Ulang Prioritas Anggaran

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:57

Pangdam Mandala Trikora Buka Suara di Tengah Isu Kasus Mama Sinta

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:48

Menhub Dipanggil Prabowo ke Istana, Bahas TBA Tiket Pesawat?

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:41

Model Fitri Assiddikki Dipanggil KPK terkait Korupsi CSR BI

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:41

Lahan 2,4 Hektare Bekas BPSDM akan Disulap jadi Pusat Bisnis

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:38

Kenaikan Pertamax Berpotensi Jadi Bumerang bagi Pemerintah

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:30

Selengkapnya