Berita

Wakil Menteri Investasi/Wakil Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Yuliot; Wakil Menteri Keuangan, Thomas Djiwandono dan Wakil Menteri Pertanian, Sudaryono usai dilantik di Istana Negara, Jakarta pada Kamis (18/7)/Ist

Politik

Jokowi Salahgunakan Jabatan, Pengangkatan Wamen Cuma Bikin Boros APBN

JUMAT, 19 JULI 2024 | 15:57 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Pengangkatan Thomas Djiwandono sebagai Wakil Menteri Keuangan II dengan masa jabatan yang hanya tiga bulan ini akan membuat APBN negara boros. 

Hal tersebut dikatakan Managing Director Political Economy and Policy Studies (PEPS), Anthony Budiawan. 

Menurut Anthony, pengangkatan ini tidak akan efektif dan hanya akan memberatkan anggaran negara.

"Penunjukkan posisi baru ini tidak akan bermanfaat terhadap pengelolaan perekonomian nasional. Sebaliknya, penambahan posisi baru menjelang 3 bulan lengser akan menjadi pemborosan APBN, yang merugikan keuangan negara," kata Anthony kepada RMOL, Jumat (19/7).

Anthony juga menyebut pengangkatan jabatan ini hanya sebagai politik balas budi Jokowi kepada Presiden terpilih Prabowo Subianto. Pasalnya, Thomas atau yang akrab disapa Tommy ini diketahui merupakan keponakan Prabowo.

Ekonom senior itu lebih lanjut juga menilai bahwa Jokowi telah menyalahgunakan kekuasaannya dengan maksud menguntungkan diri pribadi dan atau orang lain, sehingga berpotensi masuk ke tindak pidana sebagaimana dikatakan dalam Pasal 3 UU Tipikor.

"Hal ini seharusnya bisa masuk kategori penyalahgunaan wewenang jabatan presiden untuk menguntungkan pihak lain, yang dapat merugikan keuangan negara," tuturnya.

Berbeda dengan Anthony, Menteri Keuangan Sri Mulyani sendiri mengatakan bahwa pengangkatan Tommy ini bertepatan dengan RAPBN 2025 pada 16 Agustus mendatang.

Bendahara negara itu menyatakan bahwa kehadiran Tommy justru akan mempercepat komunikasi, karena peran Tommy sebagai anggota bidang keuangan Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran.

“Komunikasi akan otomatis terjalin untuk menampung berbagai program-program prioritas yang disampaikan Prabowo-Gibran dan bagaimana memasukkan di dalam APBN 2025,” tuturnya kepada awak media.

Populer

Walikota Semarang dan 3 Lainnya Dikabarkan Berstatus Tersangka

Rabu, 17 Juli 2024 | 13:43

KPK Juga Tetapkan Suami Walikota Semarang dan Ketua Gapensi Tersangka

Rabu, 17 Juli 2024 | 16:57

Walikota Semarang dan Suami Terlibat 3 Kasus Korupsi

Rabu, 17 Juli 2024 | 17:47

Pimpinan DPRD hingga Ketua Gerindra Sampang Masuk Daftar 21 Tersangka Korupsi Dana Hibah Jatim

Selasa, 16 Juli 2024 | 19:56

Kantor Rahim di Depok Ternyata Rumah Tinggal, Begini Kondisinya

Rabu, 17 Juli 2024 | 11:05

Pengusaha Tambang Haji Romo Diancam Dijemput Paksa KPK

Minggu, 14 Juli 2024 | 17:02

KPK Perlu Selidiki Program KKP Ekspor BBL Berkedok Budidaya

Selasa, 09 Juli 2024 | 18:28

UPDATE

Kinerja Bahlil Dinilai Sukses Dongkrak Investasi Topang Ekonomi

Jumat, 19 Juli 2024 | 20:05

Pilih Anwar Hafid, Jebolan D'Academy: Sudah Teruji di Morowali

Jumat, 19 Juli 2024 | 19:55

Rekapitulasi Ulang Pileg DPD Sumbar Rampung Pekan Depan

Jumat, 19 Juli 2024 | 19:50

Hati-hati, Modus Judi Online Pakai Deposit Pulsa

Jumat, 19 Juli 2024 | 19:33

Rokok Ilegal Makin Subur jika Tarif Cukai Disederhanakan

Jumat, 19 Juli 2024 | 19:23

KPK Akan Periksa Walikota Semarang Terkait 3 Pidana Korupsi

Jumat, 19 Juli 2024 | 19:16

Mantan Sespri Prabowo Diusung Gerindra Sebagai Calon Walikota Bandung

Jumat, 19 Juli 2024 | 18:53

IHSG Ditutup Merah, 320 Saham Lesu

Jumat, 19 Juli 2024 | 18:53

Putri Suku Oburauw Papua Barat Ingin Mengabdi Lewat Polri

Jumat, 19 Juli 2024 | 18:42

Akhir Pekan, Rupiah Ditutup Rp16.191 per Dolar AS

Jumat, 19 Juli 2024 | 18:37

Selengkapnya