Berita

Anggota Komisi VI DPR, Amin Ak/RMOL

Politik

Jika Tiktok Beli Traveloka

China Potensi Monopoli Pasar Ekonomi Digital Indonesia

JUMAT, 19 JULI 2024 | 10:07 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Komisi VI DPR RI meminta pemerintah mengambil sikap dan tindakan tegas soal rencana Tiktok yang akan mengakuisisi Traveloka, online travel agent (OTA) lokal asal Indonesia. 

Anggota Komisi VI DPR, Amin Ak, mengingatkan pemerintah atas kasus akuisisi e-Commerce lokal yang kini sudah dikendalikan penuh oleh Tiktok. 

Dikhawatirkan, raksasa asal China itu bisa menguasai berbagai lini bisnis di Tanah Air, terutama di pasar ekonomi digital. 

Menurut Amin, tanpa regulasi yang ketat, sangat mungkin penggabungan keduanya akan memunculkan monopoli pasar di bisnis akomodasi. 

"Seperti kita ketahui, ByteDance, pemilik Tiktok merupakan raksasa platform e-commerce global asal China. Sedangkan Traveloka merupakan salah satu dari dua pemain online travel agent besar di Indonesia selain Tiket.com,” kata Amin dalam keterangan resminya, Jumat (19/7). 

Amin yang duduk di komisi yang membidangi investasi dan perdagangan itu menyebut langkah baru Tiktok telah menjadi tantangan besar bagi pelaku usaha. 

Langkah Tiktok tersebut harusnya menjadi alarm bagi pemerintah sebagai regulator untuk memastikan persaingan pasar yang adil, mengingat akuisisi menggabungkan dua platform besar yakni media sosial Tiktok dan Traveloka berstatus online travel agent. 

Sementara Tiktok, sebagai raksasa teknologi, punya kapital dan berbagai sumber daya berlebih, demi merebut pasar lokal. 

“Pertama, terjaganya persaingan tetap sehat sehingga tidak mematikan pemain travel lokal lainnya. (Kedua), Pemerintah dan otoritas regulasi harus memantau pasar dengan cermat," kata Amin.


Populer

Walikota Semarang dan 3 Lainnya Dikabarkan Berstatus Tersangka

Rabu, 17 Juli 2024 | 13:43

KPK Juga Tetapkan Suami Walikota Semarang dan Ketua Gapensi Tersangka

Rabu, 17 Juli 2024 | 16:57

Walikota Semarang dan Suami Terlibat 3 Kasus Korupsi

Rabu, 17 Juli 2024 | 17:47

Pimpinan DPRD hingga Ketua Gerindra Sampang Masuk Daftar 21 Tersangka Korupsi Dana Hibah Jatim

Selasa, 16 Juli 2024 | 19:56

Kantor Rahim di Depok Ternyata Rumah Tinggal, Begini Kondisinya

Rabu, 17 Juli 2024 | 11:05

Pengusaha Tambang Haji Romo Diancam Dijemput Paksa KPK

Minggu, 14 Juli 2024 | 17:02

KPK Perlu Selidiki Program KKP Ekspor BBL Berkedok Budidaya

Selasa, 09 Juli 2024 | 18:28

UPDATE

China Potensi Monopoli Pasar Ekonomi Digital Indonesia

Jumat, 19 Juli 2024 | 10:07

Langgar Konstitusi, Anthony Budiawan: UU IKN Wajib Batal

Jumat, 19 Juli 2024 | 10:04

Subsidi BBM Harusnya Dinikmati DTKS Bukan Orang Kaya

Jumat, 19 Juli 2024 | 09:44

Skandal Beras Impor Bapanas-Bulog Potensi Bebani Devisa Negara

Jumat, 19 Juli 2024 | 09:34

Negara Pelaku Genosida Israel Tak Layak Ikut Olimpiade Paris

Jumat, 19 Juli 2024 | 09:34

Memecat Guru dengan Istilah Cleansing Melanggar HAM

Jumat, 19 Juli 2024 | 09:31

Indonesia Kecam Upaya Israel Halangi Kemerdekaan Palestina

Jumat, 19 Juli 2024 | 09:25

Kader Golkar Serukan Dalang Pembakaran Rumah Wartawan Diungkap

Jumat, 19 Juli 2024 | 09:14

Komisi X Minta Semua Pihak Duduk Bersama soal Nasib Guru Honorer

Jumat, 19 Juli 2024 | 09:14

Komisi X: Istilah Cleansing untuk Guru Honorer tidak Humanis

Jumat, 19 Juli 2024 | 09:05

Selengkapnya