Berita

Anggota Komisi I DPR TB Hasanuddin

Politik

Komisi I DPR Minta Pembangunan Sistem Pertahanan di IKN Dipercepat

JUMAT, 19 JULI 2024 | 03:53 WIB | LAPORAN: ADITYO NUGROHO

Anggota Komisi I DPR TB Hasanuddin menjelaskan bahwa kemampuan yang dilakukan oleh TNI masih kurang sempurna dalam kesiapannya terkait pembangunan Ibukota Nusantara (IKN). 

Menurutnya, diperlukan kesiapan yang matang dari TNI dalam waktu dekat.
 

“Dari Rapat Dengar Pendapat di Kodam VI/Mulawarman terkait pembahasan geopolitik dan geostrategi, kita lihat persiapan dan kemampuan yang dilakukan TNI terkait IKN ini masih perlu kita diskusikan kembali dengan Kementerian Pertahanan dan Mabes TNI,” ujar TB Hasanuddin dalam keterangannya yang diterima redaksi, Kamis (18/7).

“Tujuannya supaya dapat men-setting agar terjadinya akselerasi sistem pertahanan yang terpadu. Jadi kalau nanti jadi pindah (ibu kota), TNI nggak perlu repot, tinggal standby saja,” tambahnya.
 
Lanjut politikus PDIP itu, agar terjadi akselerasi pekerjaan yang terus dilakukan oleh pihak terkait. Namun, masih banyak kendala yang harus diselesaikan oleh TNI ke depannya.
 
“Seperti ada beberapa brigade, namun kondisinya belum ada. Sejauh ini yang kita lihat, baru dibuatkan posko Kodim VI/Mulawarman. Kalau kita melihat progresnya, itupun kemungkinan baru 40 persen selesai. Jadi memang perlu ada akselerasi lebih lanjut,” bebernya.
 
Namun, setidaknya, dia mengapresiasi pembangunan Kodim ini sebagai bagian dari upaya TNI untuk mendukung pembangunan IKN yang sedang berlangsung. 

“Melihat tugas utama dari Kodim IKN ini, nantinya akan menjadi garda pertahanan darat, laut, dan udara di kawasan IKN. Seperti berperan aktif dalam membantu pembangunan infrastruktur, pemberdayaan masyarakat, serta pelestarian lingkungan di wilayah IKN. Peran ini guna mewujudkan IKN sebagai kota hijau dan berkelanjutan,” tandasnya.

Populer

Walikota Semarang dan 3 Lainnya Dikabarkan Berstatus Tersangka

Rabu, 17 Juli 2024 | 13:43

KPK Juga Tetapkan Suami Walikota Semarang dan Ketua Gapensi Tersangka

Rabu, 17 Juli 2024 | 16:57

Walikota Semarang dan Suami Terlibat 3 Kasus Korupsi

Rabu, 17 Juli 2024 | 17:47

Pimpinan DPRD hingga Ketua Gerindra Sampang Masuk Daftar 21 Tersangka Korupsi Dana Hibah Jatim

Selasa, 16 Juli 2024 | 19:56

Kantor Rahim di Depok Ternyata Rumah Tinggal, Begini Kondisinya

Rabu, 17 Juli 2024 | 11:05

Pengusaha Tambang Haji Romo Diancam Dijemput Paksa KPK

Minggu, 14 Juli 2024 | 17:02

KPK Perlu Selidiki Program KKP Ekspor BBL Berkedok Budidaya

Selasa, 09 Juli 2024 | 18:28

UPDATE

China Potensi Monopoli Pasar Ekonomi Digital Indonesia

Jumat, 19 Juli 2024 | 10:07

Langgar Konstitusi, Anthony Budiawan: UU IKN Wajib Batal

Jumat, 19 Juli 2024 | 10:04

Subsidi BBM Harusnya Dinikmati DTKS Bukan Orang Kaya

Jumat, 19 Juli 2024 | 09:44

Skandal Beras Impor Bapanas-Bulog Potensi Bebani Devisa Negara

Jumat, 19 Juli 2024 | 09:34

Negara Pelaku Genosida Israel Tak Layak Ikut Olimpiade Paris

Jumat, 19 Juli 2024 | 09:34

Memecat Guru dengan Istilah Cleansing Melanggar HAM

Jumat, 19 Juli 2024 | 09:31

Indonesia Kecam Upaya Israel Halangi Kemerdekaan Palestina

Jumat, 19 Juli 2024 | 09:25

Kader Golkar Serukan Dalang Pembakaran Rumah Wartawan Diungkap

Jumat, 19 Juli 2024 | 09:14

Komisi X Minta Semua Pihak Duduk Bersama soal Nasib Guru Honorer

Jumat, 19 Juli 2024 | 09:14

Komisi X: Istilah Cleansing untuk Guru Honorer tidak Humanis

Jumat, 19 Juli 2024 | 09:05

Selengkapnya