Berita

Anggota Komisi I DPR TB Hasanuddin

Politik

Komisi I DPR Minta Pembangunan Sistem Pertahanan di IKN Dipercepat

JUMAT, 19 JULI 2024 | 03:53 WIB | LAPORAN: ADITYO NUGROHO

Anggota Komisi I DPR TB Hasanuddin menjelaskan bahwa kemampuan yang dilakukan oleh TNI masih kurang sempurna dalam kesiapannya terkait pembangunan Ibukota Nusantara (IKN). 

Menurutnya, diperlukan kesiapan yang matang dari TNI dalam waktu dekat.
 
“Dari Rapat Dengar Pendapat di Kodam VI/Mulawarman terkait pembahasan geopolitik dan geostrategi, kita lihat persiapan dan kemampuan yang dilakukan TNI terkait IKN ini masih perlu kita diskusikan kembali dengan Kementerian Pertahanan dan Mabes TNI,” ujar TB Hasanuddin dalam keterangannya yang diterima redaksi, Kamis (18/7).


“Tujuannya supaya dapat men-setting agar terjadinya akselerasi sistem pertahanan yang terpadu. Jadi kalau nanti jadi pindah (ibu kota), TNI nggak perlu repot, tinggal standby saja,” tambahnya.
 
Lanjut politikus PDIP itu, agar terjadi akselerasi pekerjaan yang terus dilakukan oleh pihak terkait. Namun, masih banyak kendala yang harus diselesaikan oleh TNI ke depannya.
 
“Seperti ada beberapa brigade, namun kondisinya belum ada. Sejauh ini yang kita lihat, baru dibuatkan posko Kodim VI/Mulawarman. Kalau kita melihat progresnya, itupun kemungkinan baru 40 persen selesai. Jadi memang perlu ada akselerasi lebih lanjut,” bebernya.
 
Namun, setidaknya, dia mengapresiasi pembangunan Kodim ini sebagai bagian dari upaya TNI untuk mendukung pembangunan IKN yang sedang berlangsung. 

“Melihat tugas utama dari Kodim IKN ini, nantinya akan menjadi garda pertahanan darat, laut, dan udara di kawasan IKN. Seperti berperan aktif dalam membantu pembangunan infrastruktur, pemberdayaan masyarakat, serta pelestarian lingkungan di wilayah IKN. Peran ini guna mewujudkan IKN sebagai kota hijau dan berkelanjutan,” tandasnya.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Sekolah Rakyat dan Investasi Penghapusan Kemiskinan Ekstrim

Kamis, 15 Januari 2026 | 22:03

Agenda Danantara Berpotensi Bawa Indonesia Menuju Sentralisme

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:45

JMSI Siap Perkuat Peran Media Daerah Garap Potensi Ekonomi Biru

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:34

PP Himmah Temui Menhut: Para Mafia Hutan Harus Ditindak Tegas!

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:29

Rezim Perdagangan dan Industri Perlu Dirombak

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:15

GMPG Pertanyakan Penanganan Hukum Kasus Pesta Rakyat Garut

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:02

Roy Suryo Ogah Ikuti Langkah Eggi dan Damai Temui Jokowi

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:00

GMNI: Bencana adalah Hasil dari Pilihan Kebijakan

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:42

Pakar Hukum: Korupsi Merusak Demokrasi Hingga Hak Asasi Masyarakat

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:28

DPR Setujui Anggaran 2026 Komnas HAM Rp112 miliar

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:26

Selengkapnya