Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto/Ist
Indonesia terus berperan aktif menggalang dukungan menolak penerapan Peraturan Deforestasi Uni Eropa (European Union Deforestation-Free Regulation/EUDR) akhir Desember 2024 mendatang.
Terbaru, Indonesia telah menginspirasi kelompok bipartisan di Amerika Serikat (AS) dan negara lain yang tergabung Like-Minded Countries (LMC) dalam penolakan EUDR.
“Amerika bipartisan menentang EUDR, jadi (joint task force) EUDR yang diinisiasi Indonesia tahun lalu terus mendapatkan dukungan dari LMC. Beberapa waktu lalu, baik Partai Republik maupun Demokrat di AS juga mempertanyakan EUDR," kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto dalam keterangannya, Kamis (18/7).
Airlangga melanjutkan, pemerintah AS telah melayangkan surat yang ditandatangani Menteri Pertanian Thomas Vilsack, Menteri Perdagangan Gina Raimondo, dan US Trade Representative (USTR) Katherine Tai untuk ditujukan kepada EVP Maros Sefcovic.
Dalam surat tersebut, Pemerintah AS menganggap implementasi EUDR akan berdampak negatif secara ekonomi bagi produsen dan konsumen, baik di AS maupun UE. Oleh karena itu, AS mendesak Komisi Eropa untuk menunda implementasi EUDR.
Surat AS kepada UE tersebut merupakan tindak lanjut dari surat para Senator AS kepada USTR, Katherine Tai tertanggal 8 Maret 2024, yang menyampaikan kalkulasi potensi kerugian bisnis, bahwa EUDR akan membatasi pasar akses produk kehutanan AS ke UE sebesar 3,5 miliar Dolar AS per tahun.
Secara khusus ditekankan agar industri
pulp and paper AS diperlakukan secara adil di dalam EUDR, karena industri ini mempekerjakan sekitar 920 ribu orang secara langsung dan sekitar 2 juta orang secara tidak langsung. Untuk itu, Pemerintah AS meminta UE menunda implementasi EUDR.
Sementara di Indonesia, Kemenko Perekonomian telah menetapkan Keputusan Menko Perekonomian (Kepmenko) 178/2024 tentang Komite Pengarah Dasbor Nasional Data dan Informasi Komoditi Berkelanjutan Indonesia.
Pengembangan dasbor nasional itu menjadi salah satu upaya Indonesia untuk menghadapi penerapan EUDR. Dasbor nasional ditargetkan selesai pada Agustus 2024, atau sebelum pelaksanaan JTF ke-3 pada September 2024 di Brussel atau Rotterdam, bersamaan dengan pelaksanaan "Sustainable Vegetable Oil Conference" yang diinisiasi CPOPC.
