Berita

Direktur Direktorat Bina Peningkatan Produktivitas Kementerian Ketenagakerjaan, Ali Hapsah. (Foto: Dok. Pribadi)

Politik

Produktivitas Masih di Bawah ASEAN, Pemerintah Susun Langkah Percepatan

JUMAT, 05 DESEMBER 2025 | 15:41 WIB | LAPORAN: SARAH ALIFIA SURYADI

Produktivitas tenaga kerja Indonesia masih berada di bawah rata-rata ASEAN, yakni 28,6 dibandingkan rata-rata kawasan 30,2.

Begitu dikatakan Direktur Direktorat Bina Peningkatan Produktivitas Kementerian Ketenagakerjaan, Ali Hapsah.

Katanya, angka ini membuat Indonesia masih tertinggal dari negara seperti Malaysia, Thailand, dan Vietnam, meski lebih baik dari Laos.


Untuk mengejar ketertinggalan itu, disampaikan Ali, pemerintah membentuk Lembaga Produktivitas Nasional sebagai wadah lintas kementerian guna merumuskan langkah strategis peningkatan produktivitas tenaga kerja dan modal, sejalan dengan target pertumbuhan ekonomi 8 persen.

"Sekarang mestinya kita harus langsung berpikir dong, ini gimana cara mengejar ketertinggalannya," Kata Ali dalam Podcast Indonesia Produktif, dikutip Jumat 5 Desember 2025.

Dia menjelaskan, berdasarkan Perpres 1/2023, lembaga ini melibatkan sekitar 11 kementerian, termasuk Kemenko Perekonomian, Bappenas, Kementerian Perindustrian, Kemendagri, serta kementerian yang membidangi pendidikan dan kebudayaan.

"Sekitar 11 kementerian yang termention di dalam perpres tersebut, selain Kementerian Ketenagakerjaan," kata Ali.

Populer

Kolaborasi dengan Turki

Minggu, 11 Januari 2026 | 04:59

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Bukti cuma Sarjana Muda, Kok Jokowi Bergelar Sarjana Penuh

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:00

RH Singgung Perang Bubat di Balik Sowan Eggi–Damai ke Jokowi

Jumat, 09 Januari 2026 | 20:51

UPDATE

SETARA Institute: Libatkan TNI Berantas Terorisme, Supremasi Sipil Terancam

Senin, 19 Januari 2026 | 16:15

KPK Amankan Uang Ratusan Juta saat OTT Walikota Madiun Maidi

Senin, 19 Januari 2026 | 16:11

Kemenkum Harus Aktif Awasi Transisi KUHP

Senin, 19 Januari 2026 | 16:07

KPK Benarkan Tangkap Walikota Madiun Maidi

Senin, 19 Januari 2026 | 16:01

Noel Cs Didakwa Terima Rp6,52 Miliar Hasil Pemerasan Sertifikasi K3

Senin, 19 Januari 2026 | 15:54

Ada Peluang Revisi UU Pemilu Pakai Metode Omnibus

Senin, 19 Januari 2026 | 15:46

Jangan Batasi Ruang Belajar dan Kerja Diaspora

Senin, 19 Januari 2026 | 15:40

KPK Dikabarkan OTT Walikota Madiun Maidi

Senin, 19 Januari 2026 | 15:23

Penundaan Revisi UU Pilkada Bisa Picu Persoalan Baru

Senin, 19 Januari 2026 | 15:19

Pembahasan Revisi UU Pemilu Dibagi Dua Tahapan

Senin, 19 Januari 2026 | 15:19

Selengkapnya