Berita

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi/Ist

Politik

Menhub Dorong Optimalisasi Inaportnet untuk Peningkatan Layanan Logistik

SELASA, 16 JULI 2024 | 21:35 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Penguatan sistem logistik nasional yang efisien dan kompetitif perlu diwujudkan bersama, sesuai arahan Presiden Joko Widodo melalui Inpres 5/2020 tentang Penataan Ekosistem Logistik Nasional.

Karenanya peningkatan layanan logistik transportasi laut melalui aplikasi layanan kapal dan barang berbasis online atau Inaportnet, perlu didorong dan dioptimalkan.

Hal ini disampaikan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dalam seminar dengan tema "Capaian Digitalisasi Transportasi Laut Untuk Logistik Indonesia" di Jakarta, Selasa (16/7).


Seminar ini merupakan penguatan dan sosialisasi capaian kolaborasi dan integrasi aplikasi Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, khususnya Inaportnet, sebagai bagian dari National Single Window dan National Logistics Ecosystem (NLE).

"Sistem digital menjadi satu terobosan. Oleh karenanya kami terus lakukan peningkatan, bahkan nanti akan ada satu portal yang bisa mengakses ke seluruh Kementerian Perhubungan," ujar Budi Karya.

Dalam layanan logistik transportasi laut, kata dia, Kementerian Perhubungan menggunakan aplikasi Inaportnet yang menghadirkan transparansi lebih terukur dalam pelayanan di pelabuhan.

Inaportnet merupakan bagian dari Indonesia National Single Window (INSW) yang merupakan upaya Pemerintah Indonesia dalam memperlancar kapal masuk pelabuhan, kegiatan bongkar muat serta kapal meninggalkan pelabuhan.

Inaportnet sudah menjangkau 264 UPT Pelabuhan Laut dan telah terintegrasi dengan aplikasi perizinan lainnya melalui Lembaga Nasional Single Window (LNSW), khususnya pada 46 pelabuhan.

Budi Karya menilai implementasi NLE di Indonesia menjadi semakin penting jika dikaitkan dengan hasil Sidang Facilitation Committee ke-47 pada International Maritime Organization (IMO) tahun 2023 lalu.

Hasil sidang tersebut telah mengadopsi amandemen terhadap Convention on Facilitation of International Maritime Traffic atau yang disebut sebagai FAL Convention, di mana semua negara anggota IMO wajib menerapkan Maritime Single Window mulai 1 Januari 2024.

Penggunaan aplikasi Inaportnet sebagai bagian dari National Single Window dan NLE juga telah menarik perhatian sejumlah negara anggota IMO untuk melakukan studi banding ke Indonesia.

"Saya berharap kepada semua lini Kementerian/Lembaga dan pemangku kepentingan di pelabuhan agar tetap optimis terhadap perbaikan pelayanan dan dinamis dalam menghadapi tantangan global agar kita selalu siap untuk mengantisipasi perubahan yang terjadi," pungkasnya.

Populer

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Kekesalan JK Dipicu Sikap Gibran dan Serangan Termul

Senin, 20 April 2026 | 12:50

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

UPDATE

Khalid Basalamah Ngaku Hanya jadi Korban di Kasus Yaqut

Kamis, 23 April 2026 | 20:16

Laba BCA Tembus Rp14,7 Triliun

Kamis, 23 April 2026 | 20:10

Singapura Masih jadi Investor Terbesar RI, Suntik Rp79 Triliun di Awal 2026

Kamis, 23 April 2026 | 20:04

TNI-Polri Buru Anggota OPM Penembak ASN di Yahukimo

Kamis, 23 April 2026 | 19:43

Hilirisasi Sumbang Rp147,5 Triliun Investasi di Triwulan I 2026

Kamis, 23 April 2026 | 19:26

Bareskrim Gandeng FBI Buru Ribuan Pembeli Alat Phising Ilegal

Kamis, 23 April 2026 | 19:17

Jemaah Haji Terima Uang Saku 750 Riyal dari BPKH

Kamis, 23 April 2026 | 19:15

Data Rosan Ungkap Investasi RI Lepas dari Cengkeraman Jawa-Sentris

Kamis, 23 April 2026 | 19:02

PLN Pastikan Listrik Jakarta Sudah Pulih 100 Persen

Kamis, 23 April 2026 | 18:56

Idrus Marham Sindir JK: Jangan Klaim Jasa, Biarlah Sejarah Menilai

Kamis, 23 April 2026 | 18:41

Selengkapnya