Plt Kepala Disdik DKI Jakarta Budi Awaluddin/Ist
Pemprov DKI Jakarta melalui Dinas Pendidikan (Disdik) memberhentikan ratusan guru honorer berawal dari temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.
Kebijakan cleansing yang ditempuh Pemprov DKI membuat ratusan guru honorer mendadak diberhentikan saat hari pertama tahun ajaran baru 2024/2025 dimulai.
Plt Kepala Disdik DKI Jakarta Budi Awaluddin mengatakan, Disdik terus berbenah diri dalam rangka optimalisasi kualitas pendidikan dari segala sektor, baik unsur teknologi, sarana dan prasarana, aksesibilitas pendidikan, serta termasuk tenaga pengajar.
"Perbaikan pendidikan perlu diawali dari tenaga pengajar dengan memiliki mutu tenaga pengajar berkualitas," kata Budi melalui siaran persnya, Selasa (16/7).
Budi mengatakan, terhitung 11 Juli 2024 Disdik DKI Jakarta telah melakukan penataan tenaga honorer pada satuan pendidikan negeri di wilayah DKI Jakarta sesuai Permendikbud No. 63 tahun 2022 Pasal 40 (4) bahwa guru yang dapat diberikan honor harus memenuhi persyaratan seperti : Berstatus bukan ASN, Tercatat pada Data Pokok Pendidikan (Dapodik), Memiliki Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK), dan Belum mendapat tunjangan profesi guru.
Saat ini jumlah honorer di lingkungan Disdik DKI mencapai 4.000 orang, penambahan tersebut terakumulasi sejak tahun 2016.
Berdasarkan Persesjen Kemdikbud No. 1 Tahun 2018 (Pasal 5), persyaratan NUPTK untuk guru honor adalah diangkat oleh kepala Disdik.
"Dari seluruh honor yang ada saat ini dan tidak ada satu pun guru honor yang diangkat kepala Dinas sehingga NUPTKnya tidak dapat diproses, sesuai dengan ketentuan yang berlaku," kata Budi.
Budi menerangkan, rekruitmen honor selama ini diangkat oleh kepala sekolah atas alasan kebutuhan pendidikan tanpa melalui proses rekomendasi berjenjang ke tingkat Disdik.
Sesuai aturan yang berlaku bahwa sejak tahun 2017-2022 Disdik sudah mengeluarkan instruksi dan surat edaran bahwa pengangkatan guru honor harus mendapatkan rekomendasi Disdik.
"Sehingga berdasarkan hasil pemeriksaan BPK tahun 2024 ditemukan peta kebutuhan guru honor yang tidak sesuai dengan Permendikbud serta ketentuan sebagai penerima honor," kata Budi.
Budi menambahkan, mutu serta kompetensi dari tenaga pengajar menjadi prioritas untuk ditata, karena sentuhan serta pola mengajar dari guru maka dapat langsung terlihat prestasi yang dapat diraih oleh siswa di sekolah.
