Siswa sekolah di Jakarta/Ist
DPRD DKI Jakarta terus memperjuangkan agar seluruh anak Jakarta bisa mengenyam pendidikan yang layak tanpa biaya alias gratis di sekolah negeri maupun swasta.
Tak hanya menyuarakan, legislator di Kebon Sirih juga mendorong dilakukan kajian dan perencanaan yang matang sebelum program diterapkan.
“Yang penting ada syarat dan regulasi yang jelas,” kata Sekretaris Komisi E DPRD DKI Jakarta Jhonny Simanjuntak dikutip Minggu (14/7).
Regulasi juga dibutuhkan untuk mengantisipasi membeludaknya perpindahan penduduk dari luar kota atau migrasi ke Jakarta hanya untuk menyekolahkan anaknya.
“Jadi tidak usah khawatir akan banyak masyarakat berbondong-bondong masuk Jakarta, karena kita sudah punya syarat dan regulasi,” kata Jhonny.
Politikus PDIP ini mengatakan, mimpi sekolah swasta gratis sangat memungkinkan terwujud. Mengingat Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI di atas Rp80 triliun atau paling besar di Indonesia.
“Pendidikan ini skalanya prioritas. Jakarta bisa jadi teladan sekolah gratis, apalagi APBD kita aman,” kata Jhonny.
Namun, bila anggaran untuk pendidikan masih dirasa kurang, Jhonny mengimbau agar Pemprov DKI merelokasi beberapa anggaran yang bukan program prioritas.
“Dari pada dipakai untuk pembangunan fisik yang bukan skala prioritas, atau memberikan dana hibah kepada instansi, lebih baik dianggarkan untuk pendidikan,” kata Jhonny.
Ia yakin, dengan program sekolah swasta gratis, maka Jakarta bisa melahirkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul di Tahun 2045 mendatang.
“Menuju Indonesia Emas, SDM harus mumpuni yang unggul,” demikian Jhonny.
