Berita

Pelaksana Tugas (Plt) Ketua KPU Mochammad Afifuddin/RMOL

Politik

Besok PSU Pileg di 5 Provinsi, KPU Pastikan Logistik Tersedia

JUMAT, 12 JULI 2024 | 17:25 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Pemungutan suara ulang (PSU) pemilihan legislatif (Pileg) 2024 akan digelar besok di sejumlah daerah di 5 provinsi. Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengklaim, ketersedian logistik telah terdistribusi dengan baik.

Hal tersebut disampaikan Pelaksana Tugas (Plt) Ketua KPU, Mochammad Afifuddin, saat diwawancarai di Kantor KPU Pusat, Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (12/7).

Dia memaparkan, pelaksanaan PSU di 5 provinsi pada Sabtu besok (13/7) merupakan tindak lanjut dari putusan Mahkamah Konstitusi (MK) atas perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Legislatif 2024.


"Sebagaimana kita tahu pascaputusan MK, tersisa masih beberapa daerah yang harus melakukan PSU," ujar Afifuddin.

Lebih lanjut, Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan KPU itu memastikan logistik pemilu untuk PSU di 5 daerah telah sampai.

"Hari ini berangsur sebagian titik-titik yang tidak terlalu jauh didistribusikan kami sudah cek semuanya, termasuk daerah terjauh di Papua Pegunungan. InsyaAllah kesiapan logistik, SDM, semuanya sudah siap untuk menggelar PSU pada Sabtu besok," bebernya.

Sosok yang kerap disapa Afif itu menyebutkan, 5 provinsi yang akan dilaksanakan PSU tersebar di wilayah barat hingga timur Indonesia.

"Di antaranya di Riau ada beberapa TPS, kemudian Jaya Wijaya, Papua Pegunungan, kemudian di Kalimantan Utara untuk DPRD, dan juga di Gorontalo dapil (daerah pemilihan) 2 provinsi ada dua kabupaten, serta di Sumatera Barat (Sumbar) untuk PSU DPD," paparnya.

Hari ini, ditegaskan Afif, jajaran KPU Pusat telah turun ke lapangan memastikan persiapan pelaksanaan PSU di 5 wilayah tersebut.

"Jadi semua tim KPU sudah turun untuk melakukan monitoring, memastikan persiapan. Saya sendiri baru pulang dari Sumbar untuk mengecek segala persiapan PSU untuk digelar pada 13 Juli, mudah-mudahan semua lancar," tandas Afif. 

Populer

MA Koreksi Kerugian Negara Kasus Korupsi Timah, Bukan Rp300 Triliun

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 22:36

Giliran Kepemimpinan TNI Kembali Diberikan kepada Matra Laut

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 06:27

Putusan Eksepsi Dokter Tifa Berujung Antiklimaks

Minggu, 02 Agustus 2026 | 05:20

KPK Konstruksikan Dugaan Fee Rp3,5 Miliar dari Waskita untuk Eks Ketum HIPMI

Minggu, 02 Agustus 2026 | 14:18

Keluarga Eks Pangkostrad Kemal Idris Akhirnya Raih Keadilan

Senin, 10 Agustus 2026 | 23:00

Kerumunan Massa saat Jokowi ke NTT Direkayasa

Senin, 03 Agustus 2026 | 13:39

Wewenang Ditjen Bea Cukai Sudah Melampaui Namanya

Minggu, 02 Agustus 2026 | 02:12

UPDATE

Mendadak Berubah, Jaksa Agung Lantik Saiful Bahri jadi Dirdik Jampidsus

Selasa, 11 Agustus 2026 | 20:21

RUU Perampasan Aset Diusulkan Ganti Nama, Berikut Nomenklaturnya

Selasa, 11 Agustus 2026 | 20:07

Purbaya Sudah Cairkan Rp20,5 Triliun ke 490 Pemda buat Gaji PPPK

Selasa, 11 Agustus 2026 | 19:52

Koperasi Jadi Kunci Hilirisasi Sawit dan Penguatan Daya Tawar Petani

Selasa, 11 Agustus 2026 | 19:50

Songs for Sumatera-Human Initiative Pulihkan Fasilitas MIN 4 Aceh Tamiang

Selasa, 11 Agustus 2026 | 19:38

Subsidi Pertalite Bocor, Kelompok Kaya Masih Nikmati Kucuran Negara

Selasa, 11 Agustus 2026 | 19:32

Pengacara Gus Yaqut Bongkar Duduk Persoalan Pembagian Kuota Haji Tambahan

Selasa, 11 Agustus 2026 | 19:16

Usai Bertemu Purbaya, Bahlil Bakal Perketat Orang Kaya yang Pakai Pertalite

Selasa, 11 Agustus 2026 | 18:58

12 Saksi Diperiksa, Sekretaris Kepala BGN Ikut Terseret Kasus MBG

Selasa, 11 Agustus 2026 | 18:46

Rudy Tanoe Irit Bicara soal Korupsi Penyaluran Bansos Usai Diperiksa KPK 4,5 Jam

Selasa, 11 Agustus 2026 | 18:42

Selengkapnya