Pimpin OMP Summit 2024, Airlangga Bahas Pemanfaatan Ruang dan Kepastian Hukum

Kebijakan Satu Peta atau One Map Policy (OMP) selama delapan tahun belakangan telah berperan penting menciptakan standar referensi basis data geoportal yang terunifikasi, akurat, dan akuntabel untuk mendukung percepatan pelaksanaan pembangunan nasional.

Kebijakan Satu Peta mencakup empat tahapan kegiatan utama, yaitu kegiatan kompilasi, integrasi, sinkronisasi, serta berbagi pakai data dan informasi geospasial.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mengatakan, pemerintah berkomitmen menyelesaikan ketidaksesuaian pemanfaatan ruang melalui kegiatan sinkronisasi untuk memberikan kepastian hukum, peningkatan iklim investasi, dan pemerataan ekonomi berkeadilan.

"Komitmen ini diwujudkan dengan capaian penyelesaian ketidaksesuaian pemanfaatan ruang sebesar 19,97 juta hektare, yaitu dari 77,38 juta hektare di 2019 berhasil diturunkan menjadi 57,41 juta hektare di 2024,” kata Airlangga dalam acara OMP Summit 2024 di Jakarta, Kamis (11/7).

OMP Summit 2024 digelar untuk menyampaikan kemajuan pelaksanaan percepatan kebijakan Satu Peta dan penyelesaian ketidaksesuaian pemanfaatan ruang kepada masyarakat luas, serta membahas rekomendasi keberlanjutan kebijakan tersebut pasca 2024.

OMP Summit 2024 juga hadir sebagai langkah mendorong keberlanjutan pembangunan nasional karena sudah meningkatkan pemanfaatan peta tematik yang merupakan produk kebijakan Satu Peta. Hingga saat ini, kebijakan Satu Peta telah berhasil mengkompilasikan 151 peta tematik dari 23 K/L di 38 Provinsi.

Saat ini, pemerintah sedang menyusun White Paper One Map Policy Beyond 2024 yang memuat usulan rekomendasi keberlanjutan pelaksanaan kebijakan Satu Peta pasca 2024, di antaranya terkait penguatan dasar hukum penyelenggaraan kebijakan Satu Peta, perwujudan serta pemutakhiran peta tematik dan peta dasar skala besar, penyelesaian ketidaksesuaian pemanfaatan ruang, hingga penguatan, kolaborasi dan optimalisasi anggaran.

“Pemanfaatan geoportal kebijakan Satu Peta dilakukan dengan baik oleh K/L dan Pemda, di antaranya untuk perbaikan kualitas rencana tata ruang, percepatan penegasan batas administrasi provinsi dan kabupaten/kota, termasuk perbaikan tata kelola perizinan dan upaya penyelesaian tumpang tindih lahan,” jelas Airlangga.