Berita

Rapidin Simbolon saat memberikan keterangan di Kantor DPW PKS Sumut/Ist

Politik

Ketua PDIP Sumut: Bobby Nasution Tidak di Black List

RABU, 10 JULI 2024 | 20:44 WIB | LAPORAN: JONRIS PURBA

Nama Bobby Nasution tidak pernah di black list oleh PDI Perjuangan. Sosok yang kini menjabat Wali Kota Medan tersebut hanya diberhentikan dari partai berlambang banteng tersebut.

Hal ini disampaikan Ketua DPD PDI Perjuangan Sumatera Utara, Rapidin Simbolon kepada wartawan.

“Pak Bobby tidak di black list, tapi diberhentikan. Kenapa diberhentikan, karena tidak mendukung calon presiden kami yang diusung PDI Perjuangan,” katanya kepada wartawan saat bersilaturahmi di Kantor DPW PKS Sumatera Utara, Rabu (10/7).


Rapidin mengatakan, perbedaan pandangan dalam Pilpres 2024 membuat PDI Perjuangan memutuskan untuk memberhentikan Bobby Nasution sebagai kader mereka. Dengan pemberhentian itu, maka Bobby Nasution tidak diperbolehkan membawa-bawa simbol partai mereka.

“Dengan diberhentikan dari partai, berarti beliau tidak boleh lagi membawa simbol-simbol partai,” ungkapnya.

Ditambahkannya, kader yang sudah diberhentikan dapat diterima kembali lewat pertimbangan pada kongres.

“Kalau pun nanti diterima, itu nanti dipertimbangkan di kongres,” pungkasnya.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Sekolah Rakyat dan Investasi Penghapusan Kemiskinan Ekstrim

Kamis, 15 Januari 2026 | 22:03

Agenda Danantara Berpotensi Bawa Indonesia Menuju Sentralisme

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:45

JMSI Siap Perkuat Peran Media Daerah Garap Potensi Ekonomi Biru

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:34

PP Himmah Temui Menhut: Para Mafia Hutan Harus Ditindak Tegas!

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:29

Rezim Perdagangan dan Industri Perlu Dirombak

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:15

GMPG Pertanyakan Penanganan Hukum Kasus Pesta Rakyat Garut

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:02

Roy Suryo Ogah Ikuti Langkah Eggi dan Damai Temui Jokowi

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:00

GMNI: Bencana adalah Hasil dari Pilihan Kebijakan

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:42

Pakar Hukum: Korupsi Merusak Demokrasi Hingga Hak Asasi Masyarakat

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:28

DPR Setujui Anggaran 2026 Komnas HAM Rp112 miliar

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:26

Selengkapnya