Berita

Ilustrasi gambar/Net

Politik

Satgas Judi Online Bacot Doang

RABU, 10 JULI 2024 | 18:04 WIB | LAPORAN: ADITYO NUGROHO

Penangkapan demi penangkapan pemain judi online dinilai tak akan berdampak signifikan untuk menghilangkan perjudian online di tanah air.

Menurut Ketua Umum DPP Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI), Haris Pertama para pemain judi online merupakan korban.

Jika terus dilakukan penangkapan maka seperti yang dikatakan Kabareskrim Polri Komjen Wahyu Widada, penjara akan penuh.


“Jadi yang harus diincer adalah, para bandar judi. Yang memang bandar-bandar judi ini bukan hanya Satgas Judi yang tahu, tapi LSM, organisasi kepemudaan, organisasi keagamaan, tahu siapa aja bandar judi. Itu yang harus dikejar,” kata Haris kepada wartawan di Jakarta, Rabu (10/7).

Jika Satgas Judi Online serius, kata Haris, maka Satgas harus membersihkan bagian-bagian dari bandar judi, yakni penyedia transaksi permainan judi online.

Salah satunya, ungkap Haris ialah aplikasi dompet digital DANA, salah satu alat transaksi yang paling banyak digunakan, untuk bermain judi online.

“DANA ini, secara hukum harus dibekukan, izinnya dan lain-lain. CEO DANA juga harus diperiksa. Dan ditangkap jika bersalah oleh penegak hukum,” jelasnya.

“Karena DANA, sudah jelas-jelas menjadi salah satu alat transaksi dalam permainan judi online,” tambah dia.

Langkah itu harus diambil, jika pemberantasan judi online ini serius. Sebaliknya, menurut dia, jika Satgas Judi Online tidak berani melakukan hal-hal tersebut, maka sebaiknya dilegalkan saja perjudian yang ada di Indonesia.

“Buat undang-undangnya, regulasinya diatur sehingga bisa jadi penerimaan negara,” tukas Haris.

Populer

Pensiunan ASN Bakal Terima Uang Pensiun Langsung dari Kas Negara pada 2027

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 16:07

Siaga 98 Desak DPR Kaji Putusan MK Terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 09:41

Kuliah Bukan Bukti Tamat SMA

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Parpol seperti Kompak Menolak Bela Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:35

Purnawirawan TNI Bersikap Kenegarawanan soal Putusan MK terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:50

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

UPDATE

Wamenko Dradjad: Penilaian MSCI Tidak Selalu Benar

Jumat, 16 Oktober 2026 | 16:23

Trump Bicara Soal Denuklirisasi dengan Rusia dan Tiongkok

Jumat, 16 Oktober 2026 | 15:43

PGN Perkuat Efisiensi dan Daya Saing Bisnis Melalui Inisiatif Dekarbonisasi Berkelanjutan

Jumat, 16 Oktober 2026 | 15:22

Kawasan Industri Diajak Cak Imin Bantu Korban Karhutla

Jumat, 16 Oktober 2026 | 15:11

OJK Denda DSSA, BREN, CUAN Rp2,1 Triliun, Sanksi 835 Pihak Tembus Rp390 Miliar

Jumat, 16 Oktober 2026 | 15:03

DIM RUU Migas Hampir Rampung 90 Persen

Jumat, 16 Oktober 2026 | 15:00

Airlangga Heran MSCI Mendadak Ancam Cabut Status Emerging Market RI Usai Bertemu Menkeu-BI di Bangkok

Jumat, 16 Oktober 2026 | 14:52

Pimpin Nasdem Garut, Lola Nelria: Partai Harus Hadir dalam Kehidupan Masyarakat

Jumat, 16 Oktober 2026 | 14:46

Houthi Serang Istana Presiden Yaman, Lima Meninggal Dunia

Jumat, 16 Oktober 2026 | 14:41

Kopdes Butuh Talenta Utuh agar Jadi Pusat Pertumbuhan Ekonomi Desa

Jumat, 16 Oktober 2026 | 14:34

Selengkapnya