KPU Didesak Terbuka soal Anggaran untuk Cegah Skandal Hasyim Terulang di Pilkada 2024

Komisi Pemilihan Umum (KPU) didesak untuk buka-bukaan soal anggaran. Sehingga kasus penyelewengan serupa skandal Hasyim Asyari yang dipecat karena menggunakan fasilitas dan jabatan Ketua KPU untuk melecehkan bawahan bisa dicegah.

"Soal anggaran (KPU), itu satu hal yang sering saya sampaikan. Pertama, anggaran ini harus merupakan anggaran yang benar-benar berbasis kinerja, menggambarkan kinerja penyelenggara," ujar Sekretaris Jenderal Komite Independen Pemantauan Pemilu (KIPP), Kaka Suminta, saat dihubungi RMOL pada Rabu siang (10/7).

Dia menjelaskan, isu yang beredar mengenai dugaan penggunaan anggaran lembaga oleh pimpinan KPU untuk gaya hidup mewah, seyogyanya dilakukan pemeriksaan.

Di samping itu, Kaka juga memandang KPU tidak boleh mencari-cari alibi untuk tidak terbuka soal penggunaan anggaran negara yang dikucurkan untuk keperluan kelembagaan dan penyelenggaraan pemilihan.

"Jangan sampai atas nama Pilkada 2024 menjadikan impunity, kalau memang hal-hal seperti itu muncul (informasi dugaan penyelewengan anggaran)," tuturnya.

Oleh karena itu, Kaka mendorong KPU untuk mencegah terjadinya moral hazard dalam pengelolaan anggaran, terlebih memunculkan potensi kejadian serupa Hasyim Asyari.

"Munculnya hal-hal seperti itu perlu diklarifikasi dari KPU-nya sendiri," pungkas Kaka.