Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati/Repro
Badan Anggaran DPR dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyepakati defisit anggaran APBN 2024 membengkak 2,7 persen atau menjadi Rp609,8 triliun terhadap produk domestik bruto (PDB).
"Dengan demikian bapak ibu sekalian apakah laporan realisasi semester I dan prognosis APBN 2024 dapat disetujui dan akan menjadi kesimpulan rapat kerja badan anggaran DPR RI dengan pemerintah dan Bank Indonesia dalam rangka pembahasan laporan realisasi semester I dan prognosis semester II pelaksanaan APBN 2024,” kata Wakil Ketua Badan Anggaran DPR Cucun Syamsurijal dalam rapat kerja Badan Anggaran bersama Kemenkeu dan Bank Indonesia, Gedung Nusantara II, Komplek Parlemen, Senayan, Selasa (9/7).
"Apakah disetujui?” tanya Cucun.
“Setuju,” jawab para anggota Badan Anggaran DPR RI.
Dalam APBN 2024, ditetapkan bahwa defisit anggaran APBN 2024 sebesar Rp522,8 triliun, atau setara 2,29 persen terhadap produk domestik bruto.
Lantas terjadi defisit anggaran mencapai Rp77,3 triliun pada semester I APBN 2024 sehingga dalam prognosa atau perkiraan semester II 2024 ini akan ada pelonjakan belanja kementerian/lembaga.
Menteri Keuangan Sri Mulyani menuturkan bahwa ekonomi ke depan akan dipengaruhi oleh faktor geopolitik dan kondisi ekonomi global yang tidak menentu. Selain itu,
interest rate atau suku bunga dari negara maju yang masih tinggi dalam jangka yang lebih panjang.
“Faktor-faktor yang mempengaruhi APBN juga dalam hal ini badan anggaran juga melihat, dan menyebutkan bahwa faktor tersebut memang mempengaruhi pelaksanaan APBN 2024,” kata Sri Mulyani dalam rapat kesimpulan pelaksanaan APBN 2024 Semester I dan prognosis APBN 2024 semester II, Gedung Nusantara II, Komplek Parlemen, Senayan, Selasa (9/7).
Dia menambahkan ada beberapa fiskal yang bisa dipertahankan meskipun mengalami pergeseran.
“Dari mulai pertumbuhan ekonomi di kuartal 1 masih on track, inflasi masih sesuai dalam range, nilai tukar yang ada sedikit deviasi ke atas menuju ke 15.900, SBN 10 tahun juga,” katanya.
Adapun pendapatan negara akan tetap sesuai target sebesar Rp2.802,5 triliun, di sisi lain belanja negara ikut melonjak 2,6 persen dari target yang sebelumnya Rp3.325,1 triliun menjadi Rp3.412,2 triliun.
Untuk mengantisipasi pembengkakan defisit anggaran Sri Mulyani akan menambal defisit anggaran yang diperkirakan naik 2,7 persen itu dengan menggunakan Saldo Anggaran Lebih (SAL) di tahun sebelumnya sebesar Rp100 triliun.
