Berita

Anggota Komisi IV DPR RI Daniel Johan/Net

Politik

Dirut Bulog dan Bapanas Dilaporkan ke KPK, Komisi IV DPR Buka Wacana Pembentukan Pansus

SELASA, 09 JULI 2024 | 14:40 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Komisi IV DPR RI mendorong pembentukan panitia khusus (Pansus) untuk menindaklanjuti dugaan mark up (selisih harga) impor 2,2 juta ton beras atau setara Rp2,7 triliun di Perum Bulog dan Badan Pangan Nasional (Bapanas).

Namun, mengenai mungkin atau tidaknya pansus dibentuk, belum dapat dipastikan. Mengingat, DPR RI periode sekarang akan habis masa jabatannya.

“Iya makanya ini akan kita sampaikan kita dorong. Tapi sejauh mana kan ini waktunya udah mepet,” kata Anggota Komisi IV DPR RI Daniel Johan di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Selasa (9/7).


Kendati demikian, Daniel menyatakan pihaknya harus memastikan terlebih dahulu kebenaran laporan yang dilayangkan Studi Demokrasi Rakyat (SDR) ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dugaan mark up tersebut.

Oleh karena itu, pihaknya mendorong pembentukan Pansus untuk mengkroscek benar atau tidaknya kasus tersebut.

“Kita berharap itu gak benar. Sehingga bisa dipahami dengan tepat. Kita berharap, kalau pun kasus itu ada ya, bisa sekaligus memperbaiki tata kelola dan memastikan komitmen pemerintah untuk mewujudkan kedaulatan dan kemandirian pangan. Sehingga tidak tergantung dengan impor,” pungkasnya.

Sebelumnya, Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi dan Direktur Utama Perum Bulog Bayu Krisnamurthi dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Laporan itu dibuat Studi Demokrasi Rakyat (SDR), atas dugaan mark up (selisih harga) impor 2,2 juta ton beras senilai Rp2,7 triliun dan kerugian negara akibat demurrage impor beras senilai Rp294,5 miliar.

Direktur Eksekutif Studi Demokrasi Rakyat (SDR) Hari Purwanto meminta KPK dapat segera memeriksa Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi dan Direktur Utama Perum Bulog Bayu Krisnamurthi sebagai pihak yang paling bertanggung jawab terkait dua masalah tersebut.

"Kami berharap laporan kami dapat menjadi masukan dan bahan pertimbangan untuk Bapak Ketua KPK RI dalam menangani kasus yang kami laporkan," kata Hari di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (3/7).

Populer

Dosen Unikama Kecewa, Lima Bulan Kampus Dikuasai Kelompok Tak Dikenal

Jumat, 30 Januari 2026 | 02:25

Kasus Hogi Minaya Dihentikan, Komisi Hukum DPR: Tak Penuhi Unsur Pidana

Rabu, 28 Januari 2026 | 17:07

Harta Friderica Widyasari Pejabat Pengganti Ketua OJK Ditanding Suami Ibarat Langit dan Bumi

Senin, 02 Februari 2026 | 13:47

Hologram di Ijazah UGM Jadi Kuncian Mati, Jokowi Nyerah Saja!

Senin, 26 Januari 2026 | 00:29

Wanita di Medan Terima Vonis 2 Tahun Usai Gunakan Data Orang Lain untuk Pengajuan Kredit

Jumat, 30 Januari 2026 | 16:50

Jokowi Butuh Perawatan Kesehatan Super Intensif

Jumat, 30 Januari 2026 | 00:41

Rektor UGM Bikin Bingung, Jokowi Lulus Dua Kali?

Rabu, 28 Januari 2026 | 22:51

UPDATE

Noel Pede Didampingi Munarman

Kamis, 05 Februari 2026 | 08:17

Arief Hidayat Akui Gagal Jaga Marwah MK di Perkara Nomor 90, Awal Indonesia Tidak Baik-baik Saja

Kamis, 05 Februari 2026 | 08:13

Ronaldo Masuki Usia 41: Gaji Triliunan dan Saham Klub Jadi Kado Spesial

Kamis, 05 Februari 2026 | 08:08

Ngecas Handphone di Kasur Diduga Picu Kebakaran Rumah Pensiunan PNS

Kamis, 05 Februari 2026 | 08:00

Pegawai MBG Jadi PPPK Berpotensi Lukai Rasa Keadilan Guru Honorer

Kamis, 05 Februari 2026 | 07:51

Pansus DPRD akan Awasi Penyerahan Fasos-Fasum

Kamis, 05 Februari 2026 | 07:32

Dubes Sudan Ceritakan Hubungan Istimewa dengan Indonesia dan Kudeta 2023 yang Didukung Negara Asing

Kamis, 05 Februari 2026 | 07:27

Mulyono, Anak Buah Purbaya Ketangkap KPK

Kamis, 05 Februari 2026 | 07:20

Aktivis Guntur 49 Pandapotan Lubis Meninggal Dunia

Kamis, 05 Februari 2026 | 07:08

Liciknya Netanyahu

Kamis, 05 Februari 2026 | 07:06

Selengkapnya