Berita

Anggota Komisi IV DPR RI Daniel Johan/Net

Politik

Dirut Bulog dan Bapanas Dilaporkan ke KPK, Komisi IV DPR Buka Wacana Pembentukan Pansus

SELASA, 09 JULI 2024 | 14:40 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Komisi IV DPR RI mendorong pembentukan panitia khusus (Pansus) untuk menindaklanjuti dugaan mark up (selisih harga) impor 2,2 juta ton beras atau setara Rp2,7 triliun di Perum Bulog dan Badan Pangan Nasional (Bapanas).

Namun, mengenai mungkin atau tidaknya pansus dibentuk, belum dapat dipastikan. Mengingat, DPR RI periode sekarang akan habis masa jabatannya.

“Iya makanya ini akan kita sampaikan kita dorong. Tapi sejauh mana kan ini waktunya udah mepet,” kata Anggota Komisi IV DPR RI Daniel Johan di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Selasa (9/7).


Kendati demikian, Daniel menyatakan pihaknya harus memastikan terlebih dahulu kebenaran laporan yang dilayangkan Studi Demokrasi Rakyat (SDR) ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dugaan mark up tersebut.

Oleh karena itu, pihaknya mendorong pembentukan Pansus untuk mengkroscek benar atau tidaknya kasus tersebut.

“Kita berharap itu gak benar. Sehingga bisa dipahami dengan tepat. Kita berharap, kalau pun kasus itu ada ya, bisa sekaligus memperbaiki tata kelola dan memastikan komitmen pemerintah untuk mewujudkan kedaulatan dan kemandirian pangan. Sehingga tidak tergantung dengan impor,” pungkasnya.

Sebelumnya, Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi dan Direktur Utama Perum Bulog Bayu Krisnamurthi dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Laporan itu dibuat Studi Demokrasi Rakyat (SDR), atas dugaan mark up (selisih harga) impor 2,2 juta ton beras senilai Rp2,7 triliun dan kerugian negara akibat demurrage impor beras senilai Rp294,5 miliar.

Direktur Eksekutif Studi Demokrasi Rakyat (SDR) Hari Purwanto meminta KPK dapat segera memeriksa Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi dan Direktur Utama Perum Bulog Bayu Krisnamurthi sebagai pihak yang paling bertanggung jawab terkait dua masalah tersebut.

"Kami berharap laporan kami dapat menjadi masukan dan bahan pertimbangan untuk Bapak Ketua KPK RI dalam menangani kasus yang kami laporkan," kata Hari di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (3/7).

Populer

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

Dadan Hindayana Kena Batunya

Rabu, 03 Juni 2026 | 01:04

UPDATE

Gus Ipul Cek Perkembangan Siswa Sekolah Rakyat Menengah Pertama Manado

Jumat, 12 Juni 2026 | 00:14

Pegawai Imigrasi Jaksel Tingkatkan Kemampuan Jurnalistik dan Kehumasan

Kamis, 11 Juni 2026 | 23:46

Pengawasan MBG Harus Diperkuat Usai Dadan Dkk Dicokok Kejagung

Kamis, 11 Juni 2026 | 23:28

Pemerintah Sepakati Kerangka RAPBN 2027, Pertumbuhan Ekonomi Dibidik 6,5 Persen

Kamis, 11 Juni 2026 | 23:02

Piala AFF U-19: Drama VAR Kubur Impian Garuda Muda ke Final

Kamis, 11 Juni 2026 | 22:56

Mahasiswa Jabar Turun ke Jalan Suarakan RUU Polri dan BBM

Kamis, 11 Juni 2026 | 22:24

PLN Berhasil Operasikan Tower Emergency, Sistem Kelistrikan Sumut Kembali Normal

Kamis, 11 Juni 2026 | 22:14

Bahlil Pastikan Harga BBM Subsidi Tetap, Pertamax Naik Ikuti Harga Pasar

Kamis, 11 Juni 2026 | 21:36

Target Pendapatan Dipatok Naik, DPR Restui Minuman Manis Kena Cukai

Kamis, 11 Juni 2026 | 21:36

PLN Pulihkan Sistem Kelistrikan Sumatera Utara 72 Jam Lebih Cepat

Kamis, 11 Juni 2026 | 21:02

Selengkapnya