Berita

Anggota Komisi IV DPR RI Daniel Johan/Net

Politik

Dirut Bulog dan Bapanas Dilaporkan ke KPK, Komisi IV DPR Buka Wacana Pembentukan Pansus

SELASA, 09 JULI 2024 | 14:40 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Komisi IV DPR RI mendorong pembentukan panitia khusus (Pansus) untuk menindaklanjuti dugaan mark up (selisih harga) impor 2,2 juta ton beras atau setara Rp2,7 triliun di Perum Bulog dan Badan Pangan Nasional (Bapanas).

Namun, mengenai mungkin atau tidaknya pansus dibentuk, belum dapat dipastikan. Mengingat, DPR RI periode sekarang akan habis masa jabatannya.

“Iya makanya ini akan kita sampaikan kita dorong. Tapi sejauh mana kan ini waktunya udah mepet,” kata Anggota Komisi IV DPR RI Daniel Johan di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Selasa (9/7).


Kendati demikian, Daniel menyatakan pihaknya harus memastikan terlebih dahulu kebenaran laporan yang dilayangkan Studi Demokrasi Rakyat (SDR) ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dugaan mark up tersebut.

Oleh karena itu, pihaknya mendorong pembentukan Pansus untuk mengkroscek benar atau tidaknya kasus tersebut.

“Kita berharap itu gak benar. Sehingga bisa dipahami dengan tepat. Kita berharap, kalau pun kasus itu ada ya, bisa sekaligus memperbaiki tata kelola dan memastikan komitmen pemerintah untuk mewujudkan kedaulatan dan kemandirian pangan. Sehingga tidak tergantung dengan impor,” pungkasnya.

Sebelumnya, Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi dan Direktur Utama Perum Bulog Bayu Krisnamurthi dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Laporan itu dibuat Studi Demokrasi Rakyat (SDR), atas dugaan mark up (selisih harga) impor 2,2 juta ton beras senilai Rp2,7 triliun dan kerugian negara akibat demurrage impor beras senilai Rp294,5 miliar.

Direktur Eksekutif Studi Demokrasi Rakyat (SDR) Hari Purwanto meminta KPK dapat segera memeriksa Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi dan Direktur Utama Perum Bulog Bayu Krisnamurthi sebagai pihak yang paling bertanggung jawab terkait dua masalah tersebut.

"Kami berharap laporan kami dapat menjadi masukan dan bahan pertimbangan untuk Bapak Ketua KPK RI dalam menangani kasus yang kami laporkan," kata Hari di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (3/7).

Populer

10 Jalan Febrie Adriansyah Menuju Bebas

Minggu, 19 Juli 2026 | 05:24

Hotman Paris Harus Minta Maaf

Minggu, 19 Juli 2026 | 17:02

Hotman Paris Tegaskan Tuduhan Keterlibatan Febrie dalam Kasus Asabri Salah Total

Sabtu, 18 Juli 2026 | 02:58

Permainan Kejagung Terlalu Kasar soal Penghentian Pengumpulan Data Program MBG

Rabu, 15 Juli 2026 | 05:14

Penetapan Tersangka Tetap Sah Meski Belum Diperiksa

Sabtu, 18 Juli 2026 | 12:35

KPK Periksa Pejabat Pemprov Jatim di Kasus Dana Hibah

Senin, 13 Juli 2026 | 14:40

Panen Raya TNI, Presiden Prabowo: Saya Bahagia Hari Ini

Jumat, 17 Juli 2026 | 22:57

UPDATE

Perjalanan Karier Nanik S Deyang dari Jurnalis hingga Pimpin Dewan Pengawas BGN

Rabu, 22 Juli 2026 | 10:23

Deklarasi Gus Kikin Maju Ketum PBNU Tuai Protes Sejumlah PCNU Jatim

Rabu, 22 Juli 2026 | 10:13

Pesan Menag di FABC: Sinodalitas Gereja Cermin Musyawarah dan Gotong Royong

Rabu, 22 Juli 2026 | 10:08

Prabowo Restui Pengunduran Diri Nanik dari BGN, Siapkan Dewan Pengawas Baru

Rabu, 22 Juli 2026 | 10:06

Emas Antam Mulai Naik, Harga Buyback Tembus Rp2,38 Juta per Gram

Rabu, 22 Juli 2026 | 09:51

Prabowo Puji Keterlibatan Perwira TNI-Polri dalam Penanganan Bencana Sumatera

Rabu, 22 Juli 2026 | 09:51

Saat Jakarta jadi Jembatan Persaudaraan Asia

Rabu, 22 Juli 2026 | 09:45

IHSG Menguat, Rupiah Tertekan Rp17.913 per Dolar AS Jelang Rilis Suku Bunga BI

Rabu, 22 Juli 2026 | 09:34

KPK Bongkar Dugaan Penyamaran Aset Bupati Lombok Barat, Pasal TPPU Disiapkan

Rabu, 22 Juli 2026 | 09:29

Ancaman Houthi Guncang Pasar, Harga Minyak Sentuh Level Tertinggi

Rabu, 22 Juli 2026 | 09:24

Selengkapnya