Berita

Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan Menteri Pertahanan Israel, Yoav Gallant/Net

Dunia

Netanyahu Tuding Menhan Israel Rencanakan Kudeta

SELASA, 09 JULI 2024 | 12:21 WIB | LAPORAN: HANI FATUNNISA

Menteri Pertahanan Israel, Yoav Gallant diduga tengah merencanakan penggulingan karena menolak mendukung RUU wajib militer yang mengecualikan kelompok ultra-Ortodoks.

Mengutip Middle East Monitor pada Selasa (9/7), Kabinet Israel berkumpul untuk menjajaki strategi peningkatan jumlah tentara, termasuk proposal pertahanan yang memperpanjang wajib militer bagi laki-laki menjadi tiga tahun.

Gallant bersikeras bahwa kelompok Yahudi ultra-Ortodoks atau pengikutnya biasa disebut Haredi harus dimasukkan dalam RUU wajib militer tersebut dan didukung oleh semua partai koalisi, termasuk faksi Benny Gantz.


Menteri Komunikasi Shlomo Karhi mempertanyakan mengapa Gallant yang sebelumnya setuju memperluas wajib militer tanpa dukungan oposisi, tetapi mempersulit RUU Haredi.

Gallant membalas dengan menekankan peningkatan ancaman terhadap Israel dan berkurangnya jumlah personel militer. Itu mengapa semua pihak bahkan ultra-Ortodoks harus dilibatkan.

“Dari mana kamu berencana membawa tentara? Dan bagaimana Anda ingin tentara Israel terus berperang? Kami membutuhkan lebih banyak kekuatan untuk tentara,” tegasnya.

Netanyahu mengkritik posisi Gallant dalam rancangan undang-undang Haredi, dan menyebutnya telah mengambil sikap sinisme dan politisasi.

Gallant merespon dengan memperingatkan bahwa Israel di tengah kondisi yang sangat sensitif dan perlu segera mengembalikan sandera.

"Upaya politik untuk menghubungkan pembebasan sandera dengan pengecualian Haredi dari wajib militer adalah berbahaya dan tidak bertanggung jawab," tegasnya.

Ketegasan Gallant untuk merekrut warga Zionis Israel ultra-Ortodoks disambut baik oleh Menteri Kabinet Perang Benny Gantz, yang juga mengatakan bahwa partai Persatuan Nasional yang dipimpinnya akan bekerja sama untuk memajukan undang-undang yang akan menghilangkan pengecualian wajib militer umum yang saat ini diberikan kepada mereka.

Seorang jurnalis Haredi, Yanki Farber, berpendapat bahwa jika RUU pengecualian tersebut diberlakukan, maka akan mendapat kemarahan dari para penganutnya.

Farber menjelaskan bahwa setiap Haredi yang bergabung dalam tentara takut akan kehilangan sikap religiusitasnya.

"Hal itu terjadi di keluarga saya juga, ketika saya memutuskan untuk mendaftar dan orang-orang terkejut melihat saya mengenakan sebuah seragam," ungkapnya.

Populer

KSAD Maruli: Saya Minta Maaf dan Bertanggung Jawab

Jumat, 04 September 2026 | 20:28

Advokat Pitra Romadoni Dipanggil Polres Bogor

Rabu, 09 September 2026 | 01:15

Mengenal Pantas Sutardja, Orang Super Kaya AS Berdarah Indonesia

Kamis, 10 September 2026 | 05:04

Masa Jabatan Gibran Tinggal Hitungan Hari

Kamis, 03 September 2026 | 14:46

KPK Periksa Karyawan PT SCGU

Selasa, 08 September 2026 | 15:34

Purbaya Bantah Terima Suap untuk Pertahankan Pejabat Bea Cukai

Sabtu, 05 September 2026 | 16:59

Usai Dimaafkan Jusuf Hamka, KAKI Dorong Polri Buka Kembali Kasus NCD Unibank

Sabtu, 05 September 2026 | 19:53

UPDATE

PLN Perluas SPKLU Signature Dukung Ekosistem Kendaraan Listrik

Minggu, 13 September 2026 | 08:21

Pemerintah Didesak Tetapkan Status Darurat Kesehatan Imbas Karhutla

Minggu, 13 September 2026 | 08:01

AntreEV Permudah Antrean SPKLU Lewat PLN Mobile

Minggu, 13 September 2026 | 07:40

Tak Ada Kerusakan Akibat Gempa di Perairan Kepulauan Seribu

Minggu, 13 September 2026 | 07:03

Bisa Pengaruhi Investor, Penegak Hukum Ditantang Adil di Kasus Transfer Pricing

Minggu, 13 September 2026 | 06:51

Inovasi Jebolan Program Pertamuda Pertamina Bantu Nelayan Peroleh Cuan

Minggu, 13 September 2026 | 06:21

Ketika Hukum Terlihat Sedang Mencari Pasal, Bukan Kebenaran

Minggu, 13 September 2026 | 05:47

Nilai Adat Harus Dipegang Teguh dan Diwariskan ke Setiap Generasi

Minggu, 13 September 2026 | 05:16

Budi Daya Lobster Modeling Batam Tembus Pasar Ekspor, Daerah Lain Siap Menyusul

Minggu, 13 September 2026 | 04:43

Strategi Pengusaha Indonesia Hadapi CBAM EU dan IEU-CEPA

Minggu, 13 September 2026 | 04:14

Selengkapnya