Pelaksana tugas (Plt) Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Mochammad Afifuddin/RMOL
Pelaksana tugas (Plt) Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Mochammad Afifuddin merespons tudingan mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD.
Sosok yang kerap disapa Afif itu memberikan sinyal ogah mundur dari KPU, menjawab penilaian Mahfud yang menyebut KPU tidak layak menyelenggarakan pemilihan kepala daerah (Pilkada) Serentak 2024.
"Soal pemberhentian dan lain lain kan ada ketentuan dan ada aturannya," ujar Afif saat ditemui usai bertemu pimpinan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), di Kantor Bawaslu, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Senin (8/7).
Meski mendapat kritik pedas dari Mahfud, Afif memandangnya sebagai suatu hal yang baik bagi perbaikan lembaga penyelenggara pemilu, khususnya KPU yang saat ini tengah diterpa berbagai isu.
Beberapa isu tersebut, dia dengar mengenai informasi yang diperoleh Mahfud menyebut terdapat fasilitas 3 mobil dinas mewah, penyewaan jet pribadi, hingga fasilitas asusila saat kunjungan ke daerah untuk pimpinan KPU.
"Ya kalau kita lihat itu (kritik Mahfud) sebagai ekspresi untuk menjaga lembaga penyelenggara pemilu, kita apresiasi itu," tuturnya.
Tetapi, Afif memastikan KPU sebagai lembaga penyelenggara pemilu dan pilkada akan tetap melaksanakan kewenangannya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
"Yang pasti kami di KPU berupaya untuk menjaga dan juga menyiapkan semua tahapan pemilu di situasi yang tidak mudah seperti ini," demikian Afif menambahkan.
Sebelumnya Mahfud MD melalui akun media sosial X pribadinya mengunggah tanggapannya mengenai pemecatan Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari oleh Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu atau DKPP.
"
Pasca putusan DKPP memecat Ketua KPU Hasyim Asy'ari kita terus terkaget-kaget dengan berita selanjutnya," tulis Mahfud melalui akun X @mohmahfudmd, Minggu (7/7).
Mahfud menyinggung obrolan pembahasan dalam podcast
Abraham Samad SPEAK UP. "
Setiap komisioner KPU sekarang memakai 3 mobil dinas mewah ada juga penyewaan jet untuk alasan dinas yang berlebihan. Juga fasilitas lain jika ke daerah yang (maaf) asusila," tambahnya.
