Berita

Pimpinan Badan Anggaran DPR, Said Abdullah, minta pemerintah tidak ngotot dengan proyek kejar tayang yang tidak penting untuk dilaksanakan/Repro

Politik

Banggar Minta Pemerintah Timbang Ulang Proyek Kejar Tayang yang Tak Penting

SENIN, 08 JULI 2024 | 17:25 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Pemerintah diminta berhati-hati dalam mengelola keuangan negara, lantaran prognosis atau prediksi defisit lebih besar dibandingkan target APBN 2024.

Hal itu disampaikan Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah, ketika membacakan pengantar pimpinan Banggar dalam rapat kerja bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Gubernur BI Perry Wariyo membahas realisasi semester I pelaksanaan APBN TA 2024, di Gedung Nusantara II, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (8/7).

Undang-undang APBN 2024 mencanangkan defisit 2,29 persen PDB atau Rp522,8 triliun, namun prognosis defisit hingga akhir tahun berpotensi mencapai 2,7 persen PDB atau setara Rp609,7 triliun. Hal ini terjadi lantaran potensi pembengkakan belanja negara dari rencana Rp3.325,1 menjadi Rp3.412,2 triliun.


"Mencermati Laporan Realisasi APBN semester I tahun 2024, Pimpinan Banggar DPR meminta pemerintah berhati hati, sebab prognosis defisit APBN lebih besar dari target APBN 2024,” kata Said Abdullah.

Pimpinan Banggar berpandangan, imbuh Said, di tengah transisi peralihan pemerintahan, pemerintah tidak perlu ngoyo menggenjot proyek kejar tayang yang tidak penting.

“Sebaiknya proyek-proyek kejar tayang yang tidak terlalu signifikan untuk menjadi daya ungkit pertumbuhan ekonomi dan pembukaan lapangan kerja, hendaknya pelaksanaannya dipertimbangkan ulang,” tuturnya.

Menurut Legislator fraksi PDIP ini, dengan kedisiplinan bendahara negara dalam mengelola kebijakan fiskal maka pemerintahan selanjutnya tidak akan mendapat warisan beban.

"Langkah ini semata mata agar ruang fiskal tetap sehat di tengah sentimen eksternal yang kurang menguntungkan, serta tidak mewariskan beban keuangan bagi pemerintahan berikutnya,” tutupnya.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Mahfud MD: Burhanuddin sudah Terlalu Lama Jabat Jaksa Agung

Jumat, 20 November 2026 | 01:41

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

UPDATE

Di Forum Bisnis RI-Tiongkok, Prabowo Janji Lindungi dan Jaga Kepercayaan Investor

Jumat, 20 November 2026 | 16:36

187 Mahasiswa UI Gali Ilmu Tata Kelola Bareng AHY dan Direksi BEI

Jumat, 20 November 2026 | 16:34

Cak Imin Akui PKB Ikut Pingsan 10 Tahun Terbuai Politik Pencitraan

Jumat, 20 November 2026 | 16:24

KPK Dalami Peran Sestama BNPB dalam Penunjukan Langsung Vendor Pengadaan

Jumat, 20 November 2026 | 16:19

Prabowo Saksikan 35 Kesepakatan Bisnis RI-Tiongkok Senilai Rp274 Triliun

Jumat, 20 November 2026 | 16:08

Tim Verifikasi Cawapres MPR Dibagi Tiga Pokja, Ini yang Dikerjakan

Jumat, 20 November 2026 | 16:07

PKB Dukung Prabowo Maksimalkan Pengelolaan SDA untuk Kurangi Beban Pajak

Jumat, 20 November 2026 | 15:56

Demokrat Dengar Prabowo Bakal Kumpulkan Lagi Ketum Parpol Bahas Cawapres

Jumat, 20 November 2026 | 15:49

Jakpro Optimalkan JIS, Velodrome, dan TIM untuk Dorong Ekonomi Kreatif

Jumat, 20 November 2026 | 15:35

HIPMI Gelar Pelantikan Pengurus Baru Periode 2026-2029

Jumat, 20 November 2026 | 15:22

Selengkapnya