Berita

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian saat Rakornas di KPK, Senin (8/7)/Repro

Politik

Mendagri Janji Pelototi Sisa Anggaran Belanja 2024 dari Praktik Korupsi

SENIN, 08 JULI 2024 | 17:14 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Sisa anggaran belanja negara tahun 2024 diperkirakan akan lari ke daerah. Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian pun memastikan akan melakukan antisipasi potensi praktik korupsi dalam pengelolaan anggaran tersebut.

Demikian disampaikan Menteri Tito dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bersama Badan Pengawasan Pembangunan dan Keuangan (BPKP) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Senin (8/7).

"Lebih dari Rp3.000 triliun anggaran kita, pusat dan daerah. Rp1.200 triliun (di antaranya) adanya di daerah dan ini rawan terjadi potensi tidak dana korupsi, utamanya pengelolaan APBD," kata Tito.


Pengelolaan anggaran di Pemda akan dikoordinasikan bersama DPRD. Namun Mendagri mengakui, anggaran belanja pada praktiknya akan disusun lebih tinggi dari pendapatan.

"Kita bisa membuat program apa saja untuk mempercepat pembangunan di daerah. Yang tidak boleh terjadi, belanja lebih banyak daripada pendapatan. Ini namanya rugi, defisit," sambungnya.

Mantan Kapolri ini juga mengaku telah menerima keluhan dari para kepala daerah terkait tuntutan DPRD yang meminta anggaran pokok-pokok pikiran (pokir) dinaikkan. Sementara, pendapatan daerah tidak bisa dimaksimalkan.

"Pokir memang sesuatu yang boleh karena anggota DPRD melihat janji politik saat berkampanye. Dia bangun jalan, gang, saluran irigasi. Janji politik yang kemudian disampaikan kepada eksekutif supaya dieksekusi eksekutif," urai Tito.

"Dan terjadi negosiasi berapa persen pokir yang pokok pikiran untuk DPRD. Ini curhatan dari para kepala daerah, teman-teman di DPRD membuat target tinggi. Supaya apa? Supaya persentase pokirnya menjadi tinggi juga," tambahnya.

Maka dari itu, Mendagri akan memantau target realisasi belanja dan pendapatan pemerintah daerah. Terlebih, akan ada pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) Serentak 2024.

"Ini ada moral hazard yang bisa ada potensi untuk mengambil dari situ. Padahal kalau kita bisa mengelola pendapatannya tinggi dan mencapai target tinggi, maka surplus," tandas Tito.

Populer

Jaksa Belum Yakin Hasil Forensik Ijazah Jokowi

Rabu, 06 Mei 2026 | 18:31

Abu Janda Cs Jangan Sampai Lolos

Minggu, 10 Mei 2026 | 02:00

Sikap Dudung Pasang Badan Bela Seskab Teddy Berlebihan

Rabu, 06 Mei 2026 | 03:39

Profil Achmad Syahri Assidiqi: Legislator Gerindra 'Gamer' Anak Eks DPR RI

Selasa, 12 Mei 2026 | 20:12

Wali Murid Sekolah Islam Terpadu di Tangerang Korban Investasi Bodong Lapor Polisi

Minggu, 10 Mei 2026 | 02:13

Nama Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terseret di Dakwaan Bos Blueray Cargo

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:16

PSI Ketar-ketir Lawan Jusuf Kalla

Jumat, 08 Mei 2026 | 06:47

UPDATE

Lazismu Kupas Fikih Dam Haji: Daging Jangan Menumpuk di Satu Titik

Jumat, 15 Mei 2026 | 02:12

Telkom Gandeng ZTE Perkuat Pengembangan Infrastruktur Digital

Jumat, 15 Mei 2026 | 01:51

Menerima Dubes Swedia

Jumat, 15 Mei 2026 | 01:34

DPD Minta Pergub JKA Dikaji Ulang dan Kedepankan Musyawarah di Aceh

Jumat, 15 Mei 2026 | 01:17

Benarkah Negeri ini Dirusak Pak Amien?

Jumat, 15 Mei 2026 | 00:42

Pendidikan Tinggi sebagai Arena Mobilitas Vertikal Simbolik

Jumat, 15 Mei 2026 | 00:37

KNMP Diharapkan Mampu Wujudkan Hilirisasi Perikanan

Jumat, 15 Mei 2026 | 00:22

Tuntutan Seret Jokowi ke Pengadilan terkait Kasus Nadiem Mengemuka

Jumat, 15 Mei 2026 | 00:02

Pembangunan SR Masuk Fase Darurat, Ditarget Rampung Juni 2026

Kamis, 14 Mei 2026 | 23:33

Harga Minyakita Masih Tinggi, Pengangkatan Wamenko Pangan Dinilai Percuma

Kamis, 14 Mei 2026 | 23:18

Selengkapnya