Berita

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian saat Rakornas di KPK, Senin (8/7)/Repro

Politik

Mendagri Janji Pelototi Sisa Anggaran Belanja 2024 dari Praktik Korupsi

SENIN, 08 JULI 2024 | 17:14 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Sisa anggaran belanja negara tahun 2024 diperkirakan akan lari ke daerah. Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian pun memastikan akan melakukan antisipasi potensi praktik korupsi dalam pengelolaan anggaran tersebut.

Demikian disampaikan Menteri Tito dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bersama Badan Pengawasan Pembangunan dan Keuangan (BPKP) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Senin (8/7).

"Lebih dari Rp3.000 triliun anggaran kita, pusat dan daerah. Rp1.200 triliun (di antaranya) adanya di daerah dan ini rawan terjadi potensi tidak dana korupsi, utamanya pengelolaan APBD," kata Tito.


Pengelolaan anggaran di Pemda akan dikoordinasikan bersama DPRD. Namun Mendagri mengakui, anggaran belanja pada praktiknya akan disusun lebih tinggi dari pendapatan.

"Kita bisa membuat program apa saja untuk mempercepat pembangunan di daerah. Yang tidak boleh terjadi, belanja lebih banyak daripada pendapatan. Ini namanya rugi, defisit," sambungnya.

Mantan Kapolri ini juga mengaku telah menerima keluhan dari para kepala daerah terkait tuntutan DPRD yang meminta anggaran pokok-pokok pikiran (pokir) dinaikkan. Sementara, pendapatan daerah tidak bisa dimaksimalkan.

"Pokir memang sesuatu yang boleh karena anggota DPRD melihat janji politik saat berkampanye. Dia bangun jalan, gang, saluran irigasi. Janji politik yang kemudian disampaikan kepada eksekutif supaya dieksekusi eksekutif," urai Tito.

"Dan terjadi negosiasi berapa persen pokir yang pokok pikiran untuk DPRD. Ini curhatan dari para kepala daerah, teman-teman di DPRD membuat target tinggi. Supaya apa? Supaya persentase pokirnya menjadi tinggi juga," tambahnya.

Maka dari itu, Mendagri akan memantau target realisasi belanja dan pendapatan pemerintah daerah. Terlebih, akan ada pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) Serentak 2024.

"Ini ada moral hazard yang bisa ada potensi untuk mengambil dari situ. Padahal kalau kita bisa mengelola pendapatannya tinggi dan mencapai target tinggi, maka surplus," tandas Tito.

Populer

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Kehadiran Anies di Cikeas Jadi Masalah Serius

Jumat, 27 Maret 2026 | 02:08

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

SBY Menolak Silaturahmi Lebaran Anies?

Jumat, 27 Maret 2026 | 03:43

Nasib Hendrik, SPPG Ditutup, 150 Karyawan Diberhentikan

Jumat, 27 Maret 2026 | 06:07

Dubai Menuju Kota Hantu

Selasa, 31 Maret 2026 | 13:51

KPK Klaim Status Tahanan Rumah Yaqut Sesuai UU

Jumat, 27 Maret 2026 | 12:26

UPDATE

Menteri Ekraf: Kreativitas Tak Bisa Dihargai Nol atau Dipatok

Jumat, 03 April 2026 | 20:06

Pelaku Penembakan Rombongan Tito Karnavian Diringkus

Jumat, 03 April 2026 | 19:59

Harga Plastik Dalam Negeri Meroket, Ini Kronologinya

Jumat, 03 April 2026 | 19:42

Kapolda Riau Perketat Penanganan Karhutla Hadapi Ancaman Super El Nino

Jumat, 03 April 2026 | 19:18

Upacara Penghormatan UNIFIL untuk Tiga Prajurit TNI di Lebanon

Jumat, 03 April 2026 | 19:01

Labirin Informasi pada Perang Simbolik

Jumat, 03 April 2026 | 18:52

KPK Siapkan Pemeriksaan Ono Surono Usai Penggeledahan

Jumat, 03 April 2026 | 18:35

BNPB: Tidak Ada Tambahan Korban Gempa Magnitudo 7,6 Sulut dan Malut

Jumat, 03 April 2026 | 18:31

Resiliensi Bangsa: Dari Mosi Integral 1950 hingga Geopolitik Kontemporer 2026

Jumat, 03 April 2026 | 18:03

FWP Polda Metro Hibur Anak Yatim ke Wahana Bermain

Jumat, 03 April 2026 | 17:45

Selengkapnya