Berita

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian saat Rakornas di KPK, Senin (8/7)/Repro

Politik

Mendagri Janji Pelototi Sisa Anggaran Belanja 2024 dari Praktik Korupsi

SENIN, 08 JULI 2024 | 17:14 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Sisa anggaran belanja negara tahun 2024 diperkirakan akan lari ke daerah. Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian pun memastikan akan melakukan antisipasi potensi praktik korupsi dalam pengelolaan anggaran tersebut.

Demikian disampaikan Menteri Tito dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bersama Badan Pengawasan Pembangunan dan Keuangan (BPKP) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Senin (8/7).

"Lebih dari Rp3.000 triliun anggaran kita, pusat dan daerah. Rp1.200 triliun (di antaranya) adanya di daerah dan ini rawan terjadi potensi tidak dana korupsi, utamanya pengelolaan APBD," kata Tito.


Pengelolaan anggaran di Pemda akan dikoordinasikan bersama DPRD. Namun Mendagri mengakui, anggaran belanja pada praktiknya akan disusun lebih tinggi dari pendapatan.

"Kita bisa membuat program apa saja untuk mempercepat pembangunan di daerah. Yang tidak boleh terjadi, belanja lebih banyak daripada pendapatan. Ini namanya rugi, defisit," sambungnya.

Mantan Kapolri ini juga mengaku telah menerima keluhan dari para kepala daerah terkait tuntutan DPRD yang meminta anggaran pokok-pokok pikiran (pokir) dinaikkan. Sementara, pendapatan daerah tidak bisa dimaksimalkan.

"Pokir memang sesuatu yang boleh karena anggota DPRD melihat janji politik saat berkampanye. Dia bangun jalan, gang, saluran irigasi. Janji politik yang kemudian disampaikan kepada eksekutif supaya dieksekusi eksekutif," urai Tito.

"Dan terjadi negosiasi berapa persen pokir yang pokok pikiran untuk DPRD. Ini curhatan dari para kepala daerah, teman-teman di DPRD membuat target tinggi. Supaya apa? Supaya persentase pokirnya menjadi tinggi juga," tambahnya.

Maka dari itu, Mendagri akan memantau target realisasi belanja dan pendapatan pemerintah daerah. Terlebih, akan ada pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) Serentak 2024.

"Ini ada moral hazard yang bisa ada potensi untuk mengambil dari situ. Padahal kalau kita bisa mengelola pendapatannya tinggi dan mencapai target tinggi, maka surplus," tandas Tito.

Populer

Harga Tiket Mahal, Jakarta Fair Bukan Lagi Pesta Rakyat

Senin, 15 Juni 2026 | 02:37

Sony Sonjaya Teringat Pengacara Elza Syarief saat Dicokok Penyidik Kejagung

Rabu, 17 Juni 2026 | 01:00

Sony Sonjaya Dipaksa Setop Bicara saat Ungkap 26 Nama Diduga Terlibat Kasus MBG

Rabu, 17 Juni 2026 | 02:07

26 Nama Besar dari Sony Sonjaya di Korupsi MBG Dicatat Rapi

Rabu, 17 Juni 2026 | 03:11

Masuk Ragunan Gratis dalam Rangka HUT Jakarta, Catat Tanggalnya

Senin, 15 Juni 2026 | 19:07

Tiket Jakarta Fair Tidak Ramah Kantong Rakyat Berpenghasilan Rendah

Rabu, 17 Juni 2026 | 02:21

Langgar HAM, Segera Tangkap Taufik Hidayat dan Dihukum Setimpal!

Senin, 22 Juni 2026 | 15:05

UPDATE

Pertamina Mandalika Racing Series 2026 Songsong Pembalap Muda Menuju Pentas Dunia

Rabu, 24 Juni 2026 | 01:56

Catatan Hari Pelaut Sedunia 2026

Rabu, 24 Juni 2026 | 01:34

284 Petembak Siap Bertarung dalam Kejurnas Menembak ISSF 2026

Rabu, 24 Juni 2026 | 01:17

Lembaga Peradilan Khusus Pemilu Perlu Dibentuk Demi Wujudkan Keadilan

Rabu, 24 Juni 2026 | 00:50

Pembangunan Hotel Prima Katulampa Harus Dihentikan, Ini Sebabnya

Rabu, 24 Juni 2026 | 00:30

Mahasiswa dan Dalang

Rabu, 24 Juni 2026 | 00:10

Kejati Sultra Geledah Rumah Bos Tambang hingga Rujab Wabup Kolaka

Selasa, 23 Juni 2026 | 23:48

PDIP yang Overthinking, Bukan Pemerintah yang Panik

Selasa, 23 Juni 2026 | 23:32

Kemensos Mulai Operasikan Dua SR Permanen di Pasuruan Bulan Depan

Selasa, 23 Juni 2026 | 23:16

PDIP Desak Wapres Gibran Klarifikasi Soal "Uang Sogok" ke Mahasiswa UBK

Selasa, 23 Juni 2026 | 22:45

Selengkapnya