Berita

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian saat Rakornas di KPK, Senin (8/7)/Repro

Politik

Mendagri Janji Pelototi Sisa Anggaran Belanja 2024 dari Praktik Korupsi

SENIN, 08 JULI 2024 | 17:14 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Sisa anggaran belanja negara tahun 2024 diperkirakan akan lari ke daerah. Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian pun memastikan akan melakukan antisipasi potensi praktik korupsi dalam pengelolaan anggaran tersebut.

Demikian disampaikan Menteri Tito dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bersama Badan Pengawasan Pembangunan dan Keuangan (BPKP) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Senin (8/7).

"Lebih dari Rp3.000 triliun anggaran kita, pusat dan daerah. Rp1.200 triliun (di antaranya) adanya di daerah dan ini rawan terjadi potensi tidak dana korupsi, utamanya pengelolaan APBD," kata Tito.


Pengelolaan anggaran di Pemda akan dikoordinasikan bersama DPRD. Namun Mendagri mengakui, anggaran belanja pada praktiknya akan disusun lebih tinggi dari pendapatan.

"Kita bisa membuat program apa saja untuk mempercepat pembangunan di daerah. Yang tidak boleh terjadi, belanja lebih banyak daripada pendapatan. Ini namanya rugi, defisit," sambungnya.

Mantan Kapolri ini juga mengaku telah menerima keluhan dari para kepala daerah terkait tuntutan DPRD yang meminta anggaran pokok-pokok pikiran (pokir) dinaikkan. Sementara, pendapatan daerah tidak bisa dimaksimalkan.

"Pokir memang sesuatu yang boleh karena anggota DPRD melihat janji politik saat berkampanye. Dia bangun jalan, gang, saluran irigasi. Janji politik yang kemudian disampaikan kepada eksekutif supaya dieksekusi eksekutif," urai Tito.

"Dan terjadi negosiasi berapa persen pokir yang pokok pikiran untuk DPRD. Ini curhatan dari para kepala daerah, teman-teman di DPRD membuat target tinggi. Supaya apa? Supaya persentase pokirnya menjadi tinggi juga," tambahnya.

Maka dari itu, Mendagri akan memantau target realisasi belanja dan pendapatan pemerintah daerah. Terlebih, akan ada pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) Serentak 2024.

"Ini ada moral hazard yang bisa ada potensi untuk mengambil dari situ. Padahal kalau kita bisa mengelola pendapatannya tinggi dan mencapai target tinggi, maka surplus," tandas Tito.

Populer

Dosen Unikama Kecewa, Lima Bulan Kampus Dikuasai Kelompok Tak Dikenal

Jumat, 30 Januari 2026 | 02:25

Enam Pengusaha Muda Berebut Kursi Ketum HIPMI, Siapa Saja?

Kamis, 22 Januari 2026 | 13:37

Rakyat Lampung Syukuran HGU Sugar Group Companies Diduga Korupsi Rp14,5 Triliun Dicabut

Kamis, 22 Januari 2026 | 18:16

Kasus Hogi Minaya Dihentikan, Komisi Hukum DPR: Tak Penuhi Unsur Pidana

Rabu, 28 Januari 2026 | 17:07

Hologram di Ijazah UGM Jadi Kuncian Mati, Jokowi Nyerah Saja!

Senin, 26 Januari 2026 | 00:29

Wanita di Medan Terima Vonis 2 Tahun Usai Gunakan Data Orang Lain untuk Pengajuan Kredit

Jumat, 30 Januari 2026 | 16:50

Jokowi Butuh Perawatan Kesehatan Super Intensif

Jumat, 30 Januari 2026 | 00:41

UPDATE

PUI: Pernyataan Kapolri Bukan Ancaman Demokrasi

Minggu, 01 Februari 2026 | 23:52

BI Harus Selaras Jalankan Kebijakan Kontrol DHE SDA Sesuai UUD 1945

Minggu, 01 Februari 2026 | 23:34

HMI Sumut Desak Petugas Selidiki Aktivitas Gudang Gas Oplosan

Minggu, 01 Februari 2026 | 23:26

Presiden Prabowo Diminta Bereskan Dalang IHSG Anjlok

Minggu, 01 Februari 2026 | 23:16

Isak Tangis Keluarga Iringi Pemakaman Praka Hamid Korban Longsor Cisarua

Minggu, 01 Februari 2026 | 22:54

PLN Perkuat Pengamanan Jaringan Transmisi Bireuen-Takengon

Minggu, 01 Februari 2026 | 22:53

TSC Kopassus Cup 2026 Mengasah Skill dan Mental Petembak

Minggu, 01 Februari 2026 | 22:23

RUU Paket Politik Menguap karena Himpitan Kepentingan Politik

Minggu, 01 Februari 2026 | 21:45

Kuba Tuding AS Lakukan Pemerasan Global Demi Cekik Pasokan Minyak

Minggu, 01 Februari 2026 | 21:44

Unjuk Ketangkasan Menembak

Minggu, 01 Februari 2026 | 21:20

Selengkapnya